saldo4d

Evolusi senjata super

Sempat Ditutup Imbas Erupsi, Bandara Minangkabau Beroperasi Kembali******

Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat kembali beroperasi hari ini setelah ditutup karena dampak erupsi Gunung Marapipada Jumat (22/12).

Direktur Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Putu mengatakan berdasarkan data satelit maupun informasi dari tim gabungan di lapangan sudah tidak ditemukan lagi adanya abu vulkanik di seluruh wilayah jalur penerbangan pesawat.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Indonesia Ingin Menjadi Pusat Carbon Capture Storage

Abu vulkanik yang terlontar dari kawah Gunung Marapi diketahui terbawa angin hingga ke Kota Pariaman-Padang Pariaman. Wilayah tersebut merupakan jalur pesawat untuk mengambil ancang-ancang jika hendak mendarat maupun lepas landas.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara BIM melaporkan bahwa terdapat abu vulkanik sebaran Gunung Marapi di Bandara Minangkabau karena tertiup angin dengan kecepatan permukaan 05 knot.

Lihat Juga : Amran Bersih-bersih Kementan, Semua Jabatan Eselon Bermasalah Dilelang

Atas dasar dan pertimbangan tersebut, maka pihak Otoritas Bandara VI wilayah Padang sempat menghentikan seluruh penerbangan sementara baik dari maupun yang akan menuju Bandara Minangkabau, terhitung sejak pukul 16.00 sampai 22.00 WIB, demi alasan keamanan dan keselamatan.

Xingwutongshen

Kemenhub Minta Maaf soal Tabrakan KA Turangga******

Kementerian Perhubungan meminta maaf kepada masyarakat terkait tabrakan Kereta Api Turangga dengan KRL Bandung Raya yang terjadi pada Jumat (5/1) pagi.

Melalui Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mereka menyatakan rasa prihatin dan mendalam atas tabrakan itu. Apalagi, kecelakaan telah menimbulkan korban jiwa.

"Kami mohon maaf atas terjadinya hal ini," katanya melalui pesan video yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat ini.

Tim bertugas untuk mengevakuasi korban, gerbong kereta dan mengembalikan layanan perkeretaapian seperti semula. Tabrakan terjadi antara KA Turangga dengan KRL Bandung Raya yang terjadi pada Jumat (5/1) pagi.

Imbas kecelakaan, 4 orang meninggal. Selain mengakibatkan 4 orang meninggal, tabrakan juga mengganggu arus lalu lintas kereta. 

Akibat gangguan itu, PT KAI membatalkan 9 perjalanan kereta.

Perjalanan kereta yang batal itu adalah;
1. KA 92 (Lodaya) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)
2. KA 6 (Argo Wilis) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)
3. KA 182 (Baturraden Ekspres) lintas Bd-Kya (SF 8 Kereta)
4. KA 181 (Baturraden Ekspres) lintas Kya-Pwt (SF 8 Kereta)
5. KA 250 (Serayu) lintas Pwt-Kya (SF 7 Kereta)
6. KA 251 (Serayu) lintas Kya-Bd-Ckp (SF 7 Kereta)
7. KA 252 (Serayu) lintas Ckp-Kya (SF 7 Kereta)
8. KA 249 (Serayu) lintas Kya-Pwt (SF 7 Kereta)
9. KA 240 (Pasundan) lintas Kac-Kya (SF 8 Kereta

Selain membatalkan 9 perjalanan kereta, PT KAI juga memutar 10 perjalanan lainnya.

