link slot yang sering menang

Phoenix tidak akan kembali

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Perintahkan Bulog Percepat Impor Beras******

Pemerintah memerintahkan Perum Buloguntuk mempercepat impordan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritelmodern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholdersterkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Terus juga mempercepat impornya. Jadi, yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran," sambungnya.

Haryo mengatakan kenaikan harga beras hingga kelangkaan di pasar disebabkan karena mundurnya musim tanam. Di lain sisi, pengadaan beras impor juga masih berproses.

Ada juga tingginya harga pupuk dunia imbas pasokan bahan baku yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Selain itu, Haryo menyinggung soal rantai pasok global akibat konflik di Terusan Suez yang mengganggu pasokan pangan dunia dan Asia.

Sementara itu, Bos Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan pihaknya akan terus mengelola importasi beras dengan baik. Terlebih, Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau soal izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

"Kami akan kelola sedemikian sehingga pasokan stok tersedia, terutama hadapi Ramadan dan lebaran. Juga musim belum panen, sekaligus paceklik Juni, Juli, dan Oktober (2024)," katanya saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

"Insyaallahstok Bulog tersebut terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin (impor) 2 juta ton sepanjang tahun, kita kelola. Karena sekarang juga cukup, untuk apa tambahkan (impor) sekarang, toh masih cukup untuk sampai Ramadan dan lebaran, cukup," tegas Bayu.

Akan tetapi, Bayu menemukan keanehan soal kelangkaan beras di toko ritel modern. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern pada Januari 2024-Februari 2024 160 persen lebih banyak dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Ia menegaskan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern demi memudahkan masyarakat atau rumah tangga yang membutuhkan.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu.

Bayu menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia menyebut Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya jika misteri itu tak segera diungkap.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

Libur Isra Mikraj dan Imlek, 681 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek******

Selama periode 7-10 Februari 2014 yang merupakan libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024, PT Jasa Marga(Persero) mencatat sebanyak 681.611 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung)," bunyi pernyataan PT Jasa Marga yang diterima CNN Indonesia, Minggu (11/2).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode ini meningkat 14,32% apabila dibandingkan lalin normal (596.215 kendaraan).

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 156.454 kendaraan, meningkat sebesar 37,44 persen dari lalin normal.

Sedangkan lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 166.012 kendaraan, meningkat sebesar 21,38 persen dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 322.466 kendaraan, meningkat sebesar 28,67 persen dari lalin normal.

Sementara itu, lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 192.638 kendaraan, meningkat sebesar 0,49 persen dari lalin normal.

Adapun jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 166.507 kendaraan, meningkat sebesar 8,19 persen dari lalin normal.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengungkapkan pada hari H Tahun Baru Imlek 2024, yang jatuh pada Sabtu (10/2) pantauan lalu lintas kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek juga mulai meningkat dibandingkan dengan kendaraan yang meninggalkan Jabotabek.

"Kami mencatat sebanyak 170.186 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek di hari tersebut yang merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat GT Barrier/Utama. Total volume lalin ini meningkat 19,39% jika dibandingkan lalin normal (142.551 kendaraan). Kami juga memprediksi pada hari ini, Minggu, 11 Februari 2024 masih akan terjadi peningkatan lalu lintas menuju Jabotabek yang diprediksi akan menjadi puncak arus balik," beber Lisye.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan periode arus balik libur panjang Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2024 dengan baik. Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, tetap mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker) saat berada di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan.

Raja Sembilan Matahari

Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen******

Gabungan Industri PariwisataIndonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani tertanggal 12 Februari 2024.

Surat tersebut ditujukan kepada anggota mulai dari pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap/ spa.

Pasal 58 (2) UU 1/2022 mengatur khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Dalam pengujian materiil ini, DPP GIPI berharap Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 (2) pada UU 1/2022 sehingga penetapan Tarif PBJT yang termasuk dalam jasa kesenian dan hiburan adalah sama, yaitu antara 0 - 1O persen.

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam usaha Jasa Kesenian dan Hiburan," seperti dikutip dari salinan tersebut.

Selama menunggu hasil uji materi, pengusaha jasa hiburan menbayar pajak hiburan dengan tarif lama. Hal ini agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan dlskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen.

Kenaikan pajak hiburan sebelumnya mendapatkan reaksi keras dari sejumlah kalangan mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga pedangdut dan pengusaha karaoke Inul Daratista.

Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha hiburan.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong aliasTom Lembong mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Penyesalan karena pada kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Tom Lembong memang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabinet Kerja 2014-2019. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

"Termasuk di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," sambungnya.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Lebih lanjut, ia pun memaparkan data yang menurutnya lebih akurat dan representatif dengan realita dibandingkan hanya sekadar data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia pun memaparkan tentang data penjualan sepeda motor.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor," ujarnya.

Bentuk grafik yang sama juga terlihat dari pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, di mana jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan.

"Sepuluh tahun terakhir ini, fokus kebijakan ekonomi adalah investasi. Sebagai seorang mantan Kepala BKPM, saya tahu banget, saya pernah jadi salesman republik ini untuk menarik investor, menarik investasi. Tapi banyakan investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, bukannya padat karya," jelasnya.

Tom Lembong mengatakan aliran investasi berfokus ke industri seperti pertambangan hingga perkebunan. Akan tetapi, berdasarkan penilaiannya, hanya sekitar 20 persen masuk ke Indonesia dan bisa dinikmati masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya sudah waktunya pemerintah untuk turut mendorong perkembangan sektor jasa.

[Gambas:Video CNN]

"Industri itu hanya 18 persen dari ekonomi kita. Nggak sampai seperlima. Sementara yang namanya sektor jasa itu kalau dijumlahkan itu 52 persen dari ekonomi kita. Jadi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, perbankan, jasa transportasi, angkutan, perhotelan, orang sering lupa bahwa sektor properti, real estate itu bagian dari sektor jasa, perumahan, perkantoran, bangunan, jasa konstruksi, itu semua sektor jasa. Jadi, sektor jasa itulah padat karya," ujarnya.

"Apakah itu hotel, apakah itu supir truk, apakah itu supir bus, apakah itu pilot pesawat, apakah itu pramugara pramugari itu semuanya lapangan kerja. Lapangan kerja di situ, itu pada karya, ya. Kalau kita ke smelter nikel, itu kerjanya gak banyak, apalagi pabrik baterai, atau pabrik mobil listrik," pungkasnya.

Satu kehidupan

Basuki soal Tak Mundur dari Kabinet Jokowi: Perintahnya Kan Begitu******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku taat perintah saat ditanya mengapa tak mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos (pemilu). Saya kan kerja terus, perintahnya kan begitu," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Basuki menegaskan bakal tetap loyal kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa pemerintahannya berakhir. Jika ucapannya tak berubah, berarti Menteri Basuki akan bertahan di kabinet sampai Oktober 2024.

Di lain sisi, Basuki menepis kabar adanya arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meninggalkan Jokowi. Ia mengaku belum bertemu Mega sejak akhir Januari.

"Belum ketemu saya (dengan Megawati)," tegasnya.

Menteri PUPR Basuki hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan mundur karena sikap Presiden Jokowi. Kabar ini disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Sang ekonom kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang dianggap memihak ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ia lantas mengajak para menteri Jokowi itu untuk mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," imbuhnya.

Faisal menaruh perhatian khusus pada utang negara. Menurutnya, rezim Jokowi membawa utang Indonesia menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun karena terus membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia meramal utang Indonesia bakal bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun jika dilanjutkan Prabowo-Gibran. Utang-utang tersebut pada akhirnya menjadi beban untuk generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Pengusaha Gugat UU soal Pajak Hiburan Minimal 40 Persen******

Gabungan Industri PariwisataIndonesia (GIPI) resmi mengajukan permohonan uji materiil atas aturan pajak hiburan minimal 40 persen yang tertuang dalam Pasal 58 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu terungkap dalam Surat Edaran DPP GIPI tentang Pajak Hiburan yang diteken Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani tertanggal 12 Februari 2024.

Surat tersebut ditujukan kepada anggota mulai dari pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, hingga mandi uap/ spa.

Pasal 58 (2) UU 1/2022 mengatur khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Dalam pengujian materiil ini, DPP GIPI berharap Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 (2) pada UU 1/2022 sehingga penetapan Tarif PBJT yang termasuk dalam jasa kesenian dan hiburan adalah sama, yaitu antara 0 - 1O persen.

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam usaha Jasa Kesenian dan Hiburan," seperti dikutip dari salinan tersebut.

Selama menunggu hasil uji materi, pengusaha jasa hiburan menbayar pajak hiburan dengan tarif lama. Hal ini agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan dlskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen.

Kenaikan pajak hiburan sebelumnya mendapatkan reaksi keras dari sejumlah kalangan mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga pedangdut dan pengusaha karaoke Inul Daratista.

Inul mengatakan kenaikan pajak hiburan itu terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis para pengusaha hiburan.

"17 tahun besar ya gitu-gitu aja enggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]