cara dapat dollar gratis paypal

Dasar perapian

Erick Siap Tindak Tegas 155 Bos BUMN Tak Patuh LHKPN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Erick mengaku sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujarnya, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

"Ini (LHKPN) sebuah hal yang sudah saya wajibkan. Ya kalau menterinya saja melapor, masa anak buahnya enggak mau melapor? Emang ada yang diumpetin?" curiga Erick.

Erick mengaku masih mengecek nama-nama pejabat BUMN yang tak patuh tersebut. Kendati, ia menegaskan akan lebih tepat jika pengecekan dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan merinci ada 35.055 pejabat BUMN yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 bos BUMN yang melaporkannya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Ia pun menyebut 6 BUMN dengan tingkat kepatuhan lapor LHKPN di bawah 60 persen. Berikut rinciannya:

1. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (28,13 persen)
2. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (33,33 persen)
3. PT Boma Bisma Indra (38,46 persen)
4. PT Dirgantara Indonesia (45,45 persen)
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (50 persen)
6. PT Indah Karya (53,85 persen)

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan energi

Amankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?******

India resmi menghentikanekspor berassejak 20 Juli 2023 demi mengamankan cadangan dalam negeri.

Kebijakan serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang memangkas ekspor beras sebesar 44 persen. Kendati, Vietnam baru akan menerapkan kebijakan tersebut pada 2030.

Keputusan India dan Vietnam jelas akan mengkhawatirkan, mengingat dua negara tersebut masuk dalam lima importir terbesar Indonesia.

"Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup, hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (Kerangka Sampel Area) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei, jadi kita optimis beras aman," kata Arief melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Adapun target produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton. Saat ini stok Bulog berada di angka 735 ribu ton ditambah realisasi importasi sekitar 500 ribu ton karena masih dilakukan penyerapan dari dalam negeri.

Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog juga mempersiapkan impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak dua juta ton dari beberapa negara, tidak termasuk India.

Lihat Juga : Jokowi Minta Kepala Daerah Gelar Pasar Murah Antisipasi Dampak El Nino

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan India hanya salah satu sumber beras impor Indonesia. Mayoritas beras impor Indonesia berasal dari Thailand dan Vietnam.

Berdasarkan data BPS, impor beras Indonesia pada 2021 paling banyak dari India mencapai 215,38 ribu ton. Kemudian disusul oleh Thailand sebesar 69,36 ribu ton dan Vietnam sebanyak 65,69 ribu ton.

Pada 2022 posisi tak banyak berubah, impor utama beras Indonesia berasal dari India sebanyak 178,53 ribu ton, lalu diikuti oleh Pakistan sebanyak 84,4 ribu ton dan Vietnam sebanyak 81,82 ribu ton.

Sedangkan Thailand bergeser ke posisi keempat dengan total impor sebanyak 80,18 ribu ton sepanjang tahun lalu.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Rusli Abdullah membenarkan jika kebijakan India tak akan berdampak banyak pada pasokan beras Indonesia.

Pasalnya, tak semua beras yang dikirim ke Tanah Air untuk stok pemerintah. Sebagian dari beras impor adalah beras khusus yang dipasok untuk perusahaan swasta, seperti beras basmati.

"Selama ini beras kita surplus, beras umum ya bukan beras khusus. Jadi memang beras umum yang digunakan masyarakat itu kita surplus sejak 2018," jelas Rusli.

Menurutnya, untuk beras umum yang selama ini menjadi tugas Bulog untuk stabilisasi harga dan stoknya sangat aman karena surplus.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Ciri Negara Maju: Transaksi Tak Cuma Jual Telur-Cabai

Walaupun ada impor itu hanya memenuhi mandat untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan itu pun hanya sedikit dari India.

"Kita nggak impor beras umum dari India ataupun Vietnam, kalaupun ada impor kecil, makanya pengaruhnya nggak langsung," imbuhnya.

Rusli menilai saat ini yang lebih berdampak pada kenaikan harga beras adalah kekhawatiran akan el nino. Sehingga inilah yang perlu dicari pemerintah cara untuk mengatasinya.

"Harga beras domestik kenaikannya lebih didorong karena kekhawatiran el nino bukan karena India dan Vietnam stop ekspor beras mereka," jelasnya.

Waspadai el nino, pemerintah diminta jaga pasokan air petani

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Luhut Marah ke Bank Dunia Soal Peringkat Logistik RI Turun Drastis******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan marah ke Bank Duniakarena menurunkan indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia hingga 17 peringkat di 2023.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, LPI Indonesia pada tahun ini turun menjadi peringkat 63 dengan skor 3, dari sebelumnya ada di rangking 46 dengan skor 3,15.

Tak terima dengan hasil laporan tersebut, Luhut berencana untuk bertanya langsung kepada pihak Bank Dunia soal penyebab peringkat logistik Indonesia turun drastis. Sebab, ia menilai laporan LPI tersebut bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang, termasuk pengamat atas kondisi logistik di RI. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak apple to apple alias sebanding.

