100 jackpot

Semua langit dan dunia

Sandiaga Beber Strategi Investasi Bikin Hartanya Naik Rp300 M Setahun******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan strategi investasiyang dilakukan sehingga harta kekayaannya naik Rp300 miliar dalam setahun.

Ia mengatakan 80 persen dari total harta yang dimiliki sebaiknya disimpan dalam instrumen keuangan bursa baik saham atau obligasi konvensional maupun syariah. Sementara 20 persen sisanya ditaruh dalam deposito atau harta lain yang tidak bergerak.

"Jika ingin mencapai sukses sekali jadilah pengusaha. Karena pengusaha itulah yang bisa memiliki keleluasaan untuk meningkatkan investasinya dan dana yang dikelolanya," jelas Sandi di Pantai Hotekam, Jayapura, Papua Rabu (22/3).

"Berinvestasi lah di aset-aset yang berhubungan dengan konsumsi kita. Jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi yang digunakan masyarakat sehari-hari pasti akan meningkat sahamnya. Juga perbankan tapi yang bijak dalam mengelola aset, jangan ditaruh di saham-saham yang spekulatif," papar Sandi.

Kedua, sandi juga menyarankan investasi di perusahaan yang bergerak di sumber daya alam yang memiliki rekam jejak yang baik.

"Ketiga kita sedang membangun infrastruktur secara masif, cari lah perusahaan-perusahaan yang sedang membangun infrastruktur karena itu akan menghasilkan pertumbuhan aset dan peningkatan nilai devidennya. Semoga kita semua bijak berinvestasi, jangan beli saham-saham gorengan, jangan beli aset spekulatif, saya pernah bilang Kripto itu harus kita cermati, karena yang biasanya naik cepat, turunnya lebih cepat lagi," ucap Sandi.

Sandi meminta semua pihak bersabar dalam berinvestasi karena semua tidak bisa instan. Sandi pun mengaku tidak pernah menghitung total hartanya. Ia menjelaskan baru menghitung hartanya karena ada kewajiban lapor harta sebagai seorang pejabat pemerintah.

Lihat Juga : Harta Sandiaga Uno Melesat Jadi Rp10,6 T pada 2021

"Naik turunnya pernah juga turun secara signifikan maupun naiknya ini ditentukan mayoritas isi dari e-LHKPN saya yaitu surat berharga. Surat berharga itu adalah instrumen keuangan yang tercatat dalam bursa di pasar saham," katanya.

Berdasarkan situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sandi telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp10,99 triliun untuk periode 2022. Laporan LHKPN itu saat ini masih dalam proses verifikasi.

Harta kekayaan Sandi naik Rp300 miliar dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10,61 triliun.

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Pengusaha Hotel Protes ke Jokowi: Konser Longgar, Kok Bukber Dilarang?******

Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI) mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi melarang pejabat dan pegawai pemerintah melakukan buka puasa bersama.

PHRI memprotes larangan tersebut dan membandingkannya dengan konser yang marak digelar dan diizinkan pemerintah belakangan ini.

Sekjen PHRI Maulana Yusran mengatakan hotel dan restoran bakal terdampak langsung larangan buka puasa bersama tersebut. Alan, sapaan akrabnya, mengatakan paket buka puasa bersama menjadi ladang cuan bagi hotel dan restoran ketika keterisian kamar hotel berkurang drastis selama masa Ramadan.

Alan menyayangkan jika buka bersama di hotel selalu ditafsirkan sebagai kegiatan yang 'buang-buang uang'. Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat multiplier effectdari kegiatan di hotel dan restoran yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

Ia merinci tiga dampak kegiatan buka puasa bersama di hotel. Pertama,membantu operasional hotel tersebut.

Kedua, memberikan manfaat bagi para tenaga kerja hotel. Ketiga,mendatangkan berkah bagi bahan pokok yang diserap untuk kegiatan hotel dan restoran.

"Belum lagi hal-hal yang menyangkut kepada keterlibatan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan hotel. Prinsipnya ada di sana. Kami meluruskan saja, seolah-olah di hotel itu selalu mahal, tapi juga harus dilihat dampak ekonominya," tandas Alan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah. Hal ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).  Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga pemerintah lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Penanganan covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian," bunyi kutipan surat tersebut yang didapat CNNIndonesia.com pada Rabu (22/3).

