key4dd

Toko Senjata Wanjie

Waspada Tsunami Pengangguran Kaum Muda******

Banyaknya angka pengangguran di generasi muda masih mewarnai Perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-94. Selama lima tahun terakhir, angkanya cenderung meningkat. Salah satunya lantaran ekonomi babak belur gara-gara pandemi covid-19.

Lihat saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,01 juta jiwa atau 5,33 persen pada Februari 2017.

Angka ini kemudian naik pada Agustus 2017 menjadi 7,04 juta orang atau 5,5 persen.

Tingkat pengangguran turun kembali menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Jumlah pengangguran pun menanjak kembali pada Agustus tahun yang sama menjadi 5,28 persen atau atau mencapai 7,05 juta orang.

Pada Februari 2020, angka pengangguran kembali turun ke level 4,99 persen. Namun, pada Agustus 2020 angkanya langsung melonjak ke level 7,07 persen atau 9,77 juta orang.

Jika melihat pada garis waktu, pada periode ini angka pengangguran melonjak seiring dengan merebaknya pandemi covid-19 di Indonesia.

TPT kembali menurun pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen atau setara dengan 8,75 juta orang. Angkanya pun naik lagi pada Agustus tahun yang sama menjadi 6,49 persen atau setara 9,1 juta orang.

Namun, angka ini turun lagi pada Februari 2022 menjadi 5,83 persen atau 8,4 juta orang. Melihat data di atas, meski fluktuatif, angka pengangguran di Indonesia relatif meningkat sejak 2017 hingga awal 2022.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja berkaitan erat dengan performa pertumbuhan ekonomi.

Semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar daya serapan angkatan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

Ia menerangkan sejak lima tahun belakangan, terutama setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi RI masih sangat standar, bahkan sempat minus. Menurutnya, saat itu pertumbuhan ekonomi kalah cepat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja baru.

Saat pandemi, kata Ronny, ekonomi tertekan dari dua sisi; baik permintaan maupun penawaran. Karenanya pertumbuhan ekonomi melemah.

"Pelemahan permintaan membuat prospek investasi menjadi menurun. Hasilnya, daya serap ekonomi terhadap angkatan kerja baru ikut melemah, di sisi lain sebagian dari angkatan kerja yang bekerja justru keluar dari pekerjaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/10).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Global

Kaisar Jiwa yang melahap

Menaker Juga Pastikan UMP 2023 Naik******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi sinyal positif soal upahminimum provinsi (UMP) 2023.

Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih merahasiakan besaran kenaikan tersebut.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Ida dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ia menambahkan Kemnaker melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri pun telah menjalin komunikasi dengan kaum buruh untuk memfinalkan besaran kenaikan upah minimum 2023.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, kepastian soal kenaikan UMP buruh pada tahun depan juga sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Ia mengatakan kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman UMP 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh Bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Adi menuturkan Kemnaker sudah melakukan diskusi dengan dewan pengupahan dan nantinya perhitungan UMP 2023 akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Cincin Dewa Memasak

KAI Kejar Dokumen Aset hingga ke Belanda******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atauKAI bekerja sama dengan National Archives of The Netherlands (NAN) untuk mengejar dokumen aset hingga ke Belanda. Kerja sama itu diharapkan bisa memperkuat pengamanan aset negara tersebut.

Melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU), KAI dan NAN akan bekerja sama dalam bidang pelatihan, penelitian, dan pertukaran salinan arsip dengan informasi lain yang terkait dengan aset di Indonesia selama era kolonial. Kerja sama ini berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan bersama dan timbal balik manfaat.

"KAI sangat serius untuk mengupayakan pengamanan aset-aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan NAN ini sebagai langkah yang sangat penting untuk penelusuran dokumen kepemilikan aset era Hindia Belanda guna melengkapi bukti kepemilikan aset perusahaan," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rilis resmi, dikutip pada Jumat (28/10).

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, aset-aset perkeretaapian milik Pemerintah Hindia Belanda kemudian dialihkan kepada KAI yang pada saat itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA).

Arsip-arsip yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia diklaim masih banyak tersimpan di Belanda. Diperkirakan sekitar 20 persen dari total dokumen kepemilikan aset yang belum ditemukan di KAI akan ditelusuri NAN serta dimintakan salinannya sebagai bukti penguat kepemilikan aset.

