slot gacor modal receh

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Mahfud Md Sebut Hukum Indonesia Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan dirinya akan fokus membenahi aparat penegak hukum apabila terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo.

Dia menyadari hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Promosi Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah BRI Beruntung Dapat Mobil Listrik Keren!

“Kami akan mulai dari aparatnya karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Antaradi Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md dalam dialog Tabrak Prof bersama masyarakat Lampung yang digelar khusus untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara tatap muka.

Di hadapan milenial, gen z, dan masyarakat umum yang hadir dalam acara tersebut, Mahfud dengan tegas menyebut hukum Indonesia masih tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

“Hukum di Indonesia tumpul ke atas itu artinya terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, orang yang punya uang, orang yang punya kelompok, mafia, itu hukum sering tidak berjalan,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kondisi seperti itu membuat masyarakat kecil tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dari aparat penegaknya.

“Misalnya tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dijual ke orang lain dengan sertifikat yang resmi. Itu rakyat tidak dilindungi. Kalau mengadu, diusir katanya ini bukan tanahmu padahal dia dapat warisan dari nenek moyangnya secara turun menurun,” kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud menekankan pentingnya upaya menegakkan hukum dengan cara membenahi aparat penegakan secara struktural. Sehingga hukum tak lagi hanya tumpul ke atas.

“Nah ini jadi ke atas, harus kita tegakkan secara struktural, tegas peneggakan hukum. Ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum,” kata Mahfud.

Mahfud Md berharap pesta demokrasi 14 Februari 2024 nanti melahirkan pemimpin yang memiliki keberpihakan hukum Indonesia kepada rakyat.

“Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi begitu besar, tapi kita mulai dalam lima tahun ke depan, terutama mulai dari jantung masalahnya,” tuturnya.

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Israel Tuduh RS Indonesia di Gaza Markas Hamas, MER******

JAKARTA–Militer Israel menuduh Rumah Sakit Indonesia di Gaza terdapat terowongan bawah tanah sebagai markas dan akses bagi Hamas. Israel bahkan dilaporkan telah menargetkan daerah-daerah yang dekat dengan RS Indonesia  yang terkepung, Minggu (5/11/2023).

Juru bicara militer Israel Daniel Hagari, sebelumnya menunjukkan video dan foto, yang menunjukkan strategi Hamas menggunakan sejumlah rumah sakit untuk bersembunyi.  “Hamas secara sistematis mengeksploitasi rumah sakit-rumah sakit sebagai bagian dari mesin perangnya,” ujarnya dilansir Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

MER-C sebagai pengelola rumah sakit Indonesia di Gaza membantah tuduhan itu. Ketua Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad mengatakan tuduhan itu sebagai suatu cara bagi Israel untuk bisa melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia di Gaza.

“Kami membantah bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza, baik saat itu maupun saat ini. Oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi merupakan satu prakondisi untuk Israel melakukan serangan ke RS Indonesia yang ada di Gaza,” katanya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (8/11/2023).

Sarbii meminta komunitas internasional untuk melindungi rumah sakit Indonesia di Gaza dari kemungkinan tindakan dan serangan brutal Israel ke rumah sakit tersebut.

“Kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia karena itu merupakan tumpuan masyarakat Gaza yang ada di utara,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium MER-C Henry Hidayatullah menegaskan rumah sakit Indonesia di Gaza tidak pernah didesain untuk menghubungkan dengan pihak manapun.

Lebih lanjut, dia menekankan kembali bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza didesain sejak awal untuk pengobatan pasien di Palestina.

“Rumah sakit dirancang tidak pernah ada kanal yang menghubungkan dengan pihak manapun. Dari settingawal benar-benar rumah sakit ini di-settingdidesain sedemikian rupa untuk penggunaan ke pasien-pasien pengobatan dan tidak ada fungsi lain kecuali untuk fungsi rumah sakit murni,” ucapnya.

