situs slot 2022

Pertempuran Galaksi

Tokopedia Pangkas Biaya Aplikasi Jadi Rp1.000******

Tokopedia menurunkan biaya jasa aplikasi dari Rp3.000 menjadi Rp1.000 per transaksi.

"Belanja di Tokopedia Traktir Ultah makin murah meriah karena biaya aplikasi jadi Rp1.000 aja! Cek di sini!," tulis Tokopedia berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi aplikasi tersebut pada Rabu (2/8) pagi.

Sementara itu, biaya jasa aplikasi Shopee tidak mengalami perubahan. Biaya layanan masih Rp1.000 per transaksi. Kemudian biaya penanganan Rp1.000 untuk metode pembayaran via bank dan Rp2.500 untuk metode pembayaran via agen atau mitra pembayaran.

Untuk Shopee, kenaikan diberlakukan untuk biaya isi ulang atau top up ShopeePay. 

Awalnya biaya top up saldo ShopeePay hanya Rp500-Rp1.000. Dengan kenaikan tersebut, maka akan dikenakan Rp1.000-Rp2.000 per isi ulang.

Sementara itu, Tokopedia sebelumnya menaikkan biaya jasa aplikasi untuk setiap transaksi produk fisik. Transaksi dengan nominal Rp0-Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp2.000, sedangkan transaksi di atas Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp3.000.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Sempat Bernilai Rp714 T, WeWork Kini Terancam Bangkrut******

Harga saham startup WeWork nyaris mendekati nol usai peringatan kebangkrutan.

Padahal, perusahaan asal Amerika (AS) tersebut sebelumnya bernilai US miliar atau Rp714,40 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

Mengutip Reuters pada Kamis (10/8), perusahaan yang didukung SoftBank telah kacau sejak rencana go public pada 2019 lalu gagal karena investor memilih mundur dari kerugian besar.

Rupanya, tekanan yang dihadapi WeWork tak kunjung mereda setelah bertahun-tahun. Meski akhirnya berhasil go publicpada 2021 lalu, tapi nilai yang diharapkan jauh lebih rendah, sehingga tidak menghasilkan keuntungan.

Bahkan, SoftBank selaku investor utama telah menggelontorkan dana puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan tersebut, tetapi terus merugi.

"WeWork mungkin adalah startup yang paling overhypeddalam beberapa tahun terakhir," kata Steve Clayton, kepala dana ekuitas di Hargreaves Lansdown.

Saham WeWork memang telah diperdagangkan di bawah US sejak beberapa bulan lalu. Sehingga, startup tersebut hampir kehilangan semua asetnya yang sebelumnya begitu besar.

Lihat Juga : ANALISISBisakah RI Nikmati Kentungan Hilirisasi Nikel Lebih dari 10 Persen?

Pada Rabu (9/8), nilai aset WeWork diperkirakan mungkin hanya tertinggal US0 juta atau di bawah kapitalisasi pasar sebesar US0 juta. Kondisi ini membuat banyak eksekutif perusahaan memilih hengkang termasuk CEO Sandeep Mathrani pada Mei lalu dan tiga anggota dewan pada minggu ini.

"Pencarian CEO baru sedang berlangsung," kata WeWork pada Selasa (8/8).

Model bisnis perusahaan dalam penyewaan ruangan jangka panjang dan pendek ini memang berkembang pesat selama bertahun-tahun. Namun, pandemi telah membuat ruang kantor bersama atau co-workingspace menjadi kurang menarik.

Kurangnya peminat atau penyewa membuat WeWork terus merugi. SoftBank yang telah berinvestasi ke perusahaan selama beberapa tahun terakhir telah kehilangan dananya hingga miliaran dolar.

Pendiri SoftBank Masayoshi Son yang sebelumnya mendukung Neumann dan membeli WeWork pada 2019 seharga US miliar setelah IPO yang gagal menyatakan menyesal atas dukungannya.

"Penilaiannya buruk dalam banyak hal dan saya banyak merenungkannya," kata Son.

Pada Maret lalu, WeWork mencapai kesepakatan untuk memangkas utang sekitar US,5 miliar dan memperpanjang beberapa tanggal jatuh tempo untuk menghemat uang.

Langkah tersebut berhasil membuat WeWork melaporkan kerugian bersih yang lebih kecil sebesar US9 juta pada kuartal kedua dari sebelumnya US7 juta tahun lalu.

WeWork mengatakan berencana untuk menopang likuiditas dengan memotong biaya sewa dan mengendalikan biaya lainnya serta mengurangi pegawai. Sementara, divisi perusahaan India mengatakan peringatan kebangkrutan tidak akan mempengaruhi unit tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian Lotere Wanjie

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

IHSG Jatuh ke 6.896 Usai 326 Saham Terbakar******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.896 pada Kamis (27/7). Indeks saham anjlok 51,61 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,13 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,39 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 215 saham menguat, 326 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral ambruk, dipimpin sektor transportasi yang loyo 1,06 persen.

Tak jauh beda, bursa saham Eropa serempak hijau. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,25 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 1,44 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,88 persen.

Berbeda, bursa Amerika ditutup merah. Indeks S&P 500 turun 0,02 persen, indeks NYSE plus 0,20 persen, dan indeks NASDAQ Composite merosot 0,12 persen.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]