rtp betcash303

pinjaman online ada kami 432Jutaan kata 508484Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp betcash303》

Manajemen PT JTSE Makassar berlakukan kenaikan tarif jalan tol ******

Penyesuaian tarif ini bersifat reguler yang dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan regulasi yang berlaku

Makassar (ANTARA) - Manajemen PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) selaku pengelola dan operator jalan tol ruas Makassar Seksi IV dalam waktu dekat melakukan penyesuaian dengan memberlakukan kenaikan tarif jalan tol.

"Penyesuaian tarif ini bersifat reguler yang dilakukan setiap dua tahun sekali sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Direktur Utama PT JTSE Real Chandra melalui siaran persnya di terima di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Penyesuaian tarif tersebut untuk jalan tol seksi IV yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kawasan Industri Makassar, Pelabuhan Soekarno Hatta dan Jalan Andi Pangeran Pettarani serta terintergrasi dengan Jalan Tol Seksi satu, dua dan tiga.

Lima gerbang tol yang mengalami penyesuaian tarif diantaranya Gerbang Tol Biringkanaya, Tamalanrea, Ramp Parangloe, Ramp Bira Timur, dan Ramp Bira Barat. Penyesuaian tarif reguler ini akan berlaku untuk semua kendaraan golongan I sampai golongan V.

Penyesuaian tarif di lima gerbang tol sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 457/KPTS/M/2024 yang terbit pada 23 Februari 2024. Kenaikan tarif bervariasi mulai golongan I sampai golongan V antara Rp500-Rp2.500.

Lima gerbang tol tersebut masing-masing gerbang Biringkanaya dan Tamalanrea untuk kendaraan golongan I semula Rp10.000 naik jadi Rp11.000, golongan II dan III Rp17.000 naik jadi Rp18.500, golongan IV-V Rp 25.000 naik jadi Rp27.500.

Selanjutnya, Gerbang Ramp Parangloe golongan I semula Rp15.500 naik jadi Rp16.500, golongan II-III Rp9.000 naik menjadi Rp9.500, golongan IV-V Rp13.000 naik jadi Rp14.500.

Untuk Gerbang Ramp Bira Barat dan Utara golongan I semula Rp5.500 naik menjadi Rp6.000, golongan II-III Rp9.000 naik jadi Rp9500 dan golongan IV-V dari Rp13.000 naik menjadi Rp14.500.

Sedangkan lima Gerbang Tol lainnya yang dioperasikan oleh PT Makassar Metro Network (MMN), yaitu Gerbang Tol Cambaya, Kaluku Bodoa, Tallo Barat, Tallo Timur dan Gerbang Utama Parangloe tidak mengalami penyesuaian atau tarifnya tetap.

Menurut Chandra sebenarnya 70 persen dari pengguna layanan Jalan Tol Makassar Seksi IV ini baru akan mengalami kenaikan tarif setelah empat tahun, sebab pada 2021 Kementerian PUPR menetapkan penyesuaian tarif hanya berlaku untuk 30 persen pengguna jalan tol diakibatkan nilai inflasi rendah di tahun itu.

Salah satu hal yang mendorong penerapan penyesuaian tarif ini,kata dia, adalah peningkatan nilai inflasi Kota Makassar dalam dua tahun terakhir serta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata sebesar 4,6 persen per tahun.

Untuk Kota Makassar, terdapat dua operator dan pengelola jalan tol yang terintegrasi yakni JTSE dan Makassar Metro Network (MMN). Hadirnya Jalan Tol ini tentunya memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di Kota Makassar.

Selain itu, JTSE telah menambah ruas Jalan tol sepanjang 3,2 kilometer dengan mengoperasikan Jalan Akses Tol Makassar New Port (Akses MNP) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 22 Februari 2024. Dengan beroperasinya akses Tol MNP, semakin mengukuhkan peranan JTSE dalam mewujudkan konektivitas simpul perekonomian di Kota Makassar.

Baca juga: Kementerian PUPR: Akses Tol Makassar New Port perlancar jalur ekspor
Baca juga: Tarif tol di Makassar naik per 29 September

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bapanas siapkan cadangan untuk 12 komoditas hadapi puasa******

Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan cadangan 12 komoditas pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah guna menjamin kecukupan pangan dan kemudahan akses untuk masyarakat.

“Dari cadangan pangan pemerintah, ini yang 12 komoditas ini, memang akan dirilis (dengan) gencar menjelang Ramadhan, sampai Ramadhan, dan Lebaran,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Adapun 12 komoditas pangan pokok ini meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin, Rachmi mengatakan bahwa pemerintah pusat juga telah mendorong seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

“Jadi masyarakat bisa mendapatkan atau membeli bahan pangan di mana wilayah dia melakukan GPM (Gerakan Pangan Murah),” kata dia.

