slot4d2

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

megaways slot demo

Kemenkominfo fasilitasi sulih bahasa isyarat pada debat pilpres******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi kegiatan sulih bahasa isyarat pada debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sebagai salah satu upaya mewujudkan pemilu yang makin inklusif.

“Yang terpenting dari upaya ini adalah informasi terkait visi dan misi paslon pemimpin bangsa bisa dijangkau semua kalangan, lebih inklusif," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong, dalam rilis pers, Minggu.

Usman menilai dengan adanya fasilitas sulih bahasa isyarat, para penyandang disabilitas juga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh sekaligus pendidikan politik dari debat sebelum menentukan pilihannya saat pencoblosan.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik Pemilu 2024.

Baca juga: Pengamat sebut debat kelima titik final para capres sampaikan gagasan

Hal itu mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan.

“Sehingga Pemilu 2024 terselenggara secara inklusif dan ramah dengan teman-teman disabilitas,” kata Usman.

Kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres yang digelar di Kementerian Kominfo tersebut bekerja sama dengan Pengurus Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

Aksi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas tuli untuk mendapatkan fasilitas dan akses informasi acara debat capres dan cawapres

Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP melalui GPR TV menyediakan ruangan, peralatan live streaming, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Kegiatan sulih bahasa bersama ini pun sudah dilakukan saat debat pilpres keempat pada 21 Januari 2024. Menurut rencana, saat debat kelima yang digelar Minggu, kegiatan serupa kembali digelar.

Baca juga: Ini profil 12 panelis debat capres terakhir pada Pemilu 2024

Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Laura Lesmana Wijaya pun mengapresiasi upaya Kementerian Kominfo yang telah memfasilitasi kegiatan mereka.

Menurut dia, hal tersebut sebagai salah satu langkah nyata pemerintah mendorong keterlibatan semua kalangan dalam berpartisipasi membangun bangsa.

”Harapan saya kerja sama ini tidak hanya sesaat saja melainkan bisa dijadikan tugas negara yang permanen. Ini bisa menjadi model akses informasi bagi daerah-daerah lainnya untuk selalu menggandeng dan melibatkan komunitas kami,” ujarnya.

Laura mengatakan kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres diselenggarakan Kementerian Kominfo dan Gerkatin yang menjadi mitra dari Pusbisindo.

”Mitra kami sangat kuat karena memiliki tujuan yang sama yakni ingin memberikan akses yang penuh, adil, dan inklusif untuk teman-teman tuli. Maka kami merasa perlu menggandeng Kominfo untuk akses dan fasilitas komunikasi dan informasi dengan kualitas yang tinggi,” ujar Laura. 

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

belas kasihan Tuhan

mantap slot 1

Israel ingin pegang kendali militer di Gaza setelah perang berakhir******

Yerusalem (ANTARA) - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan negaranya akan tetap mempertahankan kendali militer di Jalur Gaza, setelah perang berakhir.

''Ketika perang usai, saya pikir sudah jelas bahwa Hamas tidak akan menguasai Gaza. Israel akan mengendalikannya secara militer tetapi tidak akan mengendalikannya secara sipil,'' kata Gallant kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel (Knesset), sebagaimana dikutip dalam pernyataan yang dirilis oleh Knesset.

Dia mengatakan Israel akan bebas melakukan operasi militer, seperti yang dilakukan di Jenin ketika tentara Israel menyamar sebagai dokter, perawat, dan warga sipil menyerbu masuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Jenin dan membunuh tiga warga Palestina.

''Ini adalah kebebasan operasi militer pada tingkat tertinggi, tetapi kami tidak mengontrol wilayah tersebut dalam arti sipil. Hal ini bisa dilakukan (di Gaza juga), dan itu akan memakan waktu," ujar Gallant.

Israel menduduki Jalur Gaza setelah perang Timur Tengah tahun 1967, tetapi menarik diri dari wilayah kantong tersebut pada 2005.

Mengenai terowongan dan kemampuan militer kelompok pejuang Hamas Palestina, Gallant mengatakan bahwa upaya mengungkap dan menghancurkan infrastruktur militer Hamas masih "terbatas" dan akan terus dilakukan.

Israel melancarkan serangan membabi buta di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 26.751 warga Palestina dan melukai 65.636 orang, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Setelah Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida Gaza
Baca juga: Tank Israel serang rumah sakit dan lukai warga di Gaza selatan
Baca juga: Penasehat keamanan Netanyahu sebut Hamas belum terkalahkan

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

maxwin pragmatic

Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis petang, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri.

"Baru saja saya diterima Bapak Presiden Joko Widodo, ditemani Mensesneg Pak Pratikno. Saya menyampaikan permohonan untuk berhenti," ujar Mahfud dalam keterangannya usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"

Dia menyampaikan surat kepada Jokowi yang berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat.

Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti.

Ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

"Alhamdulillah Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya akan sah setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden.

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.

Ia sudah mendiskusikan langkah mundur itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024 calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Baca juga: Jokowi tegaskan hargai keputusan Mahfud Md

Mahfud menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden.

Mahfud merasa diangkat sebagai menteri oleh Presiden Widodo dengan baik-baik, sehingga ingin pamit dengan baik-baik pula.

Mahfud menyatakan ogah tinggal glanggang, colong playu, yang artinya kira-kira lari meninggalkan tanggung jawab.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan menghargai langkah Mahfud Md untuk mengundurkan diri, dan menilainya sebagai hak yang bersangkutan yang patut dihormati.

Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
Baca juga: Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

erek erek 2d 49

Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 20/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Mohammad Mahfud Md. sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani keppres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat.