Kerja sama dengan NAN menjadi salah satu langkah KAI untuk mengamankan aset-asetnya sehingga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk perusahaan.

KAI akan terus melakukan berbagai upaya melalui penjagaan, penertiban, dan pensertifikatan asetnya dalam rangka menjaga amanah pemerintah kepada KAI untuk mengamankan aset-aset negara.

Hingga Oktober 2022, KAI telah melakukan penertiban aset berupa tanah seluas 799.582 m2 dan bangunan seluas 45.723 m2 di berbagai wilayah. Sementara, luas tanah KAI yang telah bersertifikat baru 50 persen yakni 135 juta m2 dari total seluas 270 juta m2.

"Dengan adanya sinergi antara KAI dengan NAN yang terjalin dengan baik, maka KAI akan semakin optimistis dalam mengamankan serta mengoptimalkan seluruh aset perusahaan untuk memajukan perkeretaapian nasional," tutup Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman

Tuan Bintang Bumi

Investor Net89 Akan Polisikan Bos PT SMI dan Kroni Rabu Minggu Depan******

Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat (Gempur) Net89, wadah korban dugaan investasipenipuan investasi robot tradingNet89 akan melaporkan pimpinan, pemilik, manajemen PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) Andreas Andreyanto beserta kroni-kroninya ke polisi.

Hikmat Nugraha dan Bambang Lukman Hadi selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Gempur Net89 menyatakan laporan akan dilayangkan pada Rabu (9/11) mendatang. Sebelum laporan, pada awal pekan ini mereka menyambangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi soal rencana laporan itu. Keduanya mewakili 4.000 member Gempur Net89 dan mengklaim rugi Rp3 triliun.

Mereka didampingi kuasa hukum Gempur Net89 Agustinus Panjaitan.

Namun, mereka tidak menutup kemungkinan nama-nama, seperti Atta Halilintar, yang sudah dilaporkan kelompok lain akan ikut mereka seret.

"Tapi yang sudah dilaporkan kelompok yang lain itu ada beberapa yang di situ yang kami laporkan. Pada intinya, ujungnya Manajemen PT SMI atau Net 89 (yang dilaporkan)," tegas Agustinus.

Hadi lantas menegaskan bahwa laporan yang dibuat kelompok Gempur Net89 berbeda dengan kelompok lain. Pasalnya, ia mewakili sekitar 4.000 member yang perlu pendataan khusus.

"Teman-teman yang menjadi member Gempur Net89 kan pertama-tama harus mengirimkan namanya surat pernyataan bersedia menjadi anggota," katanya kepada wartawan.

Para korban mengisi data berupa identitas hingga rincian kerugian. Setelah itu, korban yang menjadi member Gempur Net89 harus tanda tangan di atas meterai sebagai bukti sah.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT SMI Andreas Andreyanto saat ditanya mengenai keluhan para nasabah Net89, justru mempertanyakan tudingan penggelapan yang disampaikan para member atau investor tersebut. Ia pun menagih bukti dari tuduhan-tuduhan tersebut.

"Ya coba tanyakan ke Gempur Net89 saja dulu, bukti apa saja yang dia punya sehingga bisa berkata begitu," kata Andreas melalui pesan singkat.

[Gambas:Video CNN]

surga memancing

Kemenhub Akan Bangun Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan Rp1,98 T******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun Proving GroundBalai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) di Bekasi dengan nilai investasimencapai Rp1,98 triliun.

Besaran itu berasal dari skema pengembalian investasi availability paymentsebesar Rp 339,9 miliar per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan balai pengujian itu akan dibuka mulai tahun depan.

Budi mengatakan pengujian kendaraan akan mengikuti standar United Nation Economic Commission for Europe Vehicle Regulations (UNR).

Proyek ini pun dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini pun didukung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia.

Dalam pembangunan proyek ini pemerintah telah menetapkan konsorsium meliputi PT Gobel International, PT Bintang Pradipa Persada, PT Hutama Karya, Japan Overseas Infrastructure, Toyota Tsusho Corporation, dan Astra Daihatsu Motor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan pembangunan BPLJSKB merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional.

"Ruang lingkup proyek yaitu perancangan dan pembangunan fasilitas pengujian dan penunjang, pengadaan peralatan, pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," ujar Hendro Sugianto.

Adapun fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia yang bertaraf internasional tersebut dilandasi oleh Association of Southeast Asia Nation Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA).

[Gambas:Video CNN]