ajaib168

Pangeran Neraka dari dunia lain

China Alami Krisis Babi******

China tengah menghadapi krisis babikarena kurangnya produksidari para peternak.

Oleh karena itu, pelaku industri di Negeri Tirai Bambu akan meningkatkan impor daging babi dalam beberapa bulan mendatang.

Kelangkaan babi disebabkan oleh turunnya permintaan daging babi dan biaya pakan yang tinggi dari Juni 2021 hingga Juli tahun ini. Kelangkaan ini menyebabkan peternak mengalami kerugian hingga 600 yuan per babi.

Kepala Eksekutif Genesus Inc Kanada Jim Long yang merupakan pemasok babi pembibitan ke China memperkirakan karena langkah itu kawanan babi menyusut antara 6 juta dan 8 juta ekor.

"Kita semua perlu mengawasi China; kami mengharapkan peningkatan penjualan karena kekurangan daging babi mereka," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (15/11),

Sementara itu, Kementerian pertanian mengatakan Cina memiliki 44,6 juta induk babi pada September 2021, turun menjadi 41,85 juta pada Maret 2022. Kemudian, meningkat lagi menjadi lebih dari 43 juta pada September 2022.

Kelangkaan ini pun pada akhirnya membuat harga daging babi melonjak.

Maklum, daging babi sejauh ini merupakan makanan favorit di China. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas tersebut telah mendorong inflasi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Biro statistik mencatat pada Oktober 2022, harga daging babi melonjak 51,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Shanghai JC Intelligence Co Ltd mencatat harga babi hidup JCI-HOG-LUOHER naik sekitar 78 persen dari Juni menjadi 28,50 yuan atau sekitar U,98 per kg pada 19 Oktober. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2021.

[Gambas:Video CNN]

Menurut 10 analis industri, petani, dan pemasok pakan dan genetika harga daging babi diproyeksi akan tetap tinggi pada 2023 mendatang.

Pemerintah menyalahkan para petani yang menahan babi dari penyembelihan untuk menggemukkan karena harga yang lebih tinggi. Sedangkan, analis dan ahli mengatakan telah terjadi pengurangan pasokan yang besar sejak musim dingin lalu.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Pedesaan berkali-kali mengatakan kapasitas pembibitan sudah mencukupi.

"Penghapusan kapasitas produksi benih mungkin lebih besar dari yang dibayangkan pasar saat ini," kata Guan Yilin, analis Cofco Futures, dalam sebuah catatan bulan lalu.

Permaisuri Qianlong

Pengusaha Nilai Ada Salah Pemahaman soal Relokasi Pabrik******

Pengusaha merasa ada salah kaprah dengan pengertian relokasi pabrikyang dipahami masyarakat belakangan ini.

Pengusaha menyatakan Salah kaprah terjadi karena masyarakat menganggap ketika pabrik melakukan relokasi secara otomatis usahanya tutup sehingga karyawannya harus di PHK. Padahal kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, relokasi bisa jadi dilakukan karena ekspansi usaha. 

"Di Indonesia itu relokasi tidak mengartikan pabrik yang awal itu langsung ditutup dan terus dipindah, bukan begitu. Kebanyakan pabriknya ada tetap di Tangerang atau di mana, tapi mereka melakukan ekspansi ke Jawa Tengah," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko yang hadir secara virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Dalam acara yang sama, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menjelaskan bahwa relokasi yang terjadi dilakukan sebagai langkah mempertahankan level daya saing perusahaan dengan pertimbangan UMP atau UMK.

"Untuk relokasi saya tidak bicara satu per satu perusahaan, tapi ini terjadi secara general di mana usaha utama padat karya, sepatu, dan garmen. Mereka sudah melakukan itu dan akan terus melakukan itu," ujar Ning.

Perusahaan yang basis awalnya di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang lantas membuka lagi perusahaan baru di Salatiga, Boyolali, Jepara, atau Rembang. Pabrik lama tidak atau belum ditutup, tapi memang aktivitas perusahaan sudah berpindah ke pabrik baru.

Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto lantas menjelaskan bahwa relokasi perusahaan ini sebenarnya terjadi sebelum adanya pandemi covid-19.

"Yang ada itu di Jawa Tengah, setahu saya itu terjadi pengurangan jam kerja, mungkin pegawai PKWT juga tidak diteruskan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang ada memang seperti itu," sebutnya.

Ketua API Jemmy Kartiwa menegaskan hampir tidak ada relokasi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mulai dari hulu, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan.

Teranyar, ada tiga perusahaan di Serang, Banten, diklaim Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Tiga perusahaan itu adalah PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruh yang terdampak.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Munculnya rumput

China Alami Krisis Babi******

China tengah menghadapi krisis babikarena kurangnya produksidari para peternak.

