daftar pinjol berizin ojk

Orang Suci tidak terkalahkan

pinjam gampang ojk

Jabodetabek Bakal Sepi, 84 Persen Warga Mudik pada Lebaran Tahun Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi 28,4 juta warga bakal berangkatmudik meninggalkan Jabodetabek pada Lebaran tahun ini.

"Ini adalah potensi pergerakan Jabodetabek bisa dilihat. Pergerakannya sampai dengan 28,4 juta orang," ucap Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Ahmad Yani dalam acara media briefing Lebaran di Jakarta, Kamis (28/3).

Berdasarkan bahan paparannya, sejumlah 28,4 juta orang itu merupakan 84,27 persen dari total warga Jabodetabek.

Soal moda transportasinya, sebanyak 29,05 persen atau 8,26 juta menggunakan kereta api, 27,76 persen atau 7,89 juta orang menggunakan bus, serta 15,03 persen atau 4,27 juta menggunakan mobil pribadi.

Selanjutnya, 9,02 persen atau 2,56 juta orang menggunakan sepeda motor dan 5,72 persen atau 1,63 juta orang menggunakan kapal penyeberangan.

Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan mengatakan mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudik ke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat bepergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Tuan Keselamatan

link gacor jam sekarang

Dubes Jose nilai Rusia mitra tepat untuk kembangkan PLTN di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Rusia Jose Tavares menilai Moskow adalah mitra yang tepat bagi Jakarta dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) guna mendukung transisi ke energi terbarukan.

Jose menjelaskan bahwa BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN, termasuk PLTN terapung yang dianggap cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia.

“Sebenarnya Rusia bisa berperan besar di Indonesia. Kalau mau bekerja sama dengan Rusia, inilah saatnya,” tutur Jose ketika ditemui ANTARA di Moskow pada Kamis (28/3), di sela-sela peliputan pameran dan forum industri nuklir global ATOMEXPO 2024.

Namun, kata dia, pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia masih menuai kontroversi dari masyarakat terkait aspek keamanannya.
Baca juga: Aspebindo dorong pemerintah fasilitasi investasi PLTN di Indonesia

Padahal, ia meyakini pihak Rusia telah belajar banyak dari bencana nuklir besar seperti Chernobyl yang terjadi pada tahun 1980-an atau kecelakaan di PLTN Fukushima di Jepang pada 2011, tentang bagaimana memperkuat keamanan teknologi nuklir mereka.

“Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi kalau yang seperti Chernobyl karena mereka sudah berlapis-lapis keamanan nuklirnya. Saya juga pernah membawa pejabat Indonesia ke markas Rosatom dan mereka jelaskan mengenai hal itu,” tutur Jose.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Indonesia harus berani memajukan kerja sama energi nuklir jika ingin mewujudkan target transisi energi dan nol emisi karbon.
Baca juga: Energi nuklir jadi opsi untuk capai target netralitas karbon

Apalagi, beberapa tetangga dekat Indonesia seperti Myanmar dan Filipina juga telah melirik ke pemanfaatan nuklir untuk menyokong kebutuhan energi mereka.

Sementara Turki dan Bangladesh bahkan telah memulai pembangunan PLTN melalui kerja sama dengan Rusia.

“Sekarang tinggal (keputusan) Indonesia, terserah Indonesia mau pilih (kerja sama) dari mana,” kata Jose.

Mengacu pada sejarah kerja sama Indonesia-Rusia lewat pendirian PT Krakatau Steel pada tahun 1960-an, Jose mengungkapkan bahwa Rusia adalah mitra yang lebih baik—daripada Barat—dalam hal transfer teknologi.

Melalui perusahaan yang dahulu bernama Cilegon Steel Mill hasil kerja sama Indonesia dengan Tjazpromexport dari Uni Soviet, Krakatau Steel telah berkembang menjadi pelaku utama industri baja serta penyedia energi bagi Indonesia.

