daftar slot888

perjalanan penyihir

Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN******

Buruh makin ngotot minta pemerintah menaikkan upah minimum pekerja swasta (UMP) sebesar 15 persen pada tahun depan. Tuntutan ini salah satunya dipicu  kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut PNS, TNI, dan Polri saja yang ia sebut sebagai cost centeralias pekerja yang mengambil duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja bisa dapat kenaikan gaji 8 persen, masa buruh di bawahnya.

Padahal kata Said, para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.

"Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit centermenghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini," sambungnya kesal.

Meski begitu, Iqbal menegaskan dirinya bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15 persen.

Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh.

Tak hanya kecewa ke pemerintah, ia pun kecewa dengan sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.

"Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri,buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja)," tutur Iqbal.

"Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng," tandasnya.

Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.

Kedua,mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

"Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun," rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Makan seluruh dunia

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

IHSG Diprediksi Layu Tutup Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (25/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut indeks saham kembali pada masa konsolidasi. Ia mewanti-wanti besarnya potensi tekanan mengingat derasnya arus capital outflowselama Agustus 2023 ini.

"Namun, masih kuatnya fundamental perekonomian Indonesia terlihat dari beberapa data yang telah terlansir akan turut menopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BMRI, SMGR, AALI, BBNI, AKRA, KLBF, dan PWON.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyoroti pelemahan IHSG bisa berlanjut. Ivan memprediksi rentang gerak indeks saham hari ini ada di 6.880-6.915.

"IHSG mestinya akanrebounddengan potensi kenaikan di 7.005 apabila hari ini IHSG tetap berada di atas 6.895. Berdasarkan indikator MACD, menandakan momentum bearish(pelemahan)," ungkapnya.

IHSG jatuh ke posisi 6.899 pada perdagangan Kamis (24/8). Indeks saham melemah 22,01 poin atau minus 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,05 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,41 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Buruh Geram Imbauan Pakai Transportasi Umum: Pejabat Saja Naik Mobil******

Buruh merasa kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udaradi DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebagian besar pejabat kementerian/lembaga (K/L)masih memakai mobil pribadi, di saat yang bersamaan pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Lihat Juga : Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN

Meski begitu, ia berharap buruh bisa dimaklumi jika masih menggunakan motor pribadi ketimbang kendaraan umum. Menurutnya, tarif transportasi publik masih cukup mahal untuk para buruh.

Selain itu, mobilitas buruh tidak hanya dihitung dari rumah ke pabrik atau kantor, melainkan harus sosialisasi berkeliling daerah sekitar. Iqbal juga berdalih tidak ada transportasi publik untuk buruh di daerah.

"Pabrik itu TransJakarta enggak sampai, karena pabrik agak ke dalam. Misalnya, Pulo Gadung, TransJakarta sampai ke pinggir jalan utama, tapi ke dalamnya gimana? Bus jemputan enggak ada," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menuntut buruh juga mendapatkan jatah WFH seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. Iqbal menuntut pemberlakuan 3 aturan dalam menyikapi opsi WFH ini.

Pertama, pengaturan jam kerja. Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, kemudian shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergantian.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up(MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang enggak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Bahlil Curhat Gaji Menteri Rp19 Juta: Saya Enggak Punya Duit******

Menteri Investasi/KepalaBKPM Bahlil Lahadalia membeberkan besaran gaji yang ia terima sebagai pembantu presiden. Ia mengaku menerima Rp19 juta per bulan. 

Menurutnya, gaji Rp19 juta sebagai menteri itu tidak cukup besar, sehingga ia menyarankan agar para mahasiswa menjadi pengusaha.

"Saya menteri enggak punya duit. Menteri itu gajinya cuma Rp19 juta. Makanya saya minta kalian jadi pengusaha," kata Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Sebelas Maret, Selasa (22/8).

"Nanti ada CSR dari holding kami di perusahaan. Ini saya umumkan gaji menteri itu Rp19 juta. Jadi kalau menteri kasih beasiswa dari gaji, enggak cukup," kata Bahlil.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya juga mengungkapkan gaji menteri saat ini hanya sebesar Rp19 juta. Menurutnya, gaji ini bahkan lebih kecil dari agen BRILink di beberapa kelas.

"Agen BRILink itu yang kelasnya sudah namanya apa kemarin, juragan kalau nggak salah itu income per bulannya bersih Rp20 juta. Gaji menteri Rp19 juta," kata Erick dalam acara Investor Appreciation Night, Jumat (20/1).

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 75 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 2021, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan dengan tunjangan Rp13.608.000 per bulan. Sehingga total Rp18.648.000 per bulan.

[Gambas:Video CNN]