Oleh karena itu, pelaku industri di Negeri Tirai Bambu akan meningkatkan impor daging babi dalam beberapa bulan mendatang.

Kelangkaan babi disebabkan oleh turunnya permintaan daging babi dan biaya pakan yang tinggi dari Juni 2021 hingga Juli tahun ini. Kelangkaan ini menyebabkan peternak mengalami kerugian hingga 600 yuan per babi.

Kepala Eksekutif Genesus Inc Kanada Jim Long yang merupakan pemasok babi pembibitan ke China memperkirakan karena langkah itu kawanan babi menyusut antara 6 juta dan 8 juta ekor.

"Kita semua perlu mengawasi China; kami mengharapkan peningkatan penjualan karena kekurangan daging babi mereka," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (15/11),

Sementara itu, Kementerian pertanian mengatakan Cina memiliki 44,6 juta induk babi pada September 2021, turun menjadi 41,85 juta pada Maret 2022. Kemudian, meningkat lagi menjadi lebih dari 43 juta pada September 2022.

Kelangkaan ini pun pada akhirnya membuat harga daging babi melonjak.

Maklum, daging babi sejauh ini merupakan makanan favorit di China. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas tersebut telah mendorong inflasi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Biro statistik mencatat pada Oktober 2022, harga daging babi melonjak 51,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Shanghai JC Intelligence Co Ltd mencatat harga babi hidup JCI-HOG-LUOHER naik sekitar 78 persen dari Juni menjadi 28,50 yuan atau sekitar U,98 per kg pada 19 Oktober. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Maret 2021.

[Gambas:Video CNN]

Menurut 10 analis industri, petani, dan pemasok pakan dan genetika harga daging babi diproyeksi akan tetap tinggi pada 2023 mendatang.

Pemerintah menyalahkan para petani yang menahan babi dari penyembelihan untuk menggemukkan karena harga yang lebih tinggi. Sedangkan, analis dan ahli mengatakan telah terjadi pengurangan pasokan yang besar sejak musim dingin lalu.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Pedesaan berkali-kali mengatakan kapasitas pembibitan sudah mencukupi.

"Penghapusan kapasitas produksi benih mungkin lebih besar dari yang dibayangkan pasar saat ini," kata Guan Yilin, analis Cofco Futures, dalam sebuah catatan bulan lalu.

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Induk Shopee, Sea PHK 7.000 Karyawan dalam 6 Bulan Terakhir******

Sea Ltd, induk Shopee, dikabarkan melakukan PHK terhadap 7.000 karyawan atau sekitar 10 persen dalam jumlah tenaga kerjanya dalam enam bulan terakhir. Tahun lalu, perusahaan tercatat mempekerjakan 67 ribu karyawan

DilansirBloomberg, Selasa (15/11), sumber anonim yang mengetahui masalah itu mengungkapkan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran perusahaan tengah berupaya untuk menahan kerugian yang membengkak dan menarik kembali perhatian investor.

Dari ribuan karyawan yang dipecat, sekitar 100 di antaranya berasal dari lini usaha e-commerce, Shopee. Mereka yang terdampak disebut menerima pemberitahuan tentang hal itu sejak awal pekan ini.

Staf yang terkena dampak termasuk mereka yang mendukung perekrutan dan pelatihan di Shopee dan cabang layanan keuangan digital SeaMoney, yang mengawasi produk pembayaran ShopeePay.

Manajer juga diminta untuk merekrut dengan lebih hati-hati karena perusahaan bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Perusahaan telah kehilangan hampir 90 persen nilainya sejak puncaknya tahun lalu.

Investor mempertanyakan tentang prospek penghasilan di era kenaikan suku bunga dan semakin ketatnya persaingan.

Untuk mengatasinya, perusahaan telah memangkas jumlah karyawan, menutup operasi e-commerce di beberapa pasar Eropa dan Amerika Latin dan mengurangi biaya operasional.

Gelombang PHK menerpa raksasa game dan ritel online ini sejak Juni lalu. Shopee dikabarkan melakukan PHK secara besar-besaran di berbagai wilayah operasionalnya, khususnya untuk lini usaha ShoppePay dan ShoppeFood.

Di Thailand, Shopee dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen dari total karyawan di negara tersebut.

Dilansir dari The Thaiger,Kamis (29/9), jumlah orang yang terkena PHK sebanyak 100 orang.Shopee melakukan PHK untuk restrukturisasi perusahaan.

Manajemen perusahaan teknologi multinasional Singapura itu mengatakan restrukturisasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi operasional untuk membuat perusahaan lebih gesit dan mampu mengembangkan pertumbuhan jangka panjang.

Badai PHK sebelumnya telah menerjang raksasa teknologi lainnya. Baru-baru ini Facebook dilaporkan akan melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan. Amazon juga mengambil langkah serupa terhadap 10 ribu karyawannya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]