Berikut rinciannya;
1. PLB 92BK1 (Lodaya) lintas Bd-Ckp (SF 10 Kereta)
2. PLB 92BK (Lodaya) lintas Ckp-Cn-Kya (SF 10 Kereta)
3. PLB 6BK1 (Argo Wilis) lintas Bd-Ckp (SF 10 Kereta)
4. PLB 6BK (Argo Wilis) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Kya (SF 10 Kereta)
5. PLB 182BK1 (Baturraden Ekspress) lintas Bd-Ckp (SF 8 Kereta)
6. PLB 182BK (Baturraden Ekspress) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Pwt (SF 8 Kereta)
7. PLB 250BK1 (Serayu) lintas Pwt-Ppk-Cnp-Ckp (SF 7 Kereta)
8. PLB 249BK2 (Serayu) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Pwt (SF 7 Kereta)
9. PLB 240BK1 (Pasundan) lintas Kac-Ckp (SF 8 Kereta)
10. PLB 240BK (Pasundan) lintas Ckp-Cnp-Ppk-Kya (SF 8 Kereta)

[Gambas:Video CNN]

Yang Dijunjung Dunia

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

2,8 Juta Orang Naik KRL pada Libur dan Cuti Bersama Natal 2023******

KAI Commuter mencatat 2.797.230 penumpang naik kereta rel listrik (KRL) pada libur dan cuti bersama Natal 2023(23-26 Desember 2023).

Adapun volume tertinggi selama libur Natal 2023 yaitu pada Minggu 24 Desember sebanyak 719.947 orang. Sedangkan pada 25 Desember data mencatat terdapat 643.630 orang dan 26 Desember sebanyak 673.313 orang.

"Terpantau juga pergerakan pengguna pada libur Natal ini mulai pukul 09.00-11.00 WIB dan mulai pukul 15.00-18.00 WIB," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan tertulis, Rabu (27/12).

Sementara itu Stasiun Jakarta Kota sebanyak 140.489 orang dan Stasiun Tanah Abang sebanyak 131.196 orang.

Untuk menghadapi malam pergantian tahun baru, KAI Commuter akan mempersiapkan 24 perjalanan tambahan Commuter Line Jabodetabek khusus pada 31 Desember 2023 malam.

"Untuk update perjalanan tambahan tersebut bisa dilihat melalui aplikasi C-Access," pungkas Anne.

Anne mengimbau kepada pengguna KRL yang sedang batuk atau flu atau yang sedang hamil untuk menggunakan masker demi kesehatan bersama. KAI Commuter juga menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk digunakan saat diperlukan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar adalah surga

SBY: Saya Cetuskan Jalur Lintas Selatan Sebelum Dilanjutkan Pak Jokowi******

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim telah mencetuskan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Klaim itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidulakhir pekan lalu. 

"Itu dulu saya yang mencetuskan dan melaksanakan tahun-tahun pertama sebelum dilanjutkan Pak Jokowi," kata SBY di sebuah rumah makan di Semanu, Gunungkidul, Jumat (15/12) seperti dikutip dari detik.com.

Dasar pemikirannya saat itu; Jawa ini yang paling maju dan tersambung adalah jalur Pantai utara. Sementara zona tengah ada tapi belum kuat

"Zona selatan mulai dari Pangandaran, Sukabumi, Cilacap, selatan Jogja, Wonosari selatan, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung deret masih belum tersambung. Saya pikir tidak adil dan kalau musim mudik lebaran macetnya luar biasa," ujar SBY.

Maka itu SBY berharap agar Pembangunan JJLS harus dilanjutkan agar wilayah selatan Jawa tidak tertinggal dengan wilayah Jawa lainnya.

"Menurut saya ini harus dilanjutkan lagi sehingga betul-betul tidak tertinggal lagi dengan Pantai Utara, dengan Pantura," jelasnya.

SBY menambahkan, harus ada anggaran prioritas untuk melanjutkan proyek pembangunan JJLS.

"Saya yakin bisa, anggaran untuk itu harus diprioritaskan untuk keadilan dan kesinambungan semua jaring jalan di Pulau Jawa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Benarkah Tudingan Anies Ada 'Ordal' Prabowo di Proyek Food Estate?******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanmenuding ada orang dalam yang bermain dalam proyek food estate di bawah Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto.