Rachmi menegaskan bahwa harga komoditas yang dijual di GPM dikendalikan oleh pemerintah, karena sudah melibatkan cadangan pangan dan mitra-mitra pemerintah, baik dari asosiasi maupun BUMN.

“Harganya pasti lebih terjangkau. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan, khususnya 12 (komoditas) ini menjelang dan saat HBKM,” ujar Rachmi.

Dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Pemprov Jateng gelar 100 kali Gerakan Pangan Murah hingga Lebaran 2024

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot gacor no 1、cara prediksi no togel、slot 77

Terkait：rabu slot、link gacor sore ini、cara menutup pinjaman online、slot gacor casino、5unsur3、jasapoker、situs terbaru 2022、togel sidney、voucher jd id pengguna baru、sinarjp

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot yang ada game booming（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

qqholic situs judi slot online terpercaya indonesia

situs web yang terpercaya

takutBacaan TerkaitMore+

kontrak terbatas

situs slot 4d bonus new member 100

BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana******

Dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Didik Madiyono mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH (EDC Cash) di Tangerang, Banten, disebabkan pemegang sahamnya terlibat tindak pidana, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal.

"Pemegang saham itu terkena kasus tindak pidana sehingga dilakukan penahanan. Saat ini ada di tindak pidana (Bareskrim Polri), sehingga dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan," kata Didik saat dijumpai ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Didik mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pernah menjajaki kerja sama dengan investor untuk mengupayakan penyehatan dan penyelamatan BPR EDC Cash.

Pada saat itu, imbuh dia, investor sempat melakukan uji kelayakan (due diligence) selama hampir dua minggu, namun mengundurkan diri karena melihat potensi permasalahan yang cukup besar.

"Jadi, atas dasar itu, ya sudah akhirnya kita menetapkan opsi resolusi dan kita nyatakan untuk tidak menyelamatkan, meminta OJK untuk mencabut izin usaha, dan sudah dilakukan kemarin," kata dia.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR EDC Cash tidak dapat melakukan penyehatan BPR-nya.

Pada 20 Februari 2024, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR EDC Cash dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Pencabutan izin usaha BPR EDC Cash didasarkan atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024 tertanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR EDCCASH.

Kasus yang menimpa BPR EDC Cash menambah daftar pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK pada awal 2024.

Hingga saat ini, total terdapat enam BPR yang ditutup. Selain BPR EDC Cash, lima BPR lain yang telah ditutup awal tahun ini adalah BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Bank Pasar Bhakti, dan BPR Bank Purworejo.

Baca juga: LPS: Nasabah tak perlu khawatir BPR bangkrut sebab simpanan dijamin
Baca juga: LPS bayarkan klaim nasabah BPR Purworejo Rp32 miliar di tahap pertama
Baca juga: OJK cabut izin usaha BPR EDC Cash

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Surgawi Bintang Kutub

erek 15

Kriminal kemarin, kasus Gathan hingga pemeriksaan rektor nonaktif UP******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan keamanan dan kriminalitas terjadi di DKI Jakarta pada Kamis (29/2) mulai dari penangkapan Gathan Saleh sebagai terduga pelaku penembakan di Jatinegara hingga rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) ETH (72) diperiksa di Polda Metro Jaya. Berikut rangkuman beritanya: 1. Polisi tangkap Gathan Saleh di Bogor Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur menangkap Gathan Saleh (GS), terduga pelaku penembakan terhadap Mohamad Andika Mowardi (32) di kawasan Tajur, Bogor Selatan, Jawa Barat, pada Rabu (28/2). Baca selengkapnya di sini 2. Sambangi Polda Metro Jaya, Rektor nonaktif UP bantah lakukan pelecehan Jakarta (ANTARA) - Rektor nonaktif Universitas Pancasila, ETH (72) menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan kasus pelecehan seksual dan membantah telah melakukannya terhadap karyawannya berinisial RZ (42). Baca selengkapnya di sini 3. Polisi libatkan ahli poligraf dan kriminologi dalam kasus anak Tamara Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya melibatkan sejumlah ahli poligraf dan kriminologi untuk mengungkapkan kematian anak Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante (7) dalam pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka YA (33). Baca selengkapnya di sini 4. Gathan Saleh jadi tersangka penembakan di Jatinegara Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur menetapkan Gathan Saleh (GS) sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap korban Mohamad Andika Mowardi (32) di Jalan Jatinegara Timur, Bali Mester, Jatinegara. Baca selengkapnya di sini 5. Rektor nonaktif UP selesai diperiksa, kuasa hukum sebut ada politisasi Jakarta (ANTARA) - Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis pukul 12.30 WIB. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bagaimana menghadapi transformasi

polaslot

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

angka jitu mimpi gendong bayi

Bupati: Kegiatan belajar di sekolah terdampak banjir kembali aktif******

Demak (ANTARA) - Bupati Demak Esiti'anah memastikan bahwa semua sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya terdampak banjir kini sudah kembali melaksanakan proses belajar mengajar.

