surgaslot777

Paviliun Tianxuan

Cerita Kemenkeu Dukung Produk Lokal dengan Beli Hasil Petani RI******

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan salah satu bentuk dukungannya terhadap produk lokal adalah dengan membeli buah hasil petani Indonesia.

"Saya selalu rewel kalau rapat-rapat. Mari kita beli buah lokal saja. Staf bilang, 'Pak, kecut Pak'. Itu kan hari pertama, kalau sebulan biasanya sudah berubah manis. Belilah buah lokal, kecut dikit ditahan-tahan saja," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pernyataan Heru muncul dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum yang rencananya digelar pada Agustus.

Namun, ia tak menutup mata bahwa pemerintah harus terus membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya, agar kualitas produk-produk lokal bisa lebih baik dan sanggup membentuk pasar mandiri.

"Kalau misal semua rapat itu buahnya dari lokal, petani dan pekebun di kampung saya bisa hidup. Kalau kue-kue dibikin dari bahan-bahan lokal, rasanya kita akan melihat kampung atau desa semarak dengan kegiatan bisnis, ekonomi berkembang. Itu harapan dan tanggung jawab kita," tutur Heru.

Heru lantas meminta pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk mencarikan solusi atas masalah administratif.

Pasalnya, ia mendapat laporan bahwa pedagang buah di Pasar Senen, Jakarta Pusat kerap keberatan saat dimintakan bon.

Lihat Juga : Daftar 23 Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Kripto Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu heran dengan tingkah orang Indonesia yang doyan pamer tas branded impor.

"Selama ini kita lihat ada yang bangga bawa tas logonya 'H' (Hermes) gede-gede. Jadi, harusnya yang lebih ditonjolkan adalah produk dalam negeri. Karena tidak ada negara atau bangsa lain yang mempromosikan Indonesia. Bagi saya agak janggal jika kita mempromosikan produk asing," komentarnya.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kemenkeu Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN). Ia heran jika masih ada K/L yang bangga gunakan produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]

Orang suci pertama sepanjang masa

IHSG Bangkit ke 6.900 Meski 324 Saham Layu******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.900 pada Jumat (28/7). Indeks saham naik tipis 3,56 poin atau plus 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,78 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 196 saham menguat, 324 terkoreksi, dan 221 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor basic yang naik 0,99 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan kuat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,40 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,41 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,17persen.

Kendati, bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,31 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,42 persen, dan indeks DAX di Jerman merosot 0,23 persen.

Bahkan, bursa Amerika kompak ditutup merah. Indeks S&P 500 jatuh 0,64 persen, indeks NYSE minus 0,90 persen, dan indeks NASDAQ Composite amblas 0,55 persen.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Jawa Timur Ingin Bangun MRT dengan Dukungan APBN******

Pemerintah Provinsi Jawa Timurberkeinginan untuk membangunMRT di Surabaya.

Namun, demi mewujudkan keinginan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pemerintahannya butuh dukungan dari pemerintah pusat atau APBN supaya proyek itu bisa terbangun.

Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT cukup besar.

Emil mengatakan campur tangan pembangunan MRT dalam bentuk dukungan APBN sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta. 

"Itu kalau melihat ke Jakarta (MRT Jakarta), tidak mungkin itu penuh swasta, harus ada peran serta darigovernment," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

"Corenya ini memang tidak bisa tanpa pusat. Jadi memang ranahnya ini harus ke pusat," imbuhnya.

Meski belum ada kejelasan sumber pendanaan. Namun, Jatim terus melakukan persiapan seperti administrasi untuk pembangunan MRT ini.

"Persiapan terus kita lakukan. Kalau nggak disiapkan dari sekarang , ditunda-tunda ya tidak akan pernah jadi," paparnya.

Sementara, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk membangun MRT Surabaya, Emil mengungkapkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"(Perkiraan pembiayaan) Tunggu pertemuan saya berikutnya dengan Bappenas," kata Emil.

Sama seperti pembangunan MRT Jakarta, MRT Surabaya juga akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat ini, perusahaan Negeri Sakura tersebut tengah melakukan studi atau kajian untuk proyek ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kebetulan yang mengembangkan di Jakarta itu JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya," jelasnya.

Namun, ia mengakui proses pembangunan moda transportasi canggih seperti MRT memang membutuhkan waktu. Karena itu, persiapan sebelum pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tak menjadi proyek mangkrak.

"Kita memang sudah mulai merintis nih proyek, tapi kan tidak bisa selesai jangka pendek. Nah, ini terus berprogres dan untuk detail nya nanti kita sampaikan," pungkasnya.

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Erick Thohir Buka Suara Soal Saham Waskita Hengkang dari IDX BUMN 20******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi soal saham PT Waskita Karya (Persero) yang terdepak dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham perusahaan pelat merah pilihan.

