maxwin hari ini

Makan seluruh dunia

buku mimpi sepak bola

Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi.

Teten mengatakan e-commercebagian dari aplikasi TikTok itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.

Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.

Pilihan Redaksi Daftar Penyakit yang Tidak Di-cover BPJS Kesehatan Respons Kemenkeu Soal 'Celengan Rahasia' Rp104 T Temuan Kubu Prabowo Prospek Cerah, Deutsche Bank Gandakan Modal Jadi Rp10 T di RI

"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia.

Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

mpo77

Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tokopedia buka suara soal transaksiTikTok Shop masih di platformnya sendiri, belum beralih ke Tokopedia meskipun keduanya telah menjalin kerja sama.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," kata dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga sudah merespons soal belum berubahnya mekanisme jual beli di TikTok. Padahal TikTok telah menggandeng Tokopedia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan saat ini TikTok bersama Tokopedia masih melakukan serangkaian uji coba, termasuk proses transisi mekanisme penjualan.

"Sekarang lagi migrasi, lagi dicoba, baru mulai, namanya juga uji coba," kata Zulhas di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12).

Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa kembalinya layanan TikTok Shop ini masih dalam tahap uji coba selama tiga sampai empat bulan dan selanjutnya akan ditentukan untuk ditetapkan atau disempurnakan. Hal ini dilakukan atas penilaian pemerintah yang berdasar pada Permendag 31/2023.

Senada dengan Zulhas, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim juga mengatakan saat ini kerja sama antara TikTok dengan Tokopedia masih dalam tahap uji coba.

"(Selama) 3-4 bulan ini kita pantau lagi prosesnya. Tetap mereka harus patuh sama aturan. Baru nanti tiga sampai empat bulan semua transaksi di e-commerce-nya yakni Tokopedia," kata Isy di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Panduan Dewi Bintang

west slot

Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan, Indonesia membuka peluang investasi dalam industri Carbon Capture Storage (CCS). “Berdasarkan studi Lemigas mencapai sekitar 600 gigaton , kita bayangkan saja untuk emisi Indonesia per tahun tidak sampai 1 juta gigaton. Berarti kita bisa menyimpan banyak sekali karbon, makanya kita membuka peluang CCS crossborder(lintas batas negara),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan dan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam sesi temu wartawan di Jakarta, Jumat. Jodi mengungkapkan, sudah ada dua wilayah yang berpotensi dikembangkan untuk mendongkrak industri ini, yakni CCS hub Sunda Asri di Sumatra Selatan dan Cilegon, Banten yang merupakan kerja sama dengan PT Pertamina dengan perusahaan gas dan minyak Exxonmobil. Proyek lain yang berpotensi dikembangkan yakni Tangguh LNG yang merupakan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) oleh BP Global. Ia mengatakan, peluang investasi lintas batas negara akan diutamakan dari negara-negara yang telah memiliki kebijakan penghargaan dan hukuman (reward and punishment)dalam penerapan pajak karbon, seperti Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea Selatan. “Mereka mencari peluang untuk melakukan crossborder. Tentunya kita akan menerapkan standard keamanan tertinggi seperti Pertamina, Exxon, dan BP kan sudah melakukan CCS puluhan tahun. Tentunya mereka punya standard keamanan paling tinggi,” ujarnya. Jodi mengakui, beberapa waktu yang lalu pihaknya melakukan penandatanganan kerja sama dengan Exxon untuk melakukan investasi sektor petrokimia (advanced petrochemical)untuk memproduksi advanced plastic. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut tengah mencari lokasi strategis yang berdekatan dengan CCS di kawasan Sunda-Asri.

Baca juga: Lemigas sebut potensi penyimpanan karbon pakai skala cekungan migas

Baca juga: Indonesia-Singapura jalin kerja sama CCS untuk nol emisi karbon

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

situs slot paling aman dan terpercaya

Kementerian Investasi/BKPM Minta Pelaku Usaha Segera Serahkan LKPM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengimbau para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) agar melakukan penyerahan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode Juli-Desember 2023 atau Oktober-Desember 2023.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa menjelaskan, LKPM itu dapat disampaikan mulai 20 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024 melalui situs oss.go.id di menu Pelaporan.