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan," tambah surat itu.

 Pramono menambahkan selain masalah covid, larangan juga diberlakukan demi mencontohkan pola hidup sederhana ke masyarakat.

"Presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama," ungkapnya dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/3).

Pramono menegaskan Presiden Jokowi hanya melarang buka puasa bersama digelar bagi kalangan menteri kooordinator, menteri, kepala lembaga dan jajaran pemerintah.

Master Fantasi Super

Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Pakai Kapal Hari Ini******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendaftaranmudik gratissepedamotordengan menggunakan kapal laut untuk periode Lebaran 2023 mulai Kamis (23/3) ini.

Pendaftaran dibuka mulai 23 Maret hingga 5 April 2023, dan verifikasi pendaftaran dilaksanakan pada 25 Maret sampai 7 April 2023.

"Untuk kuota tersedia 2.500 penumpang per trip dan 1.250 motor per trip, sehingga total kuota mudik adalah 5.000 orang dan 2.500 motor. Sedangkan (arus) balik 5.000 orang dan 2.500 motor," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting dikutip Antara, Kamis (23/3).

Hendri menjelaskan untuk arus mudik dilakukan pada 15 April dan 17 April 2023 dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sementara untuk arus balik juga sebanyak dua kali, dengan rute Tanjung Emas-Tanjung Priok pada 25 April dan 28 April 2023.

Menurutnya, program mudik gratis motor dengan kapal laut itu untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas angkutan jalan raya, serta mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan, khususnya pengguna sepeda motor pada jalur pantai utara (pantura).

"Selain untuk menurunkan tingkat kepadatan di jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan bagi pengemudi motor, mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat bahwa kapal laut bisa sebagai moda alternatif untuk mudik lebaran," ujarnya.

Kemenhub memprediksi terjadi peningkatan jumlah pemudik Lebaran ini. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, jumlah pemudik berjumlah 123,8 juta orang naik jika dibandingkan pada 2022 sebesar 85,5 juta orang.

"Dengan diprediksi peningkatan jumlah pemudik pada tahun 2023 ini, kami harap dengan adanya mudik gratis ini dapat memberikan dampak yang positif," kata Hendri.

Adapun syarat mengikuti program ini antara lain memiliki STNK dan SIM yang sah, kondisi motor layak jalan, tidak boleh ada modifikasi/aksesoris tambahan pada kendaraan yang dapat mengganggu proses lashing, ada penyangga/standar tengah (standar dua), serta dilengkapi dengan pegangan belakang.

Selanjutnya, ukuran roda dan ban standar atau sesuai spesifikasi pabrik, tidak diperbolehkan adanya boks samping kiri, kanan maupun belakang, jumlah helm harus sesuai jumlah penumpang, bensin sepeda motor pada saat akan diangkut harus dalam keadaan maksimal 1 liter per motor, dan kunci motor dapat dititipkan kepada panitia pelaksana.

Dokumen yang wajib dibawa pada saat pendaftaran, yaitu kartu identitas calon pemudik, STNK asli dan SIM asli.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Menaker: THR Paling Lambat H******

Pemerintah akan mewajibkan semua pengusaha mencairkan tunjangan hari raya (THR) tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran2023 atau Idulfitri 1444 H.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan ia akan meneken aturan esok hari. Ia berjanji akan membeberkan detail aturan pencairan THR besok.

"(THR) H-7. Saya kira besok ya (konferensi pers). Besok jam satu (13.00 WIB) (konferensi pers) di Kantor Kemenaker," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida.

Pemerintah sebelumnya merumuskan kebijakan mencegah kemacetan pada saat mudik Lebaran. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah mempercepat pencairan THR.

Menurut Menteri Budi Karya Sumadi, THR menjadi penentu waktu warga melakukan mudik. Semakin cepat THR cair, warga akan semakin cepat pulang kampung.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," ucap Budi pada konferensi pers, Jumat (24/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa perjalanan pesawat

Langgar Tarif Batas Atas, Kemenhub Beri Sanksi Sejumlah Maskapai******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan beberapa maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang dan ketentuan tarif lainnya seperti Fuel Surcharge (FS).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengklaim pihaknya telah memberikan sanksi administratif pada maskapai tersebut.

