setiatoto

Saya tidak terkalahkan

Gugat Konsumen Rp56 M, Pengembang Meikarta Malah Mangkir Saat Sidang******

Sidang gugatan perdataterhadap 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli KonsumenMeikarta (PKPKM) dengan tuntutan Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali ditunda.

Hal itu terjadi karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku penggugat tidak hadir dan mengajukan permohonan penundaan sidang. Sidang pun akan kembali digelar pada 28 Februari 2023 mendatang.

"Hari ini kami mendapat surat resmi dari penggugat yang intinya memohon penundaan persidangan. Jadi ini ada surat resmi dari mereka tertanggal 6 Februari 2023 perihal permohonan penundaan perkara," ucap Majelis Hakim PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Kamaludin memerintahkan pihak PT MSU untuk segera memperbaiki alamat tergugat. Adapun dari 18 tergugat terdapat 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas.

Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga PT MSU menggugat sejumlah konsumen dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Maklum, kasus Meikarta sebelumnya kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

Selain itu para konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Alih-alih mendapatkan haknya kembali, para konsumen ini malah digugat oleh PT MSU. Mengenai hal ini, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dari anak usaha Lippo Group itu di luar nalar manusia.

Bagaimana tidak, korban yang seharusnya mendapatkan apartemen malah dituntut Rp56 miliar. Menurutnya, masyarakat awam pun bisa menilai sendiri kalau tindakan yang dilakukan PT MSU itu tidak wajar.

"Karena nilai tuntutannya sangat fantastis, Rp56 miliar yang di luar nalar akal sehat manusia. Kita boleh ajukan survei kepada tiap-tiap warga masyarakat Indonesia wajar tidak? Kami yang menuntut hak, justeru (malah) kami yang dituntut (balik)," ujarnya.

Meski begitu, Rudy yakin PN Jakarta Barat bisa menegakkan keadilan. Ia menilai majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan terbuka.

Dia akan menjalankan hukum acara yang baik dan benar, tidak akan mau terintimidasi dengan kekuatan-kekuatan besar di luar sana," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Marketing Communication and Brand Strategy Manager PT MSU Andika Pratama untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait permintaan penundaan sidang. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Teken MoU, Finnet Layani Pembayaran Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Anak perusahaan PT Telkom Indonesia, PT Finnet Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kerja sama ini dilakukan terkait 'Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran & Dompet Elektronik' proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Penandatanganan MoU yang dilakukan di kantor KCIC, Halim Office Jakarta, Rabu (1/2) ini merupakan bentuk nyata dukungan Finnet dalam upaya digitalitasi sektor transportasi di Indonesia

Turut hadir dalam penandatanganan ini Direktur Enterprise Business Finnet Irena Aldanituti, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta beberapa entitas BUMN, partner OTA (Online Travel Agent) dan mitra bisnis lainnya.

Irena menambahkan, inisiasi kerja sama Finnet dan KCIC untuk layanan Payment Gatewayini telah dicanangkan sejak bulan September 2022. Melalui kolaborasi ini, Finnet berkomitmen untuk mendukung penyediaan solusi pembayaran tiket KCIC melalui Payment Gateway Finnet aplikasi milik KCIC.

Dengan kerja sama ini, Irena berharap Finnet dapat membentuk ekosistem bisnis digital di industri transportasi dan mampu meningkatkan daya saing Finnet dalam melakukan penetrasi pasar.

Selain itu, melalui sinergi ini juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya transportasi antarkota yang terintegrasi.

"Serta diharapkan menciptakan customer experience terbaik bagi masyarakat," ujar Irena.

Untuk diketahui, KCIC atau dikenal juga dengan KCJB merupakan perusahaan konsorsium BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd. KCIC.

Proyek KCJB merupakan proyek strategis nasional di sektor transportasi dengan target akan beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

Tuan Gila Abadi

PUPR Bantah Wisma Atlet Sarang Kuntilanak: Bakal Kembali Jadi Hunian******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah tudingan DPRD DKI Jakarta yang mengklaim Wisma Atlet Kemayoran mangkrak dan menjadi sarangkuntilanak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet Kemayoran bakal diserahkan kepada Sekretariat Negara sebagai pemilik aset tersebut dan dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai hunian.

"Tidak mangkrak sebagaimana informasi yang beredar luas di lapangan. Jadi tidak benar bahwa pemerintah membiarkan bangunan vertikal tersebut pasca pandemi covid-19 karena kami akan tetap merawatnya sebaik mungkin untuk bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai hunian," kata Iwan di Jakarta, Jumat (3/2).

Saat ini, Kementerian PUPR dan BNPB sedang melakukan pendataan terkait aset milik kementerian atau lembaga yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Ini dilakukan agar aset-aset tersebut tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan.

Masa pinjam Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 oleh BNPB telah berakhir pada 31 Desember 2022. Namun, BNPB sedang melakukan perpanjangan peminjaman khusus untuk Tower 6 sebagai RSDC-19.

Lihat Juga : Viral Video PT Sai Apparel Tak Bayar Lembur Pegawai

"Ditargetkan tahun ini proses serah terima dan kewenangan pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran akan diserahkan Kementerian PUPR pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik aset dari wisma tersebut," ujarnya.

