dunia slot 77

Lahan pertanian yang indah

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Hunyuan Wuzong

Tiket Ferry Merak******

Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Yongki Triono mengatakan tiket kapal ferry dari Merak menuju Bakauheni bisa dibeli di rest area Tol Tangerang-Merak.

Lebih rinci, tiket tersebut bisa dibeli di rest area KM 43 dan KM 68. Hal ini dilakukan demi mempermudah pemudik yang ingin menyeberang dari Merak menuju Bakauheni.

"Kami bekerja sama dengan ASDP (PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)) menyiapkan untuk pembelian tiket ferry di Pelabuhan Merak sehingga masyarakat dapat membeli tiket di kedua rest areatersebut," kata Yongki dalam konferensi pers, Kamis (13/4).

"Apabila tidak memiliki tiket penyeberangan kapal Ferry, makan akan diputar balik keluar oleh petugas keluar kawasan pelabuhan," ujarnya.

Pandra mengatakan petugas memperketat area pintu pelabuhan guna menghindari penumpukan. Polisi kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak ada penjualan tiket on the spot di pelabuhan, baik di Merak maupun Bakauheni.

"Pastikan sebelum masuk pintu pelabuhan pemudik telah memiliki tiket penyeberangan (H-1) melalui Aplikasi Feryzy," tegas dia.

Pandra juga mengimbau kepada pemudik untuk menaiki transportasi umum, dalam hal ini bus, yang sudah tertempel stiker dari dinas perhubungan.

"(Stiker) menandakan bus sudah layak operasional dan telah melalui ramp check," tegas Pandra.

PT ASDP Indonesia Ferry memastikan sudah tidak ada lagi penjualan tiket penyeberangan di pelabuhan secara langsung atauon the spot. Mereka mewajibkan semua masyarakat yang ingin bepergian dengan kapal laut membeli tiket sehari sebelum keberangkatan atau H-1 secara online.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan penjualan tiket secaraonlinesudah dilakukan sejak Mei 2020 lalu. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum terinfo sehingga datang ke pelabuhan tanpa tiket.

"Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan atau di dekat pelabuhan. Agen-agen akan dinonaktifkan, tidak ada lagi di sana," ujarnya dalam media briefingdi Kantor ASDP, Senin (10/4) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

Kemendag Diminta Batasi Peredaran Produk Unggas dari Industri Besar******

Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) meminta Kementerian Perdaganganmengintervensi perusahaan-perusahaan integrator sektor perunggasan.

Hal ini karena perusahaan tersebut telah mengganggu ekosistem industri perunggasan Indonesia.

Ketua KPUN Alvino Antonio menyebutkan perusahaan yang dimaksud seperti Charoen Pokphand, Japfa Comfeed, Malindo, Cheil Jedang, dan New Hope. Menurutnya, mereka memiliki posisi dominan dalam industri peternakan ayam di Indonesia dan mempengaruhi harga, stock, dan supply ayam di pasar.

Pembatasan peredaran ayam hidup (live bird) ke pasar-pasar rakyat harus dilakukan mengingat pelaku usaha terintegrasi memiliki posisi dominan dalam industri peternakan ayam di Indonesia.

"Kemendag harus memastikan bahwa pelaku usaha integrasi hanya menjual ayam dalam bentuk karkas ke pasar modern, hotel-hotel, restoran dan catering (HORECA) dan juga pasar-pasar dalam segmen khusus seperti private company," katanya.

Sehingga, imbuhnya, harga ayam yang dijual bisa jauh berbeda dan lebih murah dibandingkan dengan pelaku usaha non-integrasi, dan peternak mandiri yang harus melewati rantai distribusi yang bermuara hanya pada pasar tradisional dan perorangan.

"Pasar rakyat harus jadi wilayah distribusi dari peternak mandiri," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Riasan merah di seluruh dunia

Sumut Ekspor Tepung Larva Kali Pertama, Beratnya Hingga 17,8 Ton******

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor tepung larva sebanyak 17,8 ton ke Amerika Serikat. Larva lalat yang diolah menjadi tepung ini merupakan komoditas sub sektor peternakan asal Sumatera Utara (Sumut) yang baru pertama kalinya diekspor.

