main508

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

Pengusaha Respons Gedung Swasta Wajib Beli Sendiri Alat Water Mist******

Pengusaha merespons rencana Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air (water mist) untuk menekan tingkat polusi udara. Namun, Pemprov DKI tak akan memberikan bantuan anggaran daerah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

"Apa pun usaha yang bisa mengurangi supaya polusi udara tidak tinggi dan supaya udara yang kita hirup lebih sehat, upaya apa pun akan baik, tinggal dicari mana yang terbaik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arjsad.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan alat penyemprot uap air (water mist) di gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat water mist tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8). 

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Tianxuan

PUPR Beber Progres Tol Tanpa Sentuh usai Bertemu Roatex******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan hasil pertemuan dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terkait multi lane free flow(MLFF) alias tol tanpa sentuh.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pertemuan digelar hari ini. Kendati, Hedy menyebut pembahasan antara pemerintah dengan Roatex belum rampung.

"Kita masih akan lanjut Senin (11/9) nanti. Masih ada yang harus kita pertemukan, nanti Senin kita lanjutkan. Isu-isunya belum beres semua. Kan ada ruang lingkup yang berubah, dulu enggak ada yang namanya transisi, sekarang ada. Jadi, ada perubahan dari ruang lingkup kerja. Ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Dampak pembiayaannya bagaimana, banyak hal," jelasnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Ia menegaskan masalah uang tidak mudah dengan hanya sekali 'bersalaman', melainkan harus jelas bagaimana perhitungannya. Hedy menyebut PUPR dan Roatex masih belum sepakat soal transisi ini.

"Ya, belum sepakat. Nanti kita sepakati dulu. Tunggu saja nanti (rencana uji coba MLFF akhir 2023). Kita masih lakukan pembahasan dengan pihak terkait. Ya (uji coba masuk dalam kontrak), sistem transisinya saja belum disepakati," tutur Hedy.

"Ini kan ada perubahan ruang lingkup, harus ada kesepakatan lagi dong. Kalau uji coba itu kan sistemnya harus disepakati dulu. Ini kan ada transisi, yang mau dicoba apakah open atau transisi dulu? Harus jelas dulu," terangnya.

MLFF sebelumnya dijadwalkan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali. Namun, rencana tersebut batal karena kisruh manajemen RITS.

Eks Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan mengatakan pihak Hungaria berharap teknologi tol nirsentuh itu diterapkan di tanah air seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal batin Jinyi

Diskon Meja dan Kursi Kerja di Transmart, Cocok buat Work from Home******

Kamu balik kerja dari rumah lagi alias work from home? Butuh meja dan kursi kerja baru? Nah, beli aja di Transmart.

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja hari ini, Selasa (29/8).

Lihat Juga : Diskon AC di Transmart Rp1,1 Juta, Bisa Pasang Gratis di Rumah

Selain itu, ada juga diskon untuk pembelian Wallace Office Chair Black dari harga normal Rp1,49 juta menjadi Rp1,03 juta per unit.

Diskon ini bisa didapatkan dengan menggunakan pembayaran Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Nah, cocok banget kan untuk WFH biar suasana dan kenyamanan kerja di rumah tetap kondusif dan bikin kamu fokus.

Tak hanya meja dan kursi kerja, masih ada banyak diskon untuk pembelian produk furnitur di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Total diskonnya juga enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen untuk aneka produk terpilih. Selain itu, ada juga diskon tambahan 20 persen kalau pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Tunggu apalagi? Yuk segera merapat ke Transmart terdekat!

Tuhan lahir

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

jalan misterius

Erick Thohir Buat Kajian Agar Mobil Listrik Bisa Dapat Tarif Tol Murah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan tarif tol lebih murah bagi mobil listrik. Menurutnya, kajian dilakukan karena penggunaan kendaraan listrikbisa menurunkan tingkat polusi udara.

"Apakah bisa jalan tol juga misalnya lebih murah mobil listrik. Ini juga sedang kita kaji," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8).

Selain tarif jalan tol yang lebih murah, Erick juga mengkaji untuk menerapkan tarif parkir lebih murah bagi mobil listrik di fasilitas publik milik BUMN.

Erick mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta perlu didorong sama seperti Beijing, China, dan Sao Paolo, Brasil. Kedua kota itu telah berupaya memperbaiki kualitas udaranya sejak 10 tahun lalu.

Namun, Erick menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak supaya itu bisa terwujud.

"BUMN tidak mungkin berdiri sendiri karena konteksnya lebar terkait kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga kebijakan berbagai kementerian," kata Erick.

Kualitas udara Jabodetabek dan sekitarnya disebut memburuk beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah wilayah terlacak jadi langganan zona merah polusi, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan.

Penyebab polusi udara pun telah diungkap oleh sejumlah ahli dan pemerintah. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab polusi udara, di antaranya PLTU, kebakaran hutan, dan transportasi.

[Gambas:Video CNN]