Tudingan soal Wisma Atlet Kemayoran menjadi sarang kuntilanak muncul dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproses alih fungsi bangunan tersebut menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Ida mengatakan wacana itu sudah bergulir sejak sebelum covid-19, tetapi urung terlaksana lantaran wisma itu dipakai sebagai tempat perawatan pasien covid-19.

Politikus dari Fraksi PDIP itu mengatakan preseden soal alih fungsi sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap Rusun Pasar Rumput. Rusun tersebut dibangun oleh Pemerintah Pusat, namun pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Kita sudah berhasil yang di Pasar Rumput, nah sekarang tambah lagi Wisma Atlet, daripada mangkrak, lama kosong, banyak kuntilanaknya, banyak kuntilanak, pak, serius, karena dekat rumah saya, saya tahu itu tempatnya kuntilanak," kata Ida dalam rapat Komisi D, Rabu (1/2).

Wisma Atlet Kemayoran dijadikan sebagai tempat perawatan covid-19 sejak Maret 2022 imbas melonjaknya kasus positif.

Namun, rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran berhenti beroperasi pada akhir tahun lalu seiring dengan tak adanya pasien yang dirawat karena covid-19.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Pedagang Pasar Ungkap Harga Beras Masih Mahal******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan harga berassampai saat ini masih mahal. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menduga ada dua penyebab utama kenaikan harga beras ini. Pertama, kesalahan Bulog yang tidak menyerap beras dari petani di awal tahun.

Kesalahan tersebut berdampak hingga saat ini. Hal itu tercermin dari kenaikan harga beras di pasaran meski sudah ada beras impor.

"Memang tidak bisa di pungkiri tidak bisa dihindari bahwa beras tetap di atas HET sampai panen raya akan terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).

Menurutnya, dampak kenaikan beras ini berdampak tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pedagang. Sebab, para pedagang tidak memiliki stok yang cukup.

Oleh karenanya, IKAPPI meminta Bulog untuk betul-betul menyelesaikan persoalan beras ini dengan baik. Sebab, jika tidak bisa menangani harga beras akan tetap tinggi.

"Fokus saja soal beras tidak usah ngurus yang lain, walaupun begitu kami tetap mengapresiasi langkah Bulog untuk melakukan operasi pengendalian harga sehingga harga tidak melambung tinggi dan stok tetap ada di pasar," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap terjadinya kenaikan harga beras di seluruh provinsi. Ia memerintahkan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga.

"Sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi, terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kita lakukan operasi pasar," katanya saat mengecek harga pangan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2).

Sehari sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beras sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan terbesar RI. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia tercatat menyentuh 5,28 persen secara tahunan (yoy).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Respons Jokowi, BEI Akan Buat Papan Pemantau Saham Gorengan******

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa EfekIndonesia (BEI) Kristian Sihar Manullang menyebut lembaganya akan membuat papan pemantauan khusus untuk sahamdengan pergerakan tidak biasa, atau sering disebut "saham gorengan".

Hal ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo memperingatkan agar aksi menggoreng saham tidak terjadi di pasar modal Indonesia. Sebab kalau sampai terjadi, itu  bisa berdampak besar terhadap perekonomian negara.

"Bursa juga memberikan notasi khusus dan selanjutnya memasukkan ke dalam pemantauan khusus kepada saham saham tertentu yang memiliki catatan khusus terkait fundamental dan volatilitas harga," ujar Kristian dilansir dari Antara, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, BEI juga menggunakan Auto Reject Atas (ARA)dan Auto Rejection Bawah (ARB)terhadap order saham yang mencapai level harga tertentu.

"Semuanya ini bertujuan untuk perlindungan investor," tuturnya.

Ia memastikan pihaknya bakal melakukan pemantauan atas seluruh transaksi, tindakan pengawasan, pemeriksaan serta melakukan koordinasi pengawasan transaksi bersama Self-Regulatory Organization (SRO)dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih lanjut, BEI akan melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media kepada investor, supaya investor memahami berbagai hal yang harus diperhatikan dalam bertransaksi sebagai upaya untuk melindungi investor.

"Untuk menyemarakkan pasar, bursa menambah perusahaan tercatat, mengembangkan produk produk investasi dan tetap mengawasi pasar agar berjalan teratur, wajar dan efisien," kata Kristian.

Presiden Joko Widodo menyinggung aksi menggoreng saham. Hal itu ia sampaikan saat berbicara mengenai kasus taipan India Gautam Adani yang kekayaannya menyusut US,7 miliar atau Rp1.800 triliun dalam sepekan.

"Satu perusahaan Adani kehilangan US0 miliar dolar AS, hilang. Dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun," ujar Presiden Jokowi.

Meruginya Rp1.800 triliun aset Adani Group membuat seperempat Produk Domestik Bruto (PDB) India hilang, sehingga menyebabkan mata uang rupee jatuh.

"Sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau goreng-goreng (saham) pas dapat, ya, enak tapi kalau kepeleset seperti tadi saya sampaikan Adani di India," ujar Jokowi.

[Gambas:Video CNN]