maxwin replay

NPC di kota

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

Cus Borong Kebutuhan Keluarga di Transmart, Gak Bikin 'Tongpes'******

Transmart Full Day Sale bakal kembali digelar pada besok (24/6). Pesta diskon seharian ini menawarkan promo harga spesial untuk berbagai kategori produk hingga 50 persen.

Bertajuk 'Liburan Meriah Promo Murah', Full Day Sale akan berlangsung serentak di seluruh gerai Transmart Indonesia.

Lihat Juga : Warga Semangat Belanja di Transmart Full Day Sale: Ini Kesempatan Emas

1. Ayam broiler, harga normal Rp38.500 per ekor jadi Rp30.500 per ekor (Transmart Balikpapan, Bandung, Jambi, Makassar, Lampung dan Pekanbaru)

2. Ayam broiler, harga normal Rp44.900 per ekor jadi Rp35.920 per ekor (Transmart Denpasar, Medan, Padang dan Palu)

3. Ayam broiler, harga normal Rp36.900 per ekor jadi Rp29.520 per ekor (Transmart Jabodetabek dan Karawang)

4. Ayam broiler, harga normal Rp34.900 per ekor jadi Rp27.920 per ekor (Transmart Jawa Tengah, Jawa Timur, Manado dan Pangkalpinang).

5. Ayam broiler, harga normal Rp31.900 per ekor jadi Rp25.520 per ekor (Transmart Kupang, Mataram, Pontianak dan Palembang)

6. Anggur red globe, harga normal Rp6.990 per 100 gram jadi Rp5.592 per 100 gram (Transmart Bandung, Karawang dan Jambi)

7. Anggur red globe, harga normal Rp8.740 per 100 gram jadi Rp6.992 per 100 gram (Transmart Jabodetabek, Palu, Balikpapan, Denpasar dan Pangkalpinang)

8. Anggur red globe, harga normal Rp7.450 per 100 gram jadi Rp5.960 per 100 gram (Transmart Jawa Tengah, Jawa Timur, Kupang, Mataram, Palembang dan Pontianak)

9. Anggur red globe, harga normal Rp7.9990 per 100 gram jadi Rp6.392 per 100 gram (Transmart Lampung, Makassar, Medan, Pekanbaru dan Padang)

10. Anggur red globe, harga normal Rp9.900 per 100 gram jadi Rp7.920 per 100 gram (Transmart Manado)

11. Trans Living, RYL Foam Grand X Foam Mattress 100x200/C, harga normal Rp1.458.000 jadi Rp729.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp593.200 (Transmart Pulau Jawa dan Bali)

12. Trans Living, CTRL In The Box Comfy Matt 160x200/C, harga normal Rp 3.999.000 jadi Rp 1.999.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp1.599.200 (Transmart Pulau Jawa dan Sumatra)

13. Trans Living, Cookware Granite Series, harga mulai dari Rp249.000 jadi Rp149.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp119.200 (Transmart Seluruh Indonesia)

14. Trans Living, Wyoming 2s Recliner Sofa Dark Brown, harga normal Rp 7.999.000 jadi Rp 6.199.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp4.959.200 (Transmart Seluruh Indonesia)

15. Trans Living, Einer B Breakfast Set harga normal Rp1.899.000 jadi Rp1.399.000, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp1.119.200 (Transmart Pulau Jawa)

16. Fashion item merek S135 harga normal Rp499.800, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp159.200

17. Sandal anak dan dewasa merek Jackson berlaku diskon 50 persen plus 20 persen.

18. Koper merek President berlaku diskon 50 persen plus 20 persen.

19. Fashion item merek Zelia harga normal Rp199.00, harga diskon Allo Bank atau Bank Mega jadi Rp140.000

20. Fashion item merek Jackson Kids Icon berlaku diskon 70 persen plus 20 persen.

Lihat Juga : Belanja di Transmart, Bayarnya Bisa Nanti Pakai Allo Paylater

Selain daftar produk di atas, masih ada banyak produk lain yang didiskon gede-gedean. Biar belanjaan Anda makin hemat 20 persen, bayarnya wajib menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Alternatif lain yang lebih praktis, cukup buka rekening secara mandiri di aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Yuk segera ke Transmart terdekat dan jangan sampai lewatkan diskon menariknya selama gelaran Full Day Sale!

