pola gacor inces hari ini

Warisan langit berbintang di kota

Menteri PUPR Buka Pintu Lebar******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam pembangunan ibu kota baruatau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut dia, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam membangun IKN Nusantara.

"Sekali lagi, IKN untuk generasi muda PUPR adalah kesempatan, baik teknis maupun non teknis. Teknis karena kita membangun infrastruktur dengan teknologi baru. Anak-anak muda manfaatkan IKN ini menjadi training ground, Anda harus mulai tertarik sejak dari perencanaan," ujarnya dilansir Antara, Rabu (30/11).

"IKN Nusantara didesain menjadi kota masa depan. Apapun istilahnya, forest city atau smart city, berarti kota untuk generasi muda, manfaatkan kesempatan tersebut," ajak Basuki.

Menurut Basuki, generasi muda PUPR bisa mengambil intisari dan keilmuan tentang penerapan smart city untuk selanjutnya diimplementasikan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Kami sudah siapkan 25 orang yang kemarin training di Korea Selatan. Di sana (Korsel) sedang membangun eco delta smart city Busan. Untuk yang ikut training, tolong sebarkan ilmunya dari Korea. Jadi, IKN adalah kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, engineer maupun non-engineer," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah mulai membangun infrastruktur di kawasan inti IKN Nusantara yang mencakup gedung pemerintahan.

Antara lain, kementerian, termasuk juga istana kepresidenan dan wakil presiden.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Zulhas Blak******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan imporberas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bulog.

"Jadi sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau gak salah itu 6 hari untuk nambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Mengacu pada data Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok beras, Zulhas mengatakan stok beras RI surplus dan tidak perlu impor. Namun, stok beras tersebut ada di pedagang dan rumah tangga. 

Oleh karena itu, Zulhas menekankan bahwa beras adalah makanan pokok yang penting. Dengan begitu, Kemendag menegaskan persediaan beras Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.

DPR pun memberi waktu kepada Kementan untuk memenuhi cadangan beras nasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food pada Rabu (23/11).

"Kalau diperlukan (perizinan impor), segera. Persetujuannya sudah untuk beli barang itu (beras), masuknya kapan saja, anytime. Jadi kalau memang diperlukan Bulog hari ini, besok, lusa, sudah bisa. Kami fleksibel, kalau mereka gak bisa memenuhi dalam 6 hari itu, ya silakan mau 1 atau 2 hari setelahnya (impor beras)," tegas Zulhas.

Sebenarnya, Zulhas sudah mencoba melakukan cara lain. Ia bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli gabah atau beras dalam negeri di atas harga pasar.

Mendag menuturkan biasanya harga gabah itu Rp4.450 per kg. Namun, Jokowi sudah memerintahkan agar bisa membeli gabah dengan harga Rp5.000, Rp5.500, bahkan sampai Rp6.000 per kg, agar stok dalam negeri terpenuhi.

"Kedua, beras biasanya dari petani itu harga paling tinggi Rp8.000. Sekarang boleh beli Rp10 ribu, asal barangnya ada, untuk memenuhi cadangan Bulog. Memang sampai saat ini belum terpenuhi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.

Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.

Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.

Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci Tertinggi

Kementan Kekeh Stok Beras Sanggup Penuhi Gudang Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan stok berasdi beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

Ia pun berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut. Dengan begitu, Bulog tidak perlu melakukan impor beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang.

Batara juga mengatakan dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Dengan begitu, tidak mungkin kebutuhan gudang tidak dapat terpenuhi.

"Saat ini pun petani sedang berproduksi dan Februari-Maret stok akan melimpah. Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan," imbuhnya.

Sebelumnya, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu Kementan diberikan waktu memvalidasi data lapangan dan besaran stok beras yang ada di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan.

Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

"Dan sekarang ini sedang kami minta ada peraturan menteri terutama dari menteri ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukum, itu kan jadi masalah," terang Muhadjir.

Selain itu, ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Sinergi dengan UMKM, PNM Dorong Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung Pemerintah Kabupaten Sleman yang baru saja menggelar Jambore Kewirausahaan Sosial dalam rangka memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Lapangan Denggung, Sleman, 24-26 November 2022.

Kegiatan ini menjadi media yang tepat untuk memudahkan kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha UMKM, pelaku pasar, dan pemerintah guna menguatkan kembali peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan acara ini bertujuan untuk memajukan usaha mikro dan usaha kecil, sehingga sangat penting diikuti para pelaku UMKM.

Melalui acara ini, dia turut menyampaikan terimakasih atas dukungan stakeholdersyang terlibat, diantaranya BUMN, PNM, OJK serta jajaran dari sektor swasta lainnya.

Sebagai informasi, bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian dengan total nasabah PNM Mekaar hingga 29 November 2022 mencapai 13,3 juta nasabah. Dengan total pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp160,6 triliun.

Saat ini, PNM memiliki 4213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 422 Kabupaten/Kota, dan 6158 Kecamatan.