petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs kerja online terpercaya

kredit laptop di kredivo 484Jutaan kata 272449Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs kerja online terpercaya》

THN AMIN dan TPN Ganjar******

THN AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud siap laporkan dugaan kecurangan pemilu
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kanan) bersama Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir (kanan) serta Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Markas Tim Hukum AMIN, Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024). Rapat tersebut membahas sejumlah kecurangan yang ditemukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN pada Pemilu 2024 dan mempersiapkan langkah hukum atas dugaan kecurangan tersebut termasuk kemungklinan insiatif hak angket di Parlemen. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk siap melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Kami sudah komunikasi sejak lama. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur," kata Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir di Jakarta, Selasa.

Menurut Ari, keseriusan itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN sebagai penghubung antar kedua belah pihak. "Tiap hari ada informasi, kami sampai ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN, turut disampaikan kepada kami," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu kesamaan fakta yang didapatkan THN AMIN dan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, adalah pengerahan kepala desa, untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.

"Mereka (TPN, red) menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa," ungkapnya.

Bahkan kata Ari, TPN menemukan fakta adanya intimidasi ke kepala desa, salah satunya di Jawa Tengah.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim hukum dengan tujuan untuk memperkarakan pemilu.

Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menambahkan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md serta para ketua umum partai politik pengusung paslon Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud tersebut, ia mengatakan TPN juga menunjuk dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Fauzi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kemenag: Calon haji tetap harus divaksin COVID******

Kemenag: Calon haji tetap harus divaksin COVID-19
Ilustrasi - Jamaah calon haji (JCH) kloter 31 penerbangan kedua asal Kalimantan Barat berjalan menuju bus saat acara pelepasan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/6/2023). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nym.
Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri
Kapuas Hulu (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), menyatakan calon haji harus tetap menjalani vaksin COVID-19 yang merupakan salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Arab Saudi.

"Para calon haji tidak hanya melunasi biaya haji, mengurus paspor dan visa, tetapi juga harus tetap divaksin sebagai antisipasi dan melindungi calon haji itu sendiri," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kapuas Hulu Ali Fahruddin, di Putussibau, Selasa.

Ali mengatakan sampai saat ini sebanyak 142 calon haji di Kapuas Hulu sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), namun ada beberapa persyaratan lainnya lagi yang harus dipenuhi, salah satunya nanti vaksin, yang juga diberlakukan sama bagi petugas haji.

Menurutnya, yang paling penting juga yaitu kesiapan kesehatan calon haji, sehingga perlu bagi calon peserta haji benar-benar memperhatikan dan menjaga kesehatan.

Baca juga: Gubernur Jambi terkejut banyak calhaj belum divaksinasi COVID-19

"Meskipun sudah divaksin, nantinya menjaga kesehatan dan fisik tetap utama," ucapnya.

Terkait manasik haji, Ali menjelaskan rencananya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2024.

Dia berpesan agar para calon haji mengikuti arahan serta mempersiapkan diri agar semua tahapan, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan haji di Tanah Suci dapat berjalan lancar.

Sementara itu Ketua Tim Rujukan dan Pelayanan Khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu Indra Adiguna menjelaskan vaksin COVID-19 menjadi syarat keberangkatan haji yang telah ditetapkan Arab Saudi, yang mana setiap calon jamaah haji diwajibkan telah vaksin COVID-19 minimal vaksin booster.

"Calon haji harus menerima vaksin setidaknya 10 hari sebelum keberangkatan dan wajib vaksin sebagai syarat yang diperlukan sebelum izin haji dapat dikeluarkan," jelas Indra.

Baca juga: Kemenhub melayani vaksinasi haji dan terapi oksigen hiperbarik

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir penuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi si Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bonus slot 25 25

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
olxtoto slot gacor
fortunabola
buku erek erek 2d bergambar lengkap
pinjol online ojk
situs jual beli online paling aman
pinjaman bank online cepat cair
raja s128 slot
situs slot gacor terpercaya 2022
situs tergacor slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 game terpercaya
Bab 2 slot259
Bab 3 paito newyork mid
Bab 4 stars77slot
Bab 5 bolaxx
Bab 6 heroslot77
Bab 7 online situs
Bab 8 pinjol ktp dari galeri
Bab 9 cara daftar kredivo seller
Bab 10 perkasajitu
Bab 11 nakula slot
Bab 12 padi777
Bab 13 gacorindo slot
Bab 14 crazyrich88
Bab 15 slot terbaru paling gacor
Bab 16 slotgacor777
Bab 17 pembayaran kredivo di tokopedia
Bab 18 prediksi togel untuk bsok
Bab 19 ajaib88
Bab 20 slot303
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6395bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

rtp cocol88
Presiden apresiasi kelengkapan fasilitas RSPPN yang dibangun Kemhan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau fasilitas rumah sakit saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2/2024). RSPPN Panglima Besar Soedirman diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat pandemi COVID-19 agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai dapat terpenuhi bagi anggota TNI dan masyarakat umum serta rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Bintaro, Jakarta, yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan.

"Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami," kata Presiden Jokowi saat meresmikan RSPPN di Jakarta, Senin.

Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melihat sejumlah fasilitas rumah sakit yang dinilainya modern.

Fasilitas tersebut antara lain MRI dengan spek tertinggi Tesla 3 yang dapat melihat dari segala sudut, CT scan yang juga bisa melihat dari segala sisi, serta ruang operasi modular yang canggih dan terintegrasi.

Kepala Negara juga menyoroti pembangunan RS untuk TNI AL, AD dan AU yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang rata-rata mencapai 70 persen.

"Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita," kata Presiden.

Selain RSPPN, Presiden Jokowi juga meresmikan 20 rumah sakit TNI AD, AL dan AU, serta lima rumah sakit yang sebelumnya telah diresmikan dan sudah beroperasi penuh.

Dengan fasilitas yang lengkap, Presiden berharap RSPPN dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kementerian Pertahanan, TNI dan keluarga serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan dan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
Baca juga: Prabowo sambut kedatangan Presiden saat peresmian RS Pertahanan Negara
Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta
Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan Taikoo

situs murah slot
130 WNI masuk tanpa izin ditahan Imigrasi Malaysia
Operasi terhadap PATI yang dilakukan JIM. ANTARA Foto/Ho-JIM (1)
Kuala Lumpur (ANTARA) - Sebanyak 130 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk tanpa izin lengkap ditahan Imigrasi Malaysia dalam penggerebekan di sebuah pemukiman ilegal di Setia Alam, Shah Alam, pada Minggu (18/2) pagi.

Dalam sebuah pernyataan yang diakses di Kuala Lumpur, Senin, Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menyebutkan bahwa JIM Negeri Selangor telah menahan 132 pendatang asing tanpa izin (PATI) yang di antaranya terdapat 41 perempuan, sembilan anak-anak dalam sebuah penyerbuan di pemukiman ilegal di Setia Alam Minggu pagi.

JIM melakukan operasi selama sekitar dua jam mulai dari pukul 02.38 dini hari waktu setempat. Dan dalam operasi itu sebanyak 156 warga asing diperiksa, 132 orang di antaranya ditahan di mana 130 orang merupakan WNI sedangkan dua orang lainnya berasal dari Bangladesh.

Operasi Penindakan Keimigrasian yang dilakukan bersama dengan berbagai instansi dipimpin Wakil Direktur Jenderal Imigrasi (Operasi) Tuan Jafri bin Embok Taha, melibatkan 220 anggota dari berbagai divisi di Imigrasi Malaysia di beberapa negara bagian, Dewan Kota Shah Alam, Tim Operasi Umum (PGA), Departemen Pendaftaran Nasional dan Angkatan Pertahanan Sipil Malaysia.

JIM meyakini WNI dan warga asing lainnya tinggal di pemukiman tersebut untuk menghindari deteksi pihak berwenang. Selama penggerebekan, beberapa orang mencoba melarikan diri tetapi gagal.

Sejumlah pelanggaran yang teridentifikasi adalah tidak adanya dokumen pengenal diri, melebihi masa tinggal, serta pelanggaran lainnya yang menyalahi Undang-Undang Keimigrasian 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, dan Peraturan Keimigrasian 1963.

JIM, menurut pernyataan itu, menempatkan seluruh tahanan di Depo Imigrasi Semenyih untuk ditindaklanjuti.

Baca juga: KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Baca juga: Indonesia-Malaysia tegaskan komitmen perkuat kerja sama bilateral

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Menantu setingkat dewa

mimpi3d
Usul embargo senjata terhadap Israel, PBB sebut ada "risiko genosida"
Arsip foto - Suasana di luar kantor UNRWA di Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu Agency/am.
Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza.

“Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia.

Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza.

Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan.

Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya.

"Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

“Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor.

Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi.

Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya.

Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza.

“Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya.

Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza

Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Baca juga: AS dan negara-negara Arab susun rencana pendirian negara Palestina
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Pemain untuk Semua

slot 100
Enam orang rampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit
Keenam wasit terpilih berfoto bersama instruktur dan pendamping pada kegiatan kursus dan seleksi penilai wasit PSSI di Jakarta, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/HO-PSSI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak enam wasit terpilih yaitu Fariq Hitaba, Muhammad Khisfan, Maslah Ihsan, Juhandri Setiana, Oky Dwi Putra dan Aries Papuling telah merampungkan tahap pertama kursus dan seleksi penilai wasit yang dilakukan oleh PSSI di Jakarta, Sabtu (17/2) kemarin. Dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu, rangkaian kursus dan seleksi penilai wasit tahap pertama ini ditutup dengan agenda 'role play' atau bermain peran dalam sebuah video pertandingan yang disajikan. Mereka disuguhkan beberapa video pertandingan oleh Instruktur Wasit FIFA Mohamad Rodzali untuk dianalisa bersama kemudian memberikan penjelasan mengenai hasil analisanya yang didampingi oleh Jimmy Napitupulu, Purwanto dan Agus Haryono. Pada agenda bermain peran tersebut, satu berperan sebagai penilai wasit, dua orang sebagai wasit dan dua lainnya sebagai asisten wasit. Hal itu dilakukan secara bergantian, hingga keenamnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan sebagai penilai wasit. Satu di antara wasit peserta kursus ini, Fariq Hitaba mengatakan dirinya mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan bermain peran ini dan diharapkan dapat menerapkan ilmu tersebut ketika ia bekerja sebagai penilai wasit. "Sebagai penilai wasit, dalam role playhari ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan pandangan bagaimana nantinya saya akan bertugas menjadi penilai wasit. Jadi kita harus terus melakukan pendekatan serta berkomunikasi secara profesional dengan wasit dan asisten wasit, sebelum, saat jeda waktu dan sesudah laga," ungkap Fariq. Baca juga: Sebanyak enam peserta lolos tes seleksi kursus penilai wasit PSSI Sementara itu, salah satu pendamping dalam kegiatan ini, Purwanto menjelaskan, keenam wasit ini akan kembali dinilai dan penilaiannya mencakup antara lain mengenai pemahaman terhadap teknologi informasi dan juga pemahaman terhadap Law of The Game.  "Siapa yang akan terus lanjut hingga akhir dan bergabung dengan peserta baru lainnya, namun nanti kami berharap semuanya bisa terus lanjut hingga akhir dan bisa menambah jumlah serta kualitas penilai wasit di Indonesia," jelas Purwanto. Kursus dan seleksi ini masih akan terus berlanjut, dengan beberapa penambahan wasit serta asisten wasit baru sebagai calon penilai wasit dan keenam orang ini akan terus mengikuti kegiatan hingga akhir. Tanggal 22-25 Februari 2024, seleksi dan kursus penilai wasit kembali dimulai. Selain itu pada 26-29 Februari 2024, ada kegiatan akhir serupa juga untuk implementasi sistem. Agar kegiatan dan ilmu yang disampaikan oleh Instruktur FIFA dapat efektif, maka PSSI membaginya menjadi dua gelombang (untuk tanggal 22-25 Februari dan 26-29 Februari 2024) karena jumlah peserta nantinya kurang lebih 30 orang.

Baca juga: PSSI targetkan seleksi penilai wasit menyentuh standar Liga Inggris

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri super

akuratpoker
Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke-13 ASN sebelum Lebaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.

Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Berbahagialah para gadis petani

bigo88
KPU sebut honor petugas KPPS sudah didistribusikan sejak Kamis
Ilustrasi - Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mempersiapkan surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara ulang Pemilihan Umum 2024 di TPS 07 Mojolegi, Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (18/2/2024). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/nym/pri.
KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut honor seluruh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah didistribusikan sejak Kamis (15/2).

“Alhamdulillah, honor KPPS sudah kita bayarkan pada tanggal 15 Februari kemarin. Sudah tepat juga, tidak ada yang dikurang-kurangi atau dibawa kabur. Kami berkomitmen melaksanakan aturan,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain itu, Sahat juga menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi kesehatan petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu kelurahan (PPS).

KPU juga sudah menyiapkan santunan bagi para anggota KPPS yang mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, maupun yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan sejauh ini anggota KPPS di wilayah Jakarta Pusat terpantau sehat.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau kepada seluruh anggota KPPS khususnya di wilayah Jakarta Pusat agar menjaga kesehatan masing-masing.

“Alhamdulillah sejauh ini semua dalam kondisi sehat. Saya mengimbau kepada anggota KPPS maupun PPK dan PPS yang badannya kurang sehat agar segera berobat ke dokter. Jangan memaksakan diri,” kata Efni.

Sebelumnya pada tanggal 15 Februari, Efni juga mengungkapkan seorang anggota KPPS meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak mengantar logistik Pemilu 2024.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024