pinjaman online yang langsung cair

Pengkhianat menyayangi istrinya

Profil Transnusa, Maskapai RI Pemborong 30 Pesawat Made in China******

Perusahaan maskapai Transnusa memborong 30 pesawat udara buatan perusahaanChina, Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd (COMAC).

Transnusa membeli jet penumpang jenis ARJ21-700 berkapasitas 78-97 penumpang. Daya jelajahnya 3.700 km. Armada ini merupakan pesawat regional jet dengan kapasitas duduk 95 kursi serta mampu terbang selama 3,5 jam.

Direktur Utama Transnusa Bayu Sutanto mengatakan pesawat made in China akan dioperasikan untuk melayani rute domestik dan beberapa negara ASEAN seperti ke Kuala Lumpur, Johor Baru, Kota Kinabalu dan Singapura.

Bayu menjelaskan pembelian ini adalah bagian dari strategi Transnusa untuk membantu pemulihan industri penerbangan, sekaligus industri pariwisata domestik dan internasional pasca dihantam pandemi.

Tak cuma kedatangan pesawat buatan China, dalam waktu dekat Transnusa akan menerima pesawat Airbus.

"Akhir tahun ini, Transnusa akan kedatangan pesawat udara A320 yang keempat, setelah sebelumnya telah mengoperasikan 3 A320 serta satu lagi ARJ21-700 di awal tahun depan," imbuh Bayu.

Transnusa merupakan maskapai milik perusahaan dalam negeri, PT TransNusa Aviation Mandiri.

Diluncurkan pada Agustus 2005, dulunya Transnusa melayani rute penerbangan ke wilayah timur Indonesia, terutama Nusa Tenggara dan Sulawesi bagian selatan. Basis utamanya adalah Bandara El Tari, Kupang. Armada yang dipakai adalah pesawat carteran dari Pelita Air dan Trigana Air Service.

Baru pada Agustus 2011, Transnusa memasuki tahap baru dengan menerima sendiri Air Operator's Certificate (AOC) dan mengantongi izin penerbangan niaga berjadwal.

Seiring pertumbuhan perusahaan, kini Transnusa beralih konsep dengan menyasar segmen penerbangan berbiaya murah atauLow Cost Carrier(LCC). Reposisi ini dimulai pada tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Pupuk Subsidi Langka, Kebutuhan 25 Juta Ton Alokasi Cuma 9,1 Juta Ton******

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidiyang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton. Namun, alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.

"Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani," kata Agus di Medan, Jumat (23/12).

Sementara, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

"Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam peraturan menteri pertanian, tetapi juga peraturan menteri perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang," ujarnya.

Agus menambahkan stok pupuk urea yang tersedia saat ini di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, tambah Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.

Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100 persen hingga akhir tahun, Agus mengungkapkan ada beberapa daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.

Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.

"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.

"Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih. Dan, itupun luasannya hanya 2 hektare saja per petani per musim tanam," papar Agus.

[Gambas:Video CNN]

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Pemerintah Sudah Suntik Garuda Rp7,5 T******

Pemerintah menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk dari APBN 2022untuk mengakselerasi pemulihan kinerja usaha maskapai BUMN itu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dana itu akan digunakan untuk pemulihan lini operasional penerbangan, termasuk restorasi armada pesawat.

"Kami optimistis realisasi PMN ini akan semakin memperkuat langkah Garuda untuk terus mengakselerasikan proses restrukturisasi, yang kami proyeksikan dapat rampung pada akhir tahun ini," kata Irfan dalam keterangan pers, Selasa (20/12).

Menurutnya, dana PMN menjadi batu loncatan bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrierdi tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata.

"Tentunya, kontribusi tersebut diselaraskan dengan komitmen Garuda untuk terus memperkuat fondasi keberlangsungan usaha yang berorientasi pada fokus profitabilitas dan optimalisasi good corporate governance di seluruh lini bisnisnya," tegas Irfan.

Pemerintah resmi menambah PMN kepada Garuda senilai Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

PP ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022. Pemerintah total menggelontorkan dana Rp7,5 triliun kepada BUMN penerbangan ini pada 2022.

PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Modal ini disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Erick Thohir Blak******

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi rencana merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). Erick menekankan soal sektor pariwisata dalam rencana tersebut.

Menurutnya, permasalahan sektor pariwisata Indonesia adalah tidak mendorong schedule planning. Hal tersebut membuat turis yang datang ke sebuah daerah tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Atas dasar itu, holding BUMN pariwisata InJourney membangun ekosistem pariwisata secara menyeluruh. Rencana penggabungan AP I dan II juga mencuat dari holding BUMN tersebut.

Erick memang tak menjawab tegas soal rencana penggabungan AP I dan II. Namun, ia menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Menteri BUMN itu mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan menyetarakan antara AP I dan II, baik secara komersial, standar kebijakan operasi, hingga struktur organisasi.

Dony mengatakan InJourney bakal memikirkan proses integrasi terbaik. Dalam integrasi itu ada sejumlah opsi, yakni merger, akuisisi, atau membentuk operating co di atasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]