Lalu, insinyur yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza Faried Thalib mengatakan memang ada terowongan bawah tanah di rumah sakit Indonesia. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa terowongan bawah tanah itu tempat menaruh tangki solar untuk menghidupkan generator rumah sakit Indonesia di Gaza.

“Itu kan mudah terbakar dan juga kalau terjadi keributan seperti sekarang gampang ditembak, meledak jadinya. Kalau di bawah kan lebih aman lebih safety,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pun telah angkat suara mengenai tuduhan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza.  Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan rumah sakit Indonesia di Gaza sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan.

“RS Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/11/2023).

Dia menjelaskan bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza sudah dikelola secara penuh oleh otoritas Palestina.  “RS Indonesia saat ini sudah dikelola sepenuhnya oleh otoritas Palestina di Gaza, meskipun dari waktu ke waktu selalu ada relawan Indonesia yang membantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya saat ini rumah sakit Indonesia di Gaza saat ini merawat pasien dalam jumlah jauh melampaui kapasitasnya.

“RS Indonesia adalah satu dari segelintir fasilitas kesehatan yang masih berfungsi di Gaza di tengah jumlah korban serangan Israel yang terus bertambah setiap harinya,” ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Pemerintah Bantah Tuduhan Israel soal RS Indonesia di Gaza Jadi Markas Hamas.

Xingwutongshen

Serang Rumah Sakit di Gaza, Israel Langgar Konvensi Jenewa******

YERUSALEM — Unit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap Barat gedung. 

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel. Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel. 

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023). 

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi. 

Melansir TASS via Bisnis.com, Israel juga percaya bahwa sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin ditahan di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut. 

Sementara itu, penembak jitu juga bersiap untuk menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti. 

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina. Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023. 

Melansir Wafa via Bisnis.com, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara. Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat. 

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza. 

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu. 

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, juga telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Israel Langgar Konvensi Jenewa”

Tian Feng Qi Tan

Jokowi Tegaskan bakal Terus Melindungi WNI termasuk RS Indonesia di Gaza******

WASHINGTON DC — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berupaya melindungi warga negaranya, termasuk juga Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina.

“Saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan (di Gaza), pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers melalui tayangan langsung video dari Washington DC, Amerika Serikat, Minggu (12/11/2023) waktu setempat atau Senin (13/11/2023) pagi waktu Indonesia, dilansir Antara.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Mengenai kondisi Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang terus mendapat serangan Israel, Jokowi telah menyampaikan saat menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT OKI, di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (12/11/2023), tentang pentingnya menghormati hukum humaniter internasional.

Presiden mengatakan KTT OKI itu memang diselenggarakan secara khusus untuk membahas kondisi di Palestina.

“Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina sehingga saya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu, dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa gencatan senjata di Gaza harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan.

“Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan,” tegasnya.

Presiden mengatakan resolusi yang dihasilkan dalam KTT OKI berisi pesan yang sangat kuat, yang akan disampaikannya pada pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Senin hari ini.

“Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia dan pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari (Senin hari ini), di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia,” tegasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang meminta dirinya secara khusus untuk menyampaikan kepada Presiden Biden.

“Selain itu, saya juga ingin memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu Menteri Luar Negeri yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina,” ujar Jokowi.

Sistem pelatihan pakaian wanita

Ibu Negara Bukan Jabatan Publik, Tak Ada Aturan Khusus Soal Kampanye******

JAKARTA —Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

Promosi Transaksi Pakai BRImo, 15 Nasabah BRI Beruntung Dapat Mobil Listrik Keren!

“Enggak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024. Meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri). Iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim sebagaimana dilansir Antara.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye. Aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

“Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Moeldoko Sebut Presiden Punya Hak untuk Berpolitik******

SOLO —Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan seusai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024). Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak politik juga melekat kepadanya.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko sebagaimana dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, hak politik seperti turut serta dalam kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja, tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara lainnya.

Aturan presiden boleh mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.