“Itu menurut saya transfer teknologi pertama dari negara lain kepada Indonesia, yang kemudian kita optimalkan hingga sekarang jadi luar biasa kan Krakatau Steel,” ujarnya.
Baca juga: BAPETEN: Indonesia punya bahan baku nuklir cukup untuk dijadikan PLTN

Selain unggul dalam hal transfer teknologi, Jose mengatakan bahwa Rusia lebih lugas dan terus terang ketika bernegosiasi.

Dia pun menyebut bahwa Rosatom telah menyatakan siap mendidik ahli-ahli nuklir dari Indonesia dalam pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dengan memberikan beasiswa bagi 30 orang.

“Sekarang pertanyaannya tertarik nggakkita untuk memanfaatkan (tawaran) itu? Itu kan tergantung Jakarta, mungkin mereka masih ragu dan mau melihat-lihat dulu ke negara lain. Tetapi Rusia menurut saya lebih bagus karena semuanya straightforward,” kata Dubes Jose.

Baca juga: AS-Indonesia kerja sama kaji penggunaan SMR untuk PLTN di Kalbar
Baca juga: Menteri ESDM respon ketertarikan Rusia kembangkan nuklir di Indonesia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Gambar Dewa Takdir

tafsir mimpi bergambar

Paripurna DPR setujui RUU Desa jadi undang******

Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI, disusul gemuruh tepukan tangan.

Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan.

Salah satu perubahan penting yang disetujui adalah ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode.

Perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya, lanjut dia, terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya sembilan fraksi di Baleg DPR RI telah menyetujui agar RUU Desa dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 Februari 2024.

“Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar Rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap revisi UU Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” kata Tito saat menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

Selain Puan, tampak hadir mendampingi pula para Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, juga hadir perwakilan perangkat desa yang ikut menyaksikan persetujuan RUU Desa dari balkon Ruang Rapat Paripurna DPR RI.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 69 anggota dewan secara fisik dan 234 anggota dewan lainnya menyatakan izin.

“Sehingga anggota yang hadir adalah 303 anggota dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

Baca juga: Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024

Baca juga: Baleg DPR dan Kemendagri bahas revisi UU Desa

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Raja Iblis Abadi

kakek zeus naik angkot chord

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Lihat Juga : AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

cara pinjam uang di gojek driver

Wamen ATR/BPN Janjikan Titik Terang Kasus Tanah Nirina Zubir******

Yogyakarta, CNN Indonesia--

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyebut kasus tanahyang menerpa artis Nirina Zubir akan segera menemui titik terang.

Raja Juli yang juga Sekjen PSI mengatakan pihaknya akan mengundang Nirina ke dalam sebuah forum pertemuan daring untuk membahas perkembangan masalah yang menerpa selebritas tersebut.

"Saya kira minggu ini saya juga ada zoom meeting dengan beliau, sebagai Wamen ATR/BPN saya kumpulkan dirjen terkait, saya kumpulkan kanwil kakantah (kepala kantor pertanahan), insya Allah akan dapat titik terang," kata Raja Juli ditemui di salah satu mall, Sleman, DIY, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Nirina Zubir Mundur Dukung Paslon Pilpres 2024, Singgung Mafia Tanah

Di satu sisi, kata Raja Juli, dari pihak Nirina ternyata juga baru mengajukan pembatalan sertifikat tanah pada Oktober 2023, setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun lalu.

"Jadi bukan lambat (penanganan) dalam pengertian kita tidak mau eksekusi ya. Tapi ada proses, termasuk mbak Nirinanya sendiri proses pembatalannya juga baru kalau enggak salah 17 Oktober," jelas Raja Juli.

Setelah pembatalan sertifikat itu, lanjut Raja Juli, masih ada pula tahap pendalaman oleh kanwil kakantah setempat.

"Setelah ada keputusan pengadilan sesegera mungkin mestinya mbak Nirina dan saudara-saudaranya mengajukan pembatalan sertifikat, nah pembatalan itu juga tertunda. Saya cek baru 17 Oktober. Oktober November Desember ya sekitar dua bulan ini sedang berproses, insya allah ada titik terang," pungkasnya.

Nirina Zubir ramai diperbincangkan usai menyatakan mundur mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia menyatakan batal mendukung karena belum ada yang berkomitmen selesaikan mafia tanah.