Sementara, penyampaian LKPM yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menerapkan prinsip Self Declaration, di mana pelaku usaha mengisi perkembangan realisasi investasinya sendiri.

(Foto: Arsip BKPM)

Bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi LKPM, BKPM membuka layanan pendampingan melalui Klinik LKPM yang akan membantu pelaku usaha terhindar dari kesalahan pengisian data.

Di Klinik LKPM, disediakan konsultasi gratis yang dilakukan secara online, mulai 21 Desember 2023 sampai 10 Januari 2024. Tina mengingatkan, konsultasi diberikan dalam jumlah terbatas setiap hari dalam periode masa pelaporan.

"Silakan teman-teman pelaku usaha memanfaatkan fasilitas ini, khususnya pelaku usaha kecil yang wajib melaporkan usahanya pada semester II ini," ujarnya.

BKPM ditegaskan akan melanjutkan kolaborasi aktif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP0 di berbagai provinsi, kabupaten, serta kota untuk menyosialisasikan pengisian LKPM secara online.

Adapun pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LKPM, dapat dikenai sanksi administratif yang akan diberikan secara bertahap, mulai peringatan tertulis sampai pembatalan perizinan usaha.

Pada periode Juli-September 2023, BKPM mencatat capaian nilai realisasi investasi sebesar Rp374,4 triliun. Secara kumulatif, pada Januari-September 2023 telah memenuhi 75,2 persen dari target, yakni sebesar Rp1.052,1 triliun.

Tina menambahkan, untuk pertama kalinya tahun ini BKPM turut merilis data realisasi investasi pada sektor hilirisasi, sebesar Rp266 triliun pada peruode Januari-September 2023. Angka itu memenuhi 25,3 persen dari total investasi pada periode yang sama.

Menurutnya, hilirasi adalah jalan untuk menerapkan transformasi ekonomi dalam upaya mencapai kemajuan Indonesia.

"Bapak Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi tanggal 7 Desember 2023 lalu kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri, untuk itu Kementerian Investasi beserta jajaran DPMPTSP siap mengawal realisasinya," ujar Tina.

(rea/rir)

Hanya dihormati

situs tergacor gampang maxwin

Longsor tinggi 25 meter tutup akses lintas Sulawesi di Gorontalo Utara******

Jalan tertutup total sebab tidak hanya tanah, namun terdapat batu besar yang menutup badan jalan, sehingga sangat sulit dibersihkan dalam waktu cepat

Gorontalo (ANTARA) - Longsor menutup akses jalan di lintas Sulawesi bagian barat Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tepatnya di antara Desa Kasia dan Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Jumat, mengatakan longsor menutup seluruh badan jalan di lintas Sulawesi tersebut dengan ketinggian mencapai 25 meter.

"Jalan tertutup total sebab tidak hanya tanah, namun terdapat batu besar yang menutup badan jalan, sehingga sangat sulit dibersihkan dalam waktu cepat," kata Suleman Lakoro.

Pihaknya mencatat sebanyak delapan titik longsor terjadi di wilayah barat itu.
 

Baca juga: Lintas Sulawesi bagian barat rawan longsor, pelintas diminta waspada

Pemkab. kata dia, telah berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk mengerahkan alat berat agar pembersihan material longsor segera dilakukan. Mengingat alat berat yang ada di Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, tidak dapat menembus lokasi. Selain itu jaringan telekomunikasi pun terputus.

"Sudah sekitar satu jam alat berat dari Kota Gorontalo dan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, bergerak menuju titik longsor. Kemungkinan tiga hingga empat jam lagi segera tiba di lokasi," katanya.

Pemkab Gorontalo Utara langsung berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan mengingat akses lintas Sulawesi tersebut tertutup total, bahkan kendaraan sejenis motor tidak dapat melintas.

Baca juga: BMKG imbau warga waspada potensi bencana hidrometeorologi di Goronto

 

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

dapat dollar gratis

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024