Tiongkok Kuno

Anak Buah Luhut Klaim Menperin******

Kemenko Kemaritiman dan Investasimenyebut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sudah satu suara soal impor3 trainset KRL baru.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan tidak ada lagi tolak-menolak dari kementerian/lembaga (K/L) soal keputusan impor KRL baru tersebut.

"Ya, sudah (Menperin dan Mendag setuju impor KRL baru), yang penting kan tidak ada aturan yang dilanggar. Kemarin di rapat sudah diputuskan itu, opsi impor 3-4 trainset baru ini di-exercise. Bisa kemungkinan 4 trainset, nanti dilihat dapatnya berapa, tapi tak akan lebih dari 4 trainset," katanya kepada CNNIndonesia.com di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Menurutnya, pengadaan 3 trainset KRL anyar sudah seimbang dengan pesanan ke industri dalam negeri, yakni PT Industri Kereta Api (INKA). Bahkan, Seto menyebut INKA cukup kewalahan menerima order 24 trainset KRL baru dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Seto mengatakan Kemenperin sedari awal menolak rencana impor KRL bekas, tapi tidak untuk barang baru. Impor KRL bekas, apalagi yang usianya di atas 20 tahun, berlawanan dengan aturan Indonesia.

"Iya, sudah (Menperin Agus setuju impor KRL baru), kemarin di rapat sudah. Mau gimana lagi? Kan order di dalam negeri sudah banyak. INKA disuruh mengerjakan 19 retrofit, terus bikin 24 baru, 24 loh," jelas Seto.

"Itu INKA sudah megap-megap disuruh mengerjakan itu. Ini kan sudah nih dalam negerinya, kami bilang sama Kemenperin ordernya sudah gede banget. Kalau ditotal ada Rp9 triliun lebih buat 24 rangkaian baru plus 19 retrofit," sambungnya.

Meski begitu, Seto belum mengecek lebih lanjut apakah impor KRL baru masih perlu rekomendasi izin impor dari Kemenperin. Ia hanya menegaskan opsi impor 3 rangkaian KRL baru dipilih karena tidak melanggar aturan manapun.

Anak buah Luhut itu juga bicara soal potensi harga KRL baru tersebut. Ia memang tak spesifik menyebut berapa harga kereta baru buatan Jepang itu.

Tetapi katanya, proses pengadaannya bakal dikawal langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seto menegaskan BPKP bakal membuat review baru dari harga KRL baru yang nanti disampaikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

[Gambas:Video CNN]

"Nanti akan di-review sama BPKP. Yang penting proses pengadaan segala macam BPKP harus ikut. KCI adalah perkiraan harganya, tapi saya belum dapat. Pastinya akan lebih mahal, tanyalah ke KCI, nanti saya salah. Pokoknya kereta baru akan lebih mahal," ungkap Seto.

"Kami yang penting nanti BPKP cek (harga KRL baru), supaya governanceterjaga dengan baik. Iya, nanti ada review baru lagi, khusus pengadaan baru ini. Belum dimulai (review BPKP). Nanti kan dari KCI dan KAI harus make suredulu bisa tidak (impor 3 trainset KRL baru) segala macamnya," tambahnya.

Meski begitu, ia memastikan pengadaan rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau PT KCI. Semuanya dirogoh langsung dari kocek negara, dengan dua skema yang tengah digodok.

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi alias public service obligation (PSO)KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

"Enggak (bukan uang KAI atau KCI), dari pemerintah lah. Akan kami kaji opsinya mana yang paling bagus. Karena semua ini (uang negara) buat retrofit, pembelian dari PT Industri Kereta Api (INKA), dan segala macam," tutupnya.

CNNIndonesia.comsudah menghubungi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso untuk mengonfirmasi sikap soal impor KRL baru ini. Namun, ketiganya belum memberikan komentar hingga berita ini tayang.

Fantasi Menunggang Naga

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial