situs tergacor hari ini

hoye55 63Jutaan kata 857107Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs tergacor hari ini》

KPK panggil Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Max Ruland Boseke sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya, yakni Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum Basarnas 2014 Kamil dan Direktur Sarpras Basarnas 2014 Rudy Hendro Satmoko.

Kemudian, Karo Perencanaan Basarnas 2014 Dadang Arkuni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Basarnas Anjar Sulistiyono, serta dua pihak swasta Tedy Karuci dan William Widarta.

Baca juga: Penyuap mantan Kabasarnas minta dibebaskan dari dakwaan

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan keterangan apa saja yang akan didalami tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Pada Kamis, 10 Agustus 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

"Betul, saat ini KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI tahun 2012 hingga 2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014," kata Ali Fikri.

Baca juga: Marilya, penyuap mantan Kabasarnas minta diadili seringan-ringannya

Ali juga menambahkan bahwa kasus ini adalah kasus yang berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas yang merupakan institusi sipil dan saat ini pengumpulan alat bukti masih kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya.

Baca juga: Penyuap eks Kabasarnas Roni Aidil minta dihukum seringan-ringannya

Meski demikian, Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai profil lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dia mengatakan profil tersangka, uraian perkara, perbuatan hukum, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.

Mengenai penyidikan tersebut, lembaga antirasuah ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut.

Pemberlakuan cegah terhadap tiga orang tersebut berlaku hingga Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Baca juga: KPK periksa Koordinator Teller Bank Mandiri saksi korupsi di Basarnas
Baca juga: KPK dalami dugaan perintah pejabat Basarnas untuk rekayasa lelang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Erick Thohir rencanakan sinergi Bank Muamalat dan BTN Syariah******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menjadikan Bank Muamalat dan BTN Syariah sebagai bank syariah besar di Indonesia.

"Kita diskusi dengan BPKH, Menteri Agama, mungkin enggak kita bersinergi dengan Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ujar Erick saat temu media di Jakarta, Selasa.

Erick mengatakan, penggabungan Bank Muamalat dan BTN Syariah diharapkan bisa masuk 16 besar bank syariah dunia bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).

BSI sendiri saat ini menempati posisi kelima dalam bank syariah terbesar di dunia, di mana sebelumnya berada pada urutan ketujuh.

Lebih lanjut, menurut Erick, saat ini finansial syariah menjadi bisnis perbankan yang menarik.

"Finansial syariah menarik pada saat ini. Sedang dalam proses pembicaraan, kalau lancar Maret 2024 bisa," kata Erick.

Diketahui, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu mengatakan unit usaha syariah (UUS) perseroan setelah aksi spin off akan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

Pihaknya akan mengeluarkan UUS dari induk BTN dan digabungkan dengan bank syariah yang akan diakuisisi, dengan target selesai pada semester II-2024 mendatang.

Nixon menjelaskan, saat ini BTN sedang dalam tahap pengajuan letter of interest (LOI) kepada dua bank syariah di Tanah Air untuk diakuisisi, yang belum bisa disebutkan nama maupun nilai asetnya.

Nantinya, UUS BTN yang sudah ada akan digabungkan dengan bank syariah yang diakuisisi tersebut, dengan ditargetkan proses akan selesai pada April atau Juni 2024.

Baca juga: BTN Syariah akan jadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia

Baca juga: Unit Usaha Syariah BTN catat laba bersih Rp281,21 miliar per Juni

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023

THR 2024 Cair Full, PNS Ini Bakal Kantongi Rp123 Juta******

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo merupakan PNS yang menerima THR terbesar yakni Rp123 juta pada Lebaran besok. (Foto: CNNIndonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah memutuskan kembali memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 secara penuh 100 persen.

Sejak 2020, pembayaran THR PNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, besaran THR yang diterima masing-masing abdi negara ini akan berbeda antara satu dengan lainnya. Pasalnya, jumlah THR ini sangat bergantung dari golongan, nilai tunjangan, hingga instansi tempat mereka bekerja.

PNS yang menerima THR terbesar tentu erat kaitannya dengan mereka yang memiliki pendapatan terbesar.

Lantas siapa PNS yang bakal menerima THR terbesar?

Lihat Juga :

Melihat Dahsyat Perputaran Uang dari Konser Taylor Swift di Singapura

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima PNS setiap bulannya, yakni gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Untuk gaji pokok terendah, ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan, sedangkan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Soal tunjangan, selama ini para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Adapun dalam aturan itu besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana.

Sedangkan besaran tukin tertinggi Rp117 juta untuk pemimpin tertinggi instansi, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi di DJP ini masuk dalam golongan IVe.

Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.

Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Label：hoki99 slot online、situs slot paling sering menang、minggu slot

Terkait：cara mencairkan kredivo menjadi uang、situs slot yang gacor、slot gacor hari ini terbaru、situs bonus 100 persen、slot gacor 4d toto、slot188、situs slot lotre、game slot gacor、cara dapat uang 15 juta、cara pinjam di brimo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：pola maxwin gate of olympus hari ini（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

trik slot jp

77 slot bet

idn slot bonus new member 100

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Rel Bisnis

indosaku pinjaman online ojk

Sekjen Kemendagri Ungkap Banyak PNS Muda Nego******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan. (Arsip Istimewa).

Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Tuan Pertarungan

sumseltoto

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun, menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. — Rapat koordinasi perdana Satgas UU Cipta Kerja bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta. (Foto: Satgas UU Cipta Kerja)

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

link slot terpercaya di indonesia

DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegaskan larangan memasang alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di transportasi umum di Ibu Kota.

"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.

Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.

Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.

"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.

Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota

Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.

"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.

"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.

Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.

Buka log tugas Anda

daftar slot gacor malam ini

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah perberasan nasional jelang Ramadan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/pta)

Saya kembali dari ruang dewa utama

asli gacor slot

Juara bertahan Persib Bandung lolos ke semifinal Nusantara Open******

Jakarta (ANTARA) - Juara bertahan Persib Bandung U-17 lolos ke semifinal Nusantara Open 2023, setelah pada perempat final tim asal Kota Kembang itu menang 2-1 atas Garudayaksa, di Komplek Garudayaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, Senin.

Gol dari Rionaldi Mehran dan pencetak gol terbanyak musim lalu, Muhammad Gaosshirowi membuat Persib memimpin 2-0, sebelum Garudayaksa memperkecil ketertinggalan berkat gol Muhammad Ali Bintang Anjaya, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima pewarta di Jakarta.

Pada semifinal, Persib akan berjumpa tim kuat Persija Jakarta U-17. Pada pertandingan perempat final lainnya, tim ibukota itu menang besar 4-0 atas Persis Solo.

Gol-gol kemenangan Persija didapat dari kontribusi Irvan Abadi Siregar, Fandi Ahmad Muzaki, dan dwigol oleh Muhamad Rizky Padilah.

Satu pertandingan semifinal Nusantara Open 2023 lainnya akan mempertemukan Bali United U-17 melawan Bhayangkara FC U-17.

Bali mendepak Borneo di perempat final dengan kemenangan 2-0, yang didapat dari gol-gol Pande Bagus Dwi Suyasa. Sedangkan Bhayangkara memukul ASIOP dengan skor 2-1 berkat gol Mochammad Ishomiddib dan Nabil Rafi Putra Aiman.

Dua pertandingan semifinal Nusantara Open 2023 yang memperebutkan Piala Prabowo Subianto akan dimainkan pada Selasa di lokasi yang sama.

Baca juga: Garudayaksa sapu bersih kemenangan di fase grup Nusantara Open 2023
Baca juga: STY bahagia dengan Nusantara Open yang beri menit bermain pemain muda

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

link situs judi slot online terpercaya

Bawaslu: Mayor Teddy hadiri debat capres sebagai ajudan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya dalam debat pertama Pilpres 2024 pada Selasa (12/12) pekan lalu terbukti hanya sebagai ajudan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI.

"Diketahui calon presiden nomor urut dua saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau pejabat negara, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatanya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Bawaslu pada Masa Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Selasa.

Bagja menyatakan berdasarkan temuan Bawaslu di lapangan, Mayor Teddy sebagai anggota TNI tidak terbukti ikut ke dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat 3 Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan terkait dengan jabatannya sebagai ajudan calon presiden dengan nomor urut dua itu, Bawaslu juga menyatakan pihak yang dilaporkan bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA).

Baca juga: TKN: Mayor Teddy bukan timses tapi ajudan Prabowo
Baca juga: TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan

Kemudian terkait dengan pemberian teguran kedua, Bagja menyatakan masih melihat situasi dan hasil kajian bersama jajarannya. Sebab, sebagaimana perjanjian yang Bawaslu buat bersama Mabes TNI, segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI dan berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya yang berupa pemberian hukuman akan diserahkan kepada TNI.

"Kita lihat nanti. Soal pakaian dan gestur juga ya tergantung dari hasil kajian kami yang pada saat ini masih dilakukan. Selesainya? Nanti," katanya.

Hal lain yang Bagja tekankan dalam kesempatan itu yakni TNI/Polri memang tidak diperbolehkan ikut menjadi tim kampanye atau anggota pelaksana kampanye. Namun, kehadirannya diperbolehkan jika hanya memenuhi kapasitasnya sebagai pengamanan.

Sebelumnya dalam debat pertama capres Pemilu 2024, sebagian masyarakat mempertanyakan kehadiran Mayor Inf Teddy Indra Wijaya yang videonya beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, Teddy Indra Wijaya selaku ajudan pribadi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto itu tersorot kamera sedang duduk bersama jajaran pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran sambil mengenakan warna pakaian yang serupa.

Hal tersebut membuat publik mempertanyakan netralitas TNI yang diketahui dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca juga: Anies kunjungi Ponpes Al-Aziziyah NTB untuk minta doa para alim ulama
Baca juga: Ganjar dapat pesan dari pegawai difabel di pabrik rokok Bantul

《situs tergacor hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek erek binatangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs tergacor hari ini》bab terbaru。