"Larva lalat ini diolah menjadi tepung ini digunakan sebagai food additifuntuk pakan hewan, seperti anjing, kucing, ikan, udang, ayam, burung dan unggas lainnya," kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Lenny Hartati Harahap, Sabtu (15/4).

Menurut Lenny 17,8 ton tepung larva senilai Rp692,6 miliar ini milik PT. BI yang juga merupakan eksportir baru, sehingga menambah daftar pelaku usaha agribisnis baru di Sumut.

Dia menyebutkan tepung larva ini telah dikemas dalam karung goni ukuran 25kg/karung sesuai dengan permintaan negara tujuan. Tentunya sebelum diekspor, tepung larva ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

"Hal ini merupakan salah satu langkah keseriusan Karantina Pertanian Belawan dalam memfasilitasi komoditas ekspor maupun impor dan antar area," kata Lenny.

Secara terpisah, Kepala Baratan Bambang menyampaikan bahwa setiap komoditas yang dikirim dari pelabuhan dan udara, wajib diperiksa oleh Balai Besar Karantina Pertanian Belawan.

"Mulai dari hasil pertanian ataupun hewani. Pemeriksaan di laboratorium atau kasat mata," ujar Bambang. "

Agar dapat diterima dengan baik oleh negara pengimpor. Tepung larva yang diekspor ke Amerika ini, cukup unik karena memiliki banyak manfaat untuk pakan ternak."

Xiao Yun Xi Chunyu

Aduan Soal Masalah Pembayaran THR di DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima ratusan pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Pengaduan terbanyak datang dari pekerja di Jakarta. Pasalnya, jumlahnya mencapai 312 aduan.

Mengikuti Jakarta ada Jawa Barat sebanyak 217 aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, Senin (17/4).

Dengan kondisi ini, Anwar kembali mengingatkan para pengusaha segera melakukan pembyaran THR kepada pekerjanya.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Adapun dari 938 layanan aduan yang masuk mencakup 669 perusahaan yang 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Dari 938 aduan tersebut sebanyak 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Rincian aduan THR dari 34 wilayah di Tanah Air adalah Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).

Di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Bea Cukai Bantah Turis Taiwan 'Dipalak' Saat Berlibur di Bali******

Direktorat JenderalBea Cukai Kementerian Keuangan membantah petugasnya memeras salah seorang turis asal Taiwan yang tengah berlibur ke Bali akhir pekan lalu. 

Sebelumnya, dilansir dari portal berita CTS, Kamis (13/4), turis asal Taiwan mengaku diperas oknum Bea Cukai usai mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto dan mengabari sopir yang akan membawa rombongan mereka. 

"Rasanya seperti mengeksploitasi turis. (Dengan cara ini) orang takut pergi, harus ada kantor Taiwan untuk mencari bantuan jika menghadapi situasi seperti ini," kata turis tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana menegaskan pengambilan foto di area terbatas bandara yang diatur peraturan Permenhub Nomor PM 80/2017 bukan bagian dari kewenangan Bea Cukai.

Hatta menyebut kewenangan untuk melakukan repatriasi juga bukan merupakan kewenangan Bea Cukai.

"Dari keterangan tersebut, kami meyakini bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di Bea Cukai karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perekaman sidik jari dan stempel/cap pada paspor," ujar Hatta melalui pernyataan tertulis.

"Namun, demikian kami tetap akan berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kemudian dapat mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dapat kami sampaikan pula, saat ini kami dalam proses berkoordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei," imbuhnya.

Ketika diinterogasi dan dilakukan berbagai pemeriksaan, turis itu sudah mencoba menjelaskan alasannya mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar. Meski demikian, oknum Bea Cukai menolak penjelasan sang turis.

[Gambas:Video CNN]