Tudingan itu disampaikan Anies selepas bertanya dalam debat ketiga kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, ada permainan orang dalam di proyek alutsista hingga food estate Kemenhan.

"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu, orang dalam dalam pengelolaan food estate," balas Anies setelah mendengar jawaban Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, benarkah tudingan Anies?

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menterinya untuk memimpin program food estatedi Kalimantan Tengah. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan jatah mengerjakan food estatesingkong di Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Kapuas dengan total area 60 ribu hektare.

Berdasarkan dokumen Greenpeace yang berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, Kemenhan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepas 2.000 ha dari kawasan hutan di Gunung Mas pada Oktober 2020.

Namun, rencana itu membuat masyarakat Dayak yang memiliki tanah tersebut marah.

Akhirnya Prabowo Cs mencari lahan lain dan membuka 760 ha hutan untuk ditanami singkong. Namun, Kemenhan disebut membabat hutan tersebut tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun.

Padahal, berdasarkan aturan KLHK, proposal pembukaan lahan di atas 2.000 ha memerlukan penilaian dampak lingkungan terlebih dahulu. Akan tetapi, diskusi publik dan penilaian dampak lingkungan itu baru dilakukan pada Februari 2021 alias setelah pembukaan lahan.

"Prabowo terhubung dengan sebuah perusahaan yang sedang mencari dana investasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut melalui penciptaan industri perkebunan singkong. Perusahaan-perusahaan lain dengan berbagai koneksi politik juga memiliki keterkaitan dengan program ini (food estate)," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (8/1).

[Gambas:Video CNN]

Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Kemenhan memang ngebut dalam menggarap proyek food estatesingkong. Pada akhirnya, sejumlah peraturan tak diindahkan dan berujung kegagalan proyek.

Menurut investigasi itu, ada salah satu perusahaan yang terafiliasi dalam proyek yang nilainya diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan.

"Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang juga dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka (analis) juga mengatakan bahwa hubungan erat Prabowo dengan para pejabat eksekutif Agrinas dan komisarisnya melahirkan konflik kepentingan yang serius," tulis data hasil investigasi tersebut.

Agrinas dan Kementerian Pertahanan membantah bermitra dalam program food estate. Kendati, investigasi itu menyebut Agrinas berusaha menarik investasi senilai Rp33 triliun dari pemerintah asing.

Untuk memuluskan investasi tersebut, Agrinas disebut mengklaim punya akses khusus atas proyek food estate serta koneksi dengan Prabowo. Bahkan, Agrinas dan Kemenhan disebut juga merencanakan kemitraan food estate lain di Papua.

Greenpeace lantas membuka orang-orang di balik PT Agrinas, mengacu data Kementerian Hukum dan HAM. Disebut pemegang saham mayoritas atau 99 persennya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, di mana Prabowo Subianto merupakan ketua pembinanya.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik keras food estate juga menyinggung soal PT Agrinas. Ia mengatakan perusahaan tersebut diisi oleh 'orang dekat'.

"Kebijakannya (food estate) bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 lalu.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interestsehingga dibentuk, misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara," sambungnya.

Kini,food estatesingkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan, disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah.

Susunan petinggi PT Agrinas menurut penelusuran Greenpeace:

Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
Komisaris: Arri Sujono
Komisaris: Prasetyo Hadi
Komisaris: Harryadin Mahardika
Komisaris: Sudaryono
Komisaris: Surya Darma
Komisaris: Nugroho Widyotomo
Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)

Direktur Utama: Rauf Purnama
Direktur: Glory Harimas Sihombing
Direktur: Dirgayuza Setiawan
Direktur: Handoko
Direktur: Mahesa Mukhsin
Direktur: Arif Karyadi Uswandi
Direktur: Simon Aloysius Mantiri

Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:

Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
Pembina: Supriadi
Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana

Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)