"Agar siswa bisa kembali masuk sekolah, Pemkab Demak juga berupaya melakukan percepatan pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak banjir," ujarnya ditemui usai menerima bantuan perlengkapan sekolah, sembako, dan kompor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama Dharma Wanita Persatuan Dirjen Perhubungan Udara dan kantor UPBU Dewadaru di Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir Demak, Senin.

Setelah puluhan sekolah yang sebelumnya terdampak banjir dibersihkan, kata dia, kini sudah aktif kembali menggelar proses belajar mengajar.

Bahkan, kata Eisti'anah, ketika para siswa yang rumahnya terdampak banjir pun dibuatkan sekolah darurat di tempat-tempat pengungsian.

Adanya sekolah darurat tersebut bertujuan untuk menghindari anak tertekan karena tertinggal pelajaran dengan siswa lain yang tidak kebanjiran.

Baca juga: BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam

Baca juga: Operasi pemulihan lingkungan pascabanjir Jateng efektif hingga Maret

Berdasarkan data di Posko Bencana Demak pada 27 Februari 2024 jumlah sekolah yang terdampak banjir berjumlah 74 unit. Sedangkan jumlah siswa yang terdampak mencapai 13.417 orang.

Sementara itu, Kepala Kantor UPT Bandara Dewandaru Ariadi Yudiawan mengungkapkan bantuan yang diberikan kepada warga Demak yang terdampak banjir meliputi 100 set perlengkapan sekolah, 150 pak sembako, dan 10 set kompor.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga terdampak banjir," ujarnya.

Ketua Dharma Wanita Dirjen Perhubungan Udara Solichah Cecep Kurniawan menambahkan bantuan perlengkapan sekolah itu guna membantu siswa yang rumahnya terdampak banjir.

"Tentunya peralatan sekolah mereka juga ikut rusak atau hanyut terbawa banjir, sehingga kami berinisiatif memberinya bantuan peralatan sekolah sekiranya bisa bermanfaat buat mereka," ujarnya.

Termasuk dengan bantuan kompor dan sembako, kata dia, untuk membantu warga yang kompornya rusak sehingga bisa kembali memasak untuk keluarganya.

Baca juga: TNI diterjunkan untuk bersihkan tumpukan sampah pascabanjir di Demak

Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak

Kronik Penyihir

bocoran slot367

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah******

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

Wuhuang Fentian

airasiabet

Wamenaker dan Dubes RI bahas perluasan kesempatan kerja di Jepang******

Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bertemu Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi membahas program pemagangan dan perluasan kesempatan kerja di Tokyo, Jepang pada Senin.

"Kemnaker terus berperan meningkatkan kompetensi SDM melalui pemagangan luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja di luar negeri," kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari ini.

Dalam pertemuan yang diadakan di KBRI Tokyo itu, Wamenaker mengatakan jumlah peserta program pemagangan dari Indonesia ke Jepang senantiasa menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 telah diberangkatkan sebanyak 8.736 peserta pemagangan ke Jepang.

Kemudian pada tahun 2023, peserta yang mengikuti program pemagangan bertambah menjadi 13.396 orang.

"Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan," tutur Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker minta pengembangan potensi generasi muda terus dilakukan

Baca juga: Kunjungi Jerman, Menaker ingin kembangkan kerja sama ketenagakerjaan

Sementara dalam hal penempatan tenaga kerja, Kemnaker memastikan berupaya mengembangkan kerja sama untuk memudahkan pekerja migran Indonesia agar dapat mengikuti program Specified Skilled Workers (SSW).

Terkait partisipasi Indonesia dalam program SSW dalam hal ini Kemnaker telah memiliki Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah Prefektur Miyagi tentang Percepatan Penempatan dan Penerimaan Pemagangan Teknis Indonesia, Specified Skilled Workers dan Teknisi ke Jepang.

Selain MoC dengan Prefektur Miyagi, Kemnaker juga telah menandatangani MoC dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) bertujuan untuk mengembangkan SDM agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di kedua negara. Termasuk solusi untuk meningkatkan jumlah peserta program SSW dari Indonesia.

"Saya ingin melalui MoC ini hubungan diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang semakin diperkuat," ujar Wamenaker Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker: Perusahaan wajib mengumumkan lowongan pekerjaan

Baca juga: Menaker-Dubes RI bahas kelanjutan penempatan PMI kesehatan di Kuwait

《rtp betcash303》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek08Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp betcash303》bab terbaru。