Erick mengatakan hal itu terjadi lantaran ada kasus fraud atau kecurangan.

"Bagaimana waktu itu mengeluarkan surat utang atau bond, tidak ada tanggung jawab, ya tidak apa apa. Itu bagian pertanggungjawaban, dan itu nanti akan kita perbaiki perusahaannya," katanya di kantor Kementerian BUMN, Selasa (1/8).

"Para direksi yang menjabat juga saya mau ada kontinuitas keputusan, tidak karena dia menjabat hari ini, nanti lima tahun lagi perusahaannya jadi masalah. Dia harus bertanggung jawab juga," kata Erick.

Hengkangnya saham Waskita tersebut tertuang dalam surat edaran Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah terdepak, posisi emiten berkode WSKT digantikan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON).

BEI sendiri saat ini masih menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham WSKT karena menunda pembayaran bunga obligasi ke-11.

Lihat Juga : Erick Thohir Buka Suara soal Uji Coba LRT Jabodebek untuk Umum Ditunda

Langkah itu dilakukan dengan mengacu pada surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-1184/DIR/0523 tanggal 5 Mei 2023 terkait Penundaan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CN1).

Sementara itu, pihak WSKT mengatakan penundaan pembayaran obligasi dilakukan karena perseroan masih dalam masa standstill atau bentuk optimal dari equal treatment kepada kreditur dan pemegang obligasi non penjaminan. Kondisi ini akan memberikan waktu bagi perseroan dalam melakukan preservasi kas untuk aktivitas operasi.

WSKT juga sedang mempersiapkan skenario modifikasi master restructuring agreement (MRA) dan skema restrukturisasi yang komprehensif kepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi non penjaminan.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Indonesia Rugi Rp551 T Imbas Makanan Terbuang 48 Juta Ton per Tahun******

Kepala Badan Pangan Nasional(NFA) Arief Prasetyo Adi menyoroti pemborosan makananyang dilakukan di Indonesia.

Mengutip studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ia mengungkapkan total sampah makanan Indonesia mencapai 23 juta hingga 48 juta ton per tahun selama periode 2000-2019.

Seharusnya, apabila tidak terbuang, sampah makanan itu bisa menghidupi 61 juta - 125 juta orang atau setara 29 hingga 47 persen populasi rakyat Indonesia.

"Dengan estimasi kerugian yang ditimbulkan dari adanya sampah pangan tersebut, tentunya harus kita cegah dengan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang melalui gerakan setop boros pangan," ujar Arief saat menghadiri Forum United Nation Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktacking Moment di Roma, Italia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/7).

Menurut Arief, Indonesia menaruh perhatian serius pada masalah penyusutan pangan (food loss) dan sampah makanan (waste) yang bisa berdampak pada ketahanan pangan dan gizi. Terlebih, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan soal ancaman krisis pangan global.

"Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste. Sekitar 14 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) , dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste)," ungkapnya.

Karenanya, ia menilai perlu kolaborasi global demi menekanfood loss and waste.

Berdasarkan mata rantai produksi pangan, poin terbesar yang berpengaruh dalam food loss and wasteterjadi pada tahap konsumsi. Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam menangani food loss and wastesecara efektif.

"Dalam menghadapi isu food loss and waste, Indonesia telah mengidentifikasi beberapa kebijakan, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan support system,penguatan regulasi, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataanfood loss and waste," ujarnya.

Arief memaparkan sejumlah strategi mencegahfood loss and wasteantara lain dengan membuat platform dan berkolaborasi lintas sektor yang melibatkan tiga kelompok pelaku.

Kelompok pertama adalah penyedia makanan/donator yang meliputi restoran, hotel dan retail dan penjual makanan lainnya. Kelompok kedua adalah organisasi sosial yang menjadi foodhub yang bertugas dalam menghubungkan penyedia/donor makanan dengan kelompok penerima, seperti FoodBank of Indonesia, Yayasan Surplus, Badan Amil Zakat Nasional, dan lain-lain.

"Kelompok terakhir adalah kelompok penerima manfaat yang tengah menghadapi masalah kekurangan pangan di antaranya anak-anak, lansia, panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan dan memfasilitasi kendaraan logistik pangan untuk pendistribusian pangan berlebih dari pendonor ke penerima manfaat.

"Tidak kurang dari 27 ton pangan berlebih telah didistribusikan kepada kelompok penerima manfaat di Jakarta sepanjang Desember 2022-Februari 2023. Ini tentunya akan kita perluas ke berbagai wilayah sehingga gerakan ini terus bergulir dan berdampak positif pada ketahanan pangan kita," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Akulah Kaisar Dewa Sembilan Surga

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]