pinjam mas

Legenda Pahlawan Iblis

Mumpung Awal Bulan, Belanja di Transmart Full Day Sale Besok!******

Mumpung masih awal bulan, yuk belanja kebutuhan di Transmart. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (5/11) dengan diskon gede-gedean yakni 50 persen dan diskon tambahan 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai dari jam operasional toko sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!

Belum punya kartu kredit Bank Mega? Jangan khawatir, kamu bisa mengunjungi kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah bagi yang belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Cukup download aplikasi Allo Bank yang tersedia di Playstore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

Pencuri besar

Alasan Banyak Orang Terjerat Pinjol: Gaya Hidup Hedon******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan alasan masyarakat kerap terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai masyarakat sering terjerat pinjol ilegal karena faktor latar belakang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga untuk membayar utang sebelumnya.

Ia mengungkapkan alasan tersebut berdasarkan survei.

Adapun tujuan atau alasan lainnya disebabkan oleh kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi hingga literasi pinjol rendah.

"Kemudian perilaku konsumtif tadi, tekanan ekonomi, dan lain-lain. Jadi ini juga yang perlu kita waspadai kepada masyarakat. Ini kan sekarang ada muncul istilah hedonic treadmillya," ucap Kiki.

Ia menjelaskan istilah hedonic treadmilldikenal di dunia psikologi dengan bagaimana seseorang menginginkan gaya hidup yang lebih dan lebih lagi.

Oleh karena itu, berapapun penghasilan seseorang itu akan habis untuk mengikuti gaya hidup hedon mereka.

Menurut Kiki, hal tersebut yang kemudian akan menyebabkan masyarakat terjerat pada utang.

Ia pun menyoroti fenomena-fenomena FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once) hingga FOPO (Fear of People's Opinion) yang tak jarang dialami anak muda.

Kiki menilai fenomena-fenomena itu menyebabkan generasi muda tak menikmati hidup karena banyak mendengarkan pendapat orang lain.

"Kenapa enggak pakai gadget baru, kenapa nggak ikut nonton konser ini, dan lain-lain. Akhirnya banyak terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang sebetulnya mereka juga enggak punya kemampuan untuk bayar," tutur Kiki.

Demi memberantas maraknya kasus pinjol ilegal di Indonesia, OJK secara khusus berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Satgas tersebut telah menghentikan sebanyak 1.484 entitas ilegal sejak 1 Januari 2023 sampai Oktober 2023.

Dari total jumlah itu, sebanyak 1.466 di antaranya merupakan entitas pinjol ilegal. Pada Oktober ini, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Beku

Alasan Banyak Orang Terjerat Pinjol: Gaya Hidup Hedon******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan alasan masyarakat kerap terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai masyarakat sering terjerat pinjol ilegal karena faktor latar belakang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga untuk membayar utang sebelumnya.

Ia mengungkapkan alasan tersebut berdasarkan survei.

Adapun tujuan atau alasan lainnya disebabkan oleh kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi hingga literasi pinjol rendah.

"Kemudian perilaku konsumtif tadi, tekanan ekonomi, dan lain-lain. Jadi ini juga yang perlu kita waspadai kepada masyarakat. Ini kan sekarang ada muncul istilah hedonic treadmillya," ucap Kiki.

Ia menjelaskan istilah hedonic treadmilldikenal di dunia psikologi dengan bagaimana seseorang menginginkan gaya hidup yang lebih dan lebih lagi.

Oleh karena itu, berapapun penghasilan seseorang itu akan habis untuk mengikuti gaya hidup hedon mereka.

Menurut Kiki, hal tersebut yang kemudian akan menyebabkan masyarakat terjerat pada utang.

Ia pun menyoroti fenomena-fenomena FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once) hingga FOPO (Fear of People's Opinion) yang tak jarang dialami anak muda.

Kiki menilai fenomena-fenomena itu menyebabkan generasi muda tak menikmati hidup karena banyak mendengarkan pendapat orang lain.

"Kenapa enggak pakai gadget baru, kenapa nggak ikut nonton konser ini, dan lain-lain. Akhirnya banyak terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang sebetulnya mereka juga enggak punya kemampuan untuk bayar," tutur Kiki.

Demi memberantas maraknya kasus pinjol ilegal di Indonesia, OJK secara khusus berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Satgas tersebut telah menghentikan sebanyak 1.484 entitas ilegal sejak 1 Januari 2023 sampai Oktober 2023.

Dari total jumlah itu, sebanyak 1.466 di antaranya merupakan entitas pinjol ilegal. Pada Oktober ini, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Heru Budi Bakal Tambah Stok Pangan 2 Kali Lipat Usai Dicurhati Jokowi******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan meningkatkan stok pangan sebanyak dua kali lipat guna mengantisipasi gejolak inflasi.

Hal itu dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para pj gubernur hingga bupati/wali kota waspada inflasi di sektor pangan.

"Kemarin saya minta kepada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya untuk meningkatkan stok. Kalau stok yang selama ini misal tiga hari saya meningkatkan jadi enam hari," kata Heru di RPTRA Rawa Jaya, Jakarta Timur, Rabu (1/11).

Menurutnya, pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui ketahanan pangan hingga ketersediaan bahan pokok.

"Salah satunya kan ketahanan pangan lantas supplystok beras, ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok," ucapnya.

Jokowi sebelumnya bercerita kepada ratusan kepala daerah betapa sulitnya mengimpor beras di tengah ganasnya El Nino.

Jokowi meminta pj kepala daerah itu sadar bahwa kondisi sekarang tidak mudah. Selain itu, Jokowi juga meminta mereka mewaspadai gejolak inflasi, utamanya di sektor pangan.

"Lihat pasar itu penting, lihat stoknya di kabupaten/kota dan provinsi, cek dan lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi, yang penting-penting itu kita harus cek terlebih dahulu. Urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan," kata Jokowi pada Senin (30/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Mentan Yakin RI Swasembada Pangan dengan 10 Juta Ha Lahan Potensial******

Menteri Pertanian AndiAmran Sulaiman mengatakan ada 10 juta hektare (ha) lahan rawa yang bisa menjadi lahan produksi. Karenanya, ia yakin Indonesia bisa swasembada panganke depan.

Namun lahan saja tidak cukup, Amran mengatakan pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

"Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

"Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi," sebutnya.

Ke depan, Amran akan membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan dibentengi dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga.

"Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]