kegunaan aplikasi kredivo

Penyihir terhebat di dunia sihir

slot gacor 98

Biogas jadi solusi atasi limbah peternakan di Cikoko******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa permasalahan limbah peternakan sapi di Kelurahan Cikoko yang pernah dikeluhkan warga sudah diatasi dengan instalasi biogas.

"Saat ini sudah ditangani melalui program biogas pada peternakan sapi yang ada di Kelurahan Cikoko ini," kata Sekretaris Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa pemasangan instalasi biogas di peternakan sapi yang berada di RT 009/RW 003 Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) ini merupakan langkah pemerintah dalam menangani limbah.

Menurut dia, keberadaan peternakan sapi di tengah kota sempat menjadi masalah.karena banyak warga mengeluh adanya limbah yang dihasilkan.

Untuk itu, kata Ali, instalasi biogas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan limbah padat dan limbah cair dari peternakan tersebut.
"Ini cara kami agar usaha warga berjalan, dan masyarakat tidak terganggu," katanya.

Baca juga: Anggota DPRD DKI: Peternakan sapi perkotaan masih prospektif
Baca juga: Beternak sapi di Jakarta bukanlah impian

Pada pertengahan tahun 2023, keberadaan limbah sapi sempat dikeluhkan oleh warga sekitar karena menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi sarang nyamuk.

Seorang warga yang berada di sekitar peternakan itu, Hasan melaporkan permasalahan tersebut berulangkali, baik melalui aplikasi pengaduan masyarakat JAKI maupun langsung bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Permasalahan tersebut pernah diberikan solusi oleh pemerintah dengan membuang kotoran sapi dengan truk, namun hasilnya masih belum maksimal, dan sempat pula ditimbun hasilnya pun tetap nihil.

Akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel memutuskan untuk memberikan solusi dengan pembuatan biogas, dan saat ini sudah masuk tahap akhir instalasi biogas.

Baca juga: Ini sejarah peternakan sapi perah di Jakarta Selatan
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Master Kartu Permainan

datamacau5d

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

tujuh belas lagi

situs online paling gacor

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Tangkap Alam Abadi

www.togel hongkong.com

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Jakarta, CNN Indonesia--

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Perhatikan saya

situs link gacor hari ini

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

rencana masa makmur

judi slot gacor malam ini

Bos Bulog Jamin Tak Ada Atribut Kampanye di Bansos Beras******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024. 

"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.

"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.

"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)