Pernyataan tersebut diungkap Nirina melalui unggahan di Instagram pada Kamis (11/1) malam. Ia turut menyoroti masalah mafia tanah yang ia hadapi belum memiliki jalan keluar.

"Dengan berat hati, Na menyatakan mundur dari menyuarakan dukungan kepada paslon capres dan cawapres di tahun 2024," tulis Nirina.

"Kenapa? Sampai sekarang masalah tanah yang Na alami BELUM ADA JALAN KELUAR, masalah mafia tanah masih ada. Sejauh ini belum ada komitmen dari Calon Capres & Cawapres untuk masalah ini," lanjutnya.

Nirina pun menantang komitmen ketiga paslon Pilpres 2024 terkait masalah mafia tanah seperti yang dihadapi oleh aktris tersebut.

Lihat Juga : Nirina Zubir Tantang Ketiga Paslon Pilpres 2024 Soal Mafia Tanah

"Hayo...sekarang adalah waktunya untuk membuktikan kalau ada yang bisa menyelesaikan masalah ini...Anda mau masyarakat percaya kan? Silahkan bapak-bapak... @aniesbaswedan , @cakiminow, @prabowo , @gibran_rakabuming, @ganjar_pranowo , @mohmahfudmd" katanya.

Nirina berurusan dengan kasus mafia tanah karena ia dan keluarganya menjadi korban dengan nilai kerugian hingga Rp17 miliar.

Polisi kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita mantan asisten rumah tangga (ART), Endrianto yang merupakan suami Riri.

Kemudian, tiga tersangka lainnya adalah Faridah, Ina Rosainaz dan Erwin Riduan yang berprofesi sebagai Notaris PPAT.

Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Moch Syaf Alatas (MAS), Ahmad Efrilliatio Ordiba (AEO) serta Cito (C). Selain itu, ada satu orang sebagai DPO yakni Ray Alexander Putra (RAP).

(kum/wis)

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

cara dapat uang online halal

DPRD Ambon usulkan tiga calon Penjabat Wali Kota Ambon ke Kemendagri******

"Tiga nama itu masing-masing, Melky Lohy, Valentino S. Sumitro, dan Apries Gaspers,"

Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengusulkan sebanyak tiga nama calon Penjabat Wali Kota Ambon ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan ini menyusul masa tugas Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena akan berakhir pada 23 Mei 2024, sehingga Kemendagri telah mengirimkan surat perihal pengusulan nama-nama calon Pj. Wali Kota Ambon.

"Tiga nama itu masing-masing, Melky Lohy, Valentino S. Sumitro, dan Apries Gaspers," kata Ketua DPRD Ambon Elly Toisutta, di Ambon, Kamis.

Tiga nama yang bakal diusulkan ke Kemendagri itu sebelumnya telah dibahas oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Ambon, dan telah diputuskan melalui rapat paripurna internal yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kota Ambon hari ini.

Elly mengaku, pihaknya telah menggelar rapat paripurna internal untuk memutuskan tiga nama yang bakal diusulkan ke Kemendagri RI sebagai Pj. Wali Kota Ambon.

Ia menyebutkan, tiga nama yang telah diputuskan oleh DPRD itu akan diusulkan malam ini secara daring. Setelah itu baru disusul dengan berkas fisiknya.

Kata dia, berdasarkan surat edaran yang diterima DPRD Kota Ambon, batas waktu pengusulan calon Pj. Wali Kota itu sampai dengan 1 April 2024.

"Jadi tiga nama itu diusulkan oleh DPRD. Nanti tiga nama diusulkan oleh Gubernur Maluku, dan tiga nama lagi dari Kemendagri RI, setelah itu baru akan mengerucut," jelas Elly.

Menurutnya, nama-nama itu diusulkan berdasarkan kepangkatan yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku. Sementara Bodewin M. Wattimena tidak dapat diusulkan kembali sebagai calon Pj. Wali Kota karena sudah dua kali menjabat.

"Pak Bodewin sudah dua kali menjabat Pj. Wali Kota Ambon. Jadi sesuai aturan, beliau tidak bisa lagi diusulkan," terangnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024