Lihat Juga : Tekan Pemudik Motor, Menhub Imbau Pabrik di Karawang Buka Mudik Gratis

Kristi menuturkan maskapai harus melakukan perbaikan pada tarif yang dilanggar sebelum masa Surat Peringatan tersebut habis. Dia mengklaim Ditjen Hubud akan memastikan tidak terdapat pelanggaran yang sama atau berulang pada rute lainnya.

Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, maka akan dikenakan sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan pencabutan dan/atau denda administrasi.

"Sebagian dari maskapai sudah melakukan perbaikan, seiring semakin baiknya perkembangan Beban Biaya Operasi Pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dollar," lanjutnya.

Kristi menjelaskan penerapan tarif tiket harus sesuai dengan Peraturan Menhub Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Lihat Juga : Kemenhub: Kecil Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha yang sehat bagi maskapai berjalan seimbang. Selain itu, ketentuan tersebut harus dilakukan demi menjaga momentum pemulihan penerbangan nasional.

Kristi mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan penerapan tarif tiket penumpang angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri maka perlu dilakukan kajian bersama terkait penerapan TBA dan TBB maupun FS.

Ditjen Hubud bersama dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi perhitungan tarif tiket pesawat.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih sesuai dengan memperhatikan kondisi harga avtur dan biaya operasional pesawat terkini, dengan tetap memperhatikan azas perlindungan konsumen.

Kristi menambahkan berdasarkan kajian bersama yang dilakukan terkait Penilaian dari maskapai dan INACA terhadap besaran TBA pada rute-rute tersebut nilai keekonomiannya sudah tidak sesuai dengan Beban BOP.

Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada Ditjen Hubud untuk mempertimbangkan kembali adanya peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut.

Lihat Juga : Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan

"Kami akan terus aktif dan konsisten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan terhadap terciptanya konektivitas nasional dan global dengan beban biaya yang paling efisien guna memperoleh tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Langgar Tarif Batas Atas, Kemenhub Beri Sanksi Sejumlah Maskapai******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan beberapa maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang dan ketentuan tarif lainnya seperti Fuel Surcharge (FS).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengklaim pihaknya telah memberikan sanksi administratif pada maskapai tersebut.

Lihat Juga : Tekan Pemudik Motor, Menhub Imbau Pabrik di Karawang Buka Mudik Gratis

Kristi menuturkan maskapai harus melakukan perbaikan pada tarif yang dilanggar sebelum masa Surat Peringatan tersebut habis. Dia mengklaim Ditjen Hubud akan memastikan tidak terdapat pelanggaran yang sama atau berulang pada rute lainnya.

Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, maka akan dikenakan sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan pencabutan dan/atau denda administrasi.

"Sebagian dari maskapai sudah melakukan perbaikan, seiring semakin baiknya perkembangan Beban Biaya Operasi Pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dollar," lanjutnya.

Kristi menjelaskan penerapan tarif tiket harus sesuai dengan Peraturan Menhub Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Lihat Juga : Kemenhub: Kecil Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha yang sehat bagi maskapai berjalan seimbang. Selain itu, ketentuan tersebut harus dilakukan demi menjaga momentum pemulihan penerbangan nasional.

Kristi mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan penerapan tarif tiket penumpang angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri maka perlu dilakukan kajian bersama terkait penerapan TBA dan TBB maupun FS.

Ditjen Hubud bersama dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi perhitungan tarif tiket pesawat.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih sesuai dengan memperhatikan kondisi harga avtur dan biaya operasional pesawat terkini, dengan tetap memperhatikan azas perlindungan konsumen.

Kristi menambahkan berdasarkan kajian bersama yang dilakukan terkait Penilaian dari maskapai dan INACA terhadap besaran TBA pada rute-rute tersebut nilai keekonomiannya sudah tidak sesuai dengan Beban BOP.

Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada Ditjen Hubud untuk mempertimbangkan kembali adanya peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut.

Lihat Juga : Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan

"Kami akan terus aktif dan konsisten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan terhadap terciptanya konektivitas nasional dan global dengan beban biaya yang paling efisien guna memperoleh tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.