petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kode alam ikan

situs slot ultimate gaming 387Jutaan kata 573743Orang-orang telah membaca serialisasi

《kode alam ikan》

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS******

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memberikan keterangan kepada wartawan terkait kesiapan Pemilu 2024 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura******

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura
Arsip foto - Personel Brimob Polda Papua berjaga saat penyidik KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym.
Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara,  anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:wsdbola88

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
dewa dewi angka jitu
mpogajor
situs slot 88bet
slot liga
prediksi togel hk hari ini
rtp jarwo live
menangmenang slot link alternatif
bintangmpo com
tafsir mimpi 2d bergambar
Daftar isi semua bab
Bab 1 trik pola maxwin
Bab 2 pinjaman online pencairan lewat dana
Bab 3 rtp cipit88
Bab 4 qqfunbet
Bab 5 jam main slot gacor
Bab 6 slot gacor jam 8 pagi
Bab 7 sultanbet77
Bab 8 hahabola
Bab 9 tambang88
Bab 10 situs judi luar negeri
Bab 11 datasgp2021
Bab 12 angka jitu malam ini
Bab 13 mantap 188 slot
Bab 14 cara daftar maxwin
Bab 15 erek erek naga
Bab 16 slot yang kasih maxwin
Bab 17 slot terpercaya di indonesia
Bab 18 slot yang pasti menang
Bab 19 situs slot xyz
Bab 20 situs slot gacor 2023
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3901bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Pitcher Diamond Ace Kembali

bikin novel dapat uang
Menag ajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani
Suasana doa bersama pelajar lintas agama untuk penyelenggaraan Pemilu damai di Jiexpo, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak pelajar yang sudah bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani mereka.  

"Nah kita dorong ini agar pemilih-pemilih muda ini tidak memilih untuk Golput atau tidak datang (ke TPS)," ujar Menag Yaqut seusai gelar doa bersama dengan pelajar di Jakarta, Senin.  

Kepada pelajar, Yaqut berpesan bahwa Pemilu merupakan momentum lima tahun sekali yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Maka dari itu, keterlibatan mereka amat sangat dibutuhkan.   

Sementara terkait doa bersama, Yaqut berharap penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung dengan damai, jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyatnya.

"Sehingga dalam lima tahun depan ketika pemimpin yang terpilih nanti memegang kekuasaan, mereka bisa berlaku adil dan baik kepada rakyatnya," kata dia.

Sebelumnya, ribuan pelajar dan pemuda lintas agama menegaskan komitmennya untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Umum, 14 Februari 2024. Mereka juga mendoakan pemilu tahun ini berjalan dengan damai.

Penegasan ini ini menjadi bagian dari deklarasi yang dibacakan para pemuda lintas agama dalam ‘Pemilove, Doa Bersama untuk Pemilu Damai’, yang berlangsung di Jakarta.

Dalam deklarasi itu, para pemuda bertekad untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, serta damai dan penuh cinta kasih.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Agama ini diikuti kurang lebih 3.000 peserta, terdiri atas para remaja, pelajar, mahasiswa, dan santri.

Hadir juga, para pemuda perwakilan organisasi kepemudaan lintas iman, serta para tokoh pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dari enam agama di Indonesia.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan kesuksesan pemilu 2024 antara lain ditentukan oleh tingkat partisipasi para pemilih pemula.

Maka dari itu, perlu upaya agar para pemilih muda melek politik kebangsaan. Indonesia akan memasuki fase bonus demografi dan pemuda menjadi andalan yang diharapkan.

"Pemilu bertepatan hari kasih sayang. Di hari kasih sayang, kita menyatakan cinta dengan tinta. Dengan hadir di tiap TPS tempat kita terdaftar sebagai pemilih. Tinta yang menandakan kita menjadi bagian yang sudah menyukseskan pemilu 2024, sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada negara," ujarnya.

Baca juga: Kemenag bersama pelajar gelar doa bersama untuk kelancaran Pemilu

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai 

Baca juga: Menag: Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili momentum refleksi diri

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

slot pasti menang hari ini
Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memberikan keterangan kepada wartawan terkait kesiapan Pemilu 2024 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

mpo368
KPU Penajam mulai distribusikan logistik ke IKN hari ini
Pekerja mengangkut kotak suara Pemilu 2024 ke dalam truk untuk didistribusikan di gudang logistik KPU Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/nz/aa.
Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik
Penajam Paser Utara (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu (11/2) mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Hari ini adalah jadwalnya distribusi logistik. Mungkin sembilan kabupaten lain sudah lebih dulu, bahkan tujuh hari sebelumnya. Itu karena jumlah kecamatan mereka lebih besar daripada Penajam Paser Utara," kata Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana di Kantor KPU Kabupaten PPU, Minggu.

Hari ini, dilakukan pendistribusian 1.453 kotak suara dan 1.148 bilik suara di Kecamatan Sepaku, Waru, dan Babulu.