"Di antara negara-negara Asean (Asia Tenggara), peringkat LPI seperti ini tertinggi Singapura. Singapura tertinggi jumlah penduduk enam juta, pelabuhannya cuma satu, relatif pasti oke lah. Saya tidak setuju kalau orang bandingkan, tidak apple to apple juga apa yang terjadi," tegas Luhut.

Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Lihat Juga : Luhut Marah ke Bank Dunia soal Ranking Indeks Logistik RI Anjlok Tajam

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Ia mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

Sebelumnya, dalam laporan LPI Bank Dunia, peringkat LPI Indonesia memang kalah jauh dari negara tetangga Asean lainnya. Seperti Singapura di peringkat pertama, Malaysia di posisi 31 dan Thailand di rangking 37.

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Luhut Marah ke Bank Dunia soal Ranking Indeks Logistik RI Anjlok Tajam******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan bakal meminta klarifikasi Bank Duniasoal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik(LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di tahun ini.

Luhut mengaku kecewa dengan laporan itu. Karena itu, secara spesifik ia mengatakan bakal menanyakan anjloknya ranking Indonesia kepada Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Langkah itu dilakukan pemerintah Indonesia karena laporan LPI yang dirilis Bank Dunia bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah.

"Kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan, gak perlu kecil hati, tapi harus transparan. Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia),tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 (LPI 2018) jadi 63," katanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang, termasuk pengamat atas kondisi logistik di RI. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak apple to apple alias sebanding.

"Di antara negara-negara Asean (Asia Tenggara), peringkat LPI seperti ini tertinggi Singapura. Singapura tertinggi jumlah penduduk 6 juta, pelabuhannya cuma 1, relatif pasti oke lah. Saya tidak setuju kalau orang bandingkan, tidak apple to applejuga apa yang terjadi," tegas Luhut.

Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Ia mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

KCIC Ingatkan Bahaya Tali Layangan ke Kereta Cepat, Bisa Korsleting******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengingatkan warga untuk tidak bermain layang-layang dekat rel kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) karena bisa mengganggu dan membahayakan operasional. 

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan jalur KCJB dialiri arus listrik sebesar 27,5 KV yang akan menjadi sumber penggerak melalui media pantograf yang terdapat dibagian atas kereta.

Pantograf tersebut akan terhubung dengan jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) atau Overhead Catenary System (OCS).

Contoh benda penghantar adalah bahan seperti kertas timah dan tali layang yang mengandung kawat logam.

Benda-benda ini, kata dia, ketika tergantung pada saluran listrik, dengan mudah dapat menyebabkan korsleting dan pemutusan sirkuit.

"Benda isolator seperti kain plastik dan layang-layang, ketika terkena angin kencang, sangat mudah terjerat pada LAA dan menyebabkan kerusakan pada pantograf," jelas Eva melalui keterangan resmi, Sabtu (22/7).

Ia menuturkan pada kasus ringan, jika terjadi gangguan dari benda asing, pantograf dapat rusak dan KCJB berhenti.

Pada kasus yang lebih serius, dapat menyebabkan putusnya kabel LAA dan pemadaman listrik, sehingga bisa mengganggu operasional perjalanan kereta.

Terjadi beberapa insiden

Lebih lanjut, Eva mengatakan sejak dilakukan pengujian KCJB, telah terjadi beberapa kali insiden benda asing tergantung pada LAA. Insiden ini terutama terjadi di area antara Stasiun Padalarang hingga Stasiun Tegalluar, dengan banyak masyarakat bermain layang-layang di dekat jalur KCJB.

Akibatnya, terdapat sejumlah kejadian layang-layang terjebak pada LAA yang mengganggu proses pengujian.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak melakukan sejumlah hal yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan bersama. Salah satunya imbauan untuk tidak bermain layang-layang bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar jalur.

Pasalnya, benang dan layangannya berpotensi mengganggu kelistrikan jika tersangkut pada bagian jaringan LAA. Selain itu masyarakat juga diminta untuk tidak masuk ke jalur KCJB dengan melewati pagar pembatas karena sangat berbahaya.

"Sosialisasi dilakukan dalam berbagai cara mulai dari secara langsung mendatangi area pemukiman warga dan memasang materi sosialisasi berupa poster ataupun spanduk terkait sejumlah hal yang dapat membahayakan perjalanan KA cepat serta masyarakat," tutur Eva.

Ia menambahkan melalui koordinasi dengan TNI Polri sosialisasi juga dilakukan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan bersama. Sekitar 500 personil TNI Polri turut membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah wilayah.

Eva mengatakan KCIC sangat mengapresiasi kolaborasi dari TNI Polri yang telah ikut serta berupaya memberikan pemahaman ke seluruh lapisan masyarakat.

"Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keselamatan dirinya maupun orang lain di sekitar jalur KA Cepat." tutup Eva.