rtp lumbung88

Penata rambut terbaik di dunia peri

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Erick Thohir: Kalau RI Chaos, Saya Yakin Regional Chaos******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Chinaingin Indonesia selalu aman.

Mereka tak mau Indonesia sampai rusuh alias chaos. Pasalnya, mereka meyakini kalau Indonesia sampai rusuh, Singapura, Malaysia bisa terkena dampaknya.

Maklum katanya, banyak negara sahabat yang sangat bergantung pada Indonesia.

"Soal bauksit saja misalnya, Indonesia 98 persen ekspor ke China, nomor satu untuk produksi kaca buat menyerap panas. Itu di China nomor satu," tambahnya.

Ia menambahkan Indonesia sekarang ini seperti gadis cantik. Karena kecantikan itu, Indonesia saat ini banyak didekati.

Termasuk investor yang tentunya ingin Indonesia aman.

"Saya kemarin tahun baru dapat kesempatan libur 3 hari. Saya bertemu dengan tokoh di Jepang. Tapi tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya bilang hubungan Jepang Indonesia jangan sampai di tingkat rendah karena Indonesia ini perempuan cantik yang sedang didekati banyak orang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

RI Gugat Uni Eropa Terkait Kebijakan Antidumping dan Sawit******

Indonesia menggugat Uni Eropa(UE) ke World Trade Organization (WTO) terkait antidumping. Sementara itu, dua gugatan soal kelapa sawitbakal menyusul.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto untuk untuk antidumpung, gugatan dilakukan karena produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS)Indonesia dikenakan antidumping oleh Eropa.

Sementara itu soal sawit, gugatan dilayangkan sebagai bentuk perlawanan RI terhadap tindakan semena-mena UE.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defencekita harus ditingkatkan, tidaak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, tidak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," imbuhnya.

Seto menegaskan sejatinya antidumping terhadap CRS  tersebut adalah hal alami karena UE juga memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk pertahanan perdagangan RI.

RI ingin mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut. Ia menegaskan kebijakan itu memang yang dirugikan adalah perusahaan. Tapi karena perusahaan tak bisa menggugat langsung ke WTO, maka akhirnya pemerintah yang menggugatnya.

Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

"Bulan depan kami akan tanya ke UE kenapa Anda memperlakukan antidumping. Sawit mungkin dua bulan lagi kami submit," jelas Seto.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Erick Thohir: Kalau RI Chaos, Saya Yakin Regional Chaos******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Chinaingin Indonesia selalu aman.

Mereka tak mau Indonesia sampai rusuh alias chaos. Pasalnya, mereka meyakini kalau Indonesia sampai rusuh, Singapura, Malaysia bisa terkena dampaknya.

Maklum katanya, banyak negara sahabat yang sangat bergantung pada Indonesia.

"Soal bauksit saja misalnya, Indonesia 98 persen ekspor ke China, nomor satu untuk produksi kaca buat menyerap panas. Itu di China nomor satu," tambahnya.

Ia menambahkan Indonesia sekarang ini seperti gadis cantik. Karena kecantikan itu, Indonesia saat ini banyak didekati.

Termasuk investor yang tentunya ingin Indonesia aman.

"Saya kemarin tahun baru dapat kesempatan libur 3 hari. Saya bertemu dengan tokoh di Jepang. Tapi tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya bilang hubungan Jepang Indonesia jangan sampai di tingkat rendah karena Indonesia ini perempuan cantik yang sedang didekati banyak orang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

BPS Respons Imbauan Jalan Kaki Bisa Tekan Inflasi ala Gubernur NTT******

Badan Pusat Statistik (BPS) angkat suara terkait imbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat kepada warganya untuk jalan kaki demi menekan inflasi.

"Luar biasa ini fenomenanya. Jadi inflasi ini dihitung berdasarkan harga komoditas yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi BPS belum memantau apakah imbauan ini (jalan kaki) nanti dapat mempengaruhi demand yang selanjutnya akan mempengaruhi harga dan pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Jadi nanti kita lihat," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

"Saya gak paham juga dasarnya apa gitu, perlu dicari juga. Perlu tahu komoditas apa yang memiliki bobot tertinggi dalam penghitungan inflasi di kota itu, itu baru bisa kita kaitkan, apakah jalan kaki bisa menahan inflasi. Kita sendiri juga gak paham beliau mengambil kebijakan seperti itu dasarnya apa," jelas Efliza selepas konferensi pers.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara mengatakan imbauan jalan kaki tercantum dalam surat edaran yang diteken pada 7 November 2022. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan di tengah inflasi yang melonjak, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut Lery, imbauan untuk berjalan kaki ataupun bersepeda merupakan ajakan yang baik. Ia menuturkan bahwa imbauan itu bersifat moral, tak ada kewajiban untuk melaksanakannya karena berkaitan dengan hak asasi masing-masing warga.

"Tanggal 7 November 2022 itu ada edaran bersifat himbauan untuk berjalan kaki atau bersepeda bebas kemanapun berapa jarak pun terserah kemampuan dan kebutuhan setiap orang," kata Lery kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/2).

"Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi juga ramah lingkungan dan sehat. Ini bersifat imbauan," sambungnya.

Lery mengaku kerap melaksanakan imbauan tersebut. Bahkan, kata dia, Viktor pun beberapa kali terlihat berjalan kaki. Namun, untuk berjalan kaki ataupun bersepeda Lery harus melihat kesibukannya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.