Pasca penandatanganan keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri kabinet.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playu sebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

"Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, 'kan colong playu," kata Mahfud.

Baca juga: Jokowi siapkan keppres soal pengunduran diri Mahfud
Baca juga: Presiden putuskan pengganti Mahfud dalam 2 sampai 3 hari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dekan Elit

warganet88

PBB desak junta Myanmar hentikan kekerasan di tiga tahun kudeta******

Ankara (ANTARA) - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak rezim militer Myanmar untuk mengakhiri "kampanye kekerasan", saat peringatan tiga tahun kudeta di negara Asia Tenggara itu pada Kamis.

Untuk memperkuat kekuasaannya, rezim tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya.

Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Korea Selatan dan Swiss mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar.

"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah." sebut pernyataan itu.

"Diskriminasi sistematis terhadap masyarakat sipil kelompok agama dan etnis, termasuk Rohingya, tersebar luas," lanjut pernyataan itu.

Mereka mendesak diakhiri kekerasan dan pembebasan tahanan politik yang ditahan "secara tidak adil" dan membolehkan akses kemanusiaan penuhi selain menciptakan ruang dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Tiga tahun berjalan sejak kudeta militer, kami tetap bersama rakyat Myanmar dan keinginan mereka untuk demokrasi yang inklusif dan sejati di Myanmar,” kata pernyataan tersebut.

Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar menggulingkan sekutu mereka sebelumnya pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi  pemilu pada November 2020.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di negara Asia Tenggara itu dan mendesak untuk mengembalikan pemerintahan sipil.

Guterres mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan bagi warga sipil dan penghentian permusuhan.

“Solusi inklusif terhadap krisis ini memerlukan kondisi yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk menggunakan hak asasi mereka secara bebas dan damai. Kampanye kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Guterres.

Sementara itu. Gerakan Pembangkangan Sipil, sebuah kelompok  yang muncul setelah kudeta, mengunggah foto di X pada Kamis, yang menunjukkan jalan-jalan kosong dan toko-toko tutup di beberapa bagian negara.

“Rakyat Myanmar setia pada revolusi. Kami tidak pernah menyerah. Masyarakat internasional, mohon dukung aktivis sipil,” kata gerakan tersebut di X.


Sanksi

Australia pada Kamis menerapkan sanksi tambahan yang ditargetkan terhadap lima entitas yang terlibat langsung dengan rezim militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sanksi ini "diterapkan untuk membatasi" akses rezim atas pendanaan dan material yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.”

Namun, laporan terbaru oleh kelompok Keadilan untuk Myanmar, menuduh perusahaan Australia, yang terus beroperasi di sektor tambang Myanmar, "menyediakan junta dukungan dan legitimasi, dan membantu memastikan sektor pertambangan terbuka untuk bisnis."

Selain Australia, Departemen Keuangan AS pada Rabu juga memberikan sanksi kepada dua entitas yang "terkait erat" dengan rezim militer di Myanmar, serta empat kroninya.

Setidaknya 4.474 warga sipil terbunuh dan hampir 20.000 orang ditahan karena alasan politik sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau lokal. PBB mengatakan lebih dari 2 juta orang juga telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima junta, mengatakan pihaknya tidak dapat mencabut keadaan darurat karena pihaknya berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.

Perpanjangan keadaan darurat juga menunda pemilu yang dijanjikan setelah kudeta.

Pihak militer masih terguncang akibat serangan terkoordinasi yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di wilayah utara negara tersebut.

 Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara mayoritas beragama Buddha itu, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Status darurat Myanmar diperpanjang enam bulan
Baca juga: Troika ASEAN dan ikhtiar Laos teruskan upaya damaikan Myanmar
Baca juga: ASEAN dukung koridor kemanusiaan Thailand untuk pengungsi Myanmar

 

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Tubuh dharma saya yang keren

pinjam dana 10 juta

Imigrasi: Syarat golden visa bagi investor asing di IKN diturunkan******

..., dari penanaman modal minimal 25 juta dolar AS menjadi minimal 5 juta dolar AS untuk masa tinggal selama 5 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan bahwa persyaratan golden visa bagi investor, khususnya perusahaan asing, yang hendak menanam modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) diturunkan.

"Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal 25 juta dolar AS menjadi minimal 5 juta dolar AS untuk masa tinggal selama 5 tahun. Untuk masa tinggal 10 tahun, diturunkan dari 50 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS," kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Selain itu, perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover(nilai penjualan) pada perusahaan induknya, sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN.

Dirjen Imigrasi menjelaskan bahwa pengajuan visa berindeks E28F itu dilakukan secara daring melalui laman web evisa.imigrasi.go.id.

Adapun dokumen persyaratan yang dilampirkan, yaitu paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, pasfoto, serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit 5.000.000 dolar AS (untuk masa tinggal 5 tahun) atau paling sedikit 10.000.000 dolar AS (untuk masa tinggal 10 tahun).

Pada bulan Januari 2024, kata Silmy, tercatat 62 golden visa telah diterbitkan.

Menurut dia, kemudahan golden visa bagi investor merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan masyarakat.

Lebih lanjut Dirjen Imigrasi berharap kebijakan tersebut dapat menggenjot jumlah investasi masuk ke IKN.

"Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya," kata Silmy.

Kebijakan golden visa diluncurkan oleh Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2023.

Layanan visa jenis ini memungkinkan warga negara asing (WNA) menetap di Indonesia selama 5—10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

Baca juga: Hari Bhakti Imigrasi, Kantor Imigrasi Beijing promosikan "golden visa"
Baca juga: Komisi III apresiasi Ditjen Imigrasi untuk program inovatif

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024