Sedangkan untuk Kecamatan Penajam, akan dilakukan distribusi logistik berupa 1.275 kotak suara dan 1.020 bilik suara pada Selasa, 13 Februari 2024.

Di kawasan IKN, akan didirikan dua TPS lokasi khusus sebagai tempat 304 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melakukan pencoblosan pada 14 Februari nanti.

Pelepasan distribusi logistik Pemilu 2024 dimulai pukul 11.00 WITA menggunakan 13 truk. Sedangkan untuk distribusi ke Kecamatan Penajam, direncanakan menggunakan 12 truk.

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 secara simbolis ditandai dengan seremoni peresmian oleh Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana, Pj. Bupati PPU Makmur Marbun beserta jajaran Forkominda.

Selain itu, proses pendistribusian logistik turut dikawal oleh jajaran Kepolisian dan Bawaslu.

Adapaun KPU mencatat, di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar.

Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni 187 DPTb yang terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTb yang terdaftar di TPS 902.

Irwan berharap pada 11-13 Februari 2024, logistik Pemilu 2024 sudah terdistribusi dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan dan tempat pemungutan suara.

Pj. Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala terkait persiapan hingga proses pendistribusian logistik.

Ia memastikan Pemilu 2024 di wilayah IKN akan berlangsung lancar dan aman.

"Saat ini tidak ada kendala, semua proses berjalan lancar," ujarnya.

Baca juga: KPU Penajam targetkan partisipasi pemilih capai 80 persen
Baca juga: KPU Penajam: 3.266 pekerja IKN terdaftar sebagai DPTb Pemilu 2024

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Potong menembus langit

pinjam uang 50 ribu online
Bapanas sebut pembatasan pembelian beras di ritel demi pemerataan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meninjau harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-Humas Bapanas/aa.
Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern demi pemerataan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi dua pak total 10 kilogram (kg)? Itu supaya distribusinya merata, kalau di rumah tangga (konsumsi) berasnya 5-10 kg, itu tentunya sudah cukup,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Arief turut menanggapi terkait pembatasan pembelian beras di sejumlah ritel. Menurutnya, pembatasan pembelian beras di ritel modern hingga maksimal 10 kg diperlukan demi pemerataan dan ketersediaan beras.

“Pembatasan (pembelian beras) di ritel itu demi pemerataan,” ucap Arief.

Dia mengaku bahwa pihaknya terus mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP). Karena, lanjut Arief, jika Bulog tidak memiliki CPP akan sangat bahaya bagi kebutuhan pangan masyarakat.

Ia menuturkan pembatasan pembelian beras di ritel telah diinisiasi sejak Oktober 2023, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Arief, hal tersebut agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Dia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengatasi kondisi beras nasional hari ini. Hal itu, lanjut Arief, menanggapi dinamika kondisi beras nasional menjadi salah satu konsentrasi pemerintah.

“Badan Pangan Nasional tadi bersama Bapak Presiden, ada Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Dirut Bulog, tadi pagi-pagi sekali dipanggil dari Istana ya, untuk membahas kondisi perberasanhari ini,” katanya.

Arief mengaku bahwa pihaknya bersama semua pemangku kepentingan di bidang pangan akan segera menggelontorkan beras ke berbagai lini pasar sesuai perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat kembali bisa berbelanja beras dengan tenang dan bijak sesuai kebutuhan.

“Bapak Presiden tadi telah memerintahkan agar semuanya tolong di konversi ke beras 5 kg, lalu segera kirim ke pasar tradisional, pasar ritel modern. Saya juga diperintah untuk membereskan yang Cipinang ini, karena di sini stoknya banyak tetapi di pasar ritel modern sedikit,” ujar Arief.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menambahkan kebijakan pembatasan pembelian beras memang demi pemerataan dan hanya untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi karena memang di ritel itu tadi dikatakan ini kan untuk konsumsi, jadi memang kita buat (untuk) pemerataannya. Ini sudah dari beberapa waktu lalu, hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, kita akan jagain,” kata Pamrihadi.

Pamrihadi mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyalurkan beras 1.000 ton pada Selasa 13 Februari 2024 di wilayah Jabodetabek dengan harga jual Rp13.900 per kg.

“Stok saat ini (PIBC) (di Pasar Induk Beras Cipinang/PIBC) ada 34 ribu ton dengan minimum stoknya adalah 30 ribu ton. Jadi saat ini (stok beras PIBC) ada di atas rata-rata normal,” terangnya.

Baca juga: Bulog pastikan kelola beras impor dengan baik demi jaga harga gabah
Baca juga: Kementan bidik lahan rawa sumbang 20 persen produksi beras nasional

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

klik66
Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kedua kanan) menyapa wartawan usai menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Master Yuemang

juraganselot
Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu
Tangkapan layar - Lembar salinan Perpres RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (12/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024