slot gacor terpercaya hari ini

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Bos Defend ID Sebut BUMN Pernah Saling Sikut Rebutan Proyek Alutsista******

Direktur Utama PT Len Industri(Persero) Bobby Rasyidin menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 'saling sikut' menggarap proyek Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Hal itu terjadi sebelum para BUMN tergabung dalam holding pertahanan bernama Defend ID.

Bobby mengenang masa kelam tersebut. Saat itu ada 5 perusahaan pelat merah yang berebut sejumlah proyek alutsista.

"Terus terang sebelum diholdingkan, ini 5 BUMN seperti disampaikan Bang Arya (Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga), silo-silo itu banyak terjadi. Seperti PT Pindad dan PT Len kalau ada sistem di dalam platform, itu rebutan," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

"Jadi, kalau misalnya bicara tank itu otaknyabattle management system (BMS), produk PT Len sebenarnya. Tapi dulu ketika tank dibuat oleh PT Pindad, PT Len tidak kebagian," sambung Bobby.

Silo adalah istilah dari bisnis yang diartikan sebagai sikap menolak berbagi informasi. Ada juga yang mengartikan ini sebagai sikap bekerja sendiri-sendiri.

Bobby menyebut saling sikut juga terjadi ketika PT PAL membuat kapal yang otaknya adalahcombat management system (CMS). Sejatinya itu produk garapan PT Len.

Namun, PT PAL dan PT Len malah bersaing menggarap proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Begitu juga dengan PT DI, otaknya namanya mission system. Itu dulunya tidak punyanya PT Len, punya somebody else, sehingga dulu waktu masih silo-silo tingkat komponen dalam negeri (TKDN)-nya rendah sekali karena masing-masing entitas itu berpikir buat masing-masing dirinya saja," tuturnya.

"Tapi Alhamdulillahini tersolusikan dengan baik ketika kita holding. TKDN dari level 20 persen sekarang meningkat 42 persen di tahun lalu," imbuh Bobby.

Ia pun bersyukur kemandirian industri pertahanan Indonesia mulai terbangun sejak 1 tahun-2 tahun belakangan, utamanya sejak holdingisasi Defend ID pada Maret 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bobby juga menyebut dampak kehadiran Defend ID ke penyerapan anggaran pertahanan, yang sebelumnya di bawah 20 persen bisa naik ke 40 persen. Ia pun bersyukur Kementerian Pertahanan sebagai pelanggan utama Defend ID punya aturan khusus membeli produk Alutsista buatan dalam negeri.

"Penyerapan (anggaran) itu sudah di atas 40 persen dari anggaran rutin dan perencanaan strategis (renstra). Diharapkan akhir tahun menyerap 50 persen dan akhir tahun depan mungkin sudah 60 persen," harap Bobby.

"Dari sisi teknologi juga sudah banyak karya-karya industri dalam negeri dan teknologi yang dikembangkan dalam negeri masif digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI)," tandasnya.

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Serikat Pekerja Sebut Smartfren PHK 100 Karyawan Secara Sepihak******

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (DPP ASPEK) Indonesia mengungkapkan PT Smartfren Telecom Tbk telah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan massal kepada karyawan.

DPP ASPEK Indonesia merupakan induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan sedikitnya 100 karyawan telah di-PHK secara sepihak sampai dengan Agustus 2023. Hal itu diketahui berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

"Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap," kata Mirah melalui keterangan resmi, Senin (25/9).

Ia menuturkan beberapa anggota Serikat Karyawan Smartfren yang terdampak, telah menolak untuk di-PHK dan telah memberikan kuasa kepada DPP ASPEK Indonesia untuk diadvokasi. Advokasi ini baik terkait PHK maupun hak-hak normatif lainnya.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

DPP ASPEK Indonesia sendiri telah mengirim surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT Smartfren Telecom Tbk.

Namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak manajemen PT Smartfren Telecom Tbk.

Di sisi lain, Mirah juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk turun tangan memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.

"Agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang," ucap Mirah.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Chief Marketing Officer Smartfren Sukaca Purwokardjono untuk mengonfirmasi lebih lanjut isu PHK tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api untuk Disabilitas******

PTKereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImemberikan diskon tiketsebesar 20 persen bagi penumpang disabilitas untuk keberangkatan mulai 17 September 2023 dan seterusnya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan diskon tersebut berlaku untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Potongan harga ini dibagikan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2023.

"Diskon tetap bagi pelanggan disabilitas ini sebagai kado KAI di Hari Pelanggan Nasional bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama," ujar Joni dalam keterangan resmi, Senin (4/9).

Joni menuturkan registrasi reduksi disabilitas wajib menggunakan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas.

Registrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas, KTP asli, dan pas foto milik penumpang reduksi disabilitas yang akan didaftarkan.

Joni juga mengatakan registrasi untuk mendapatkan potongan harga ini dilakukan hanya sekali saja. Penumpang selanjutnya dapat membeli tiket dengan tarif reduksi melalui aplikasi Access atau Loket Stasiun.

"Yang harus diperhatikan penumpang disabilitas yaitu saat proses boarding dan pemeriksaan di atas kereta api, pemegang tiket dengan tarif reduksi disabilitas wajib menunjukkan bukti KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas," ujarnya.

Joni menambahkan apabila pada saat proses boarding dan atau pemeriksaan di atas kereta api, penumpang terkait tidak dapat menunjukkan KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas, maka tiket dianggap hangus dan diturunkan pada kesempatan pertama.

"Dengan adanya pemberian tarif reduksi bagi pelanggan disabilitas ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat penyandang disabilitas yang ingin bepergian dengan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa perjalanan pesawat

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return******

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakanLuhut Panjaitan ingin segera kembali bekerja. Hal itu disampaikan saat Rachmad menjenguk Luhut yang sedang dirawat di Singapura.

Rachmat juga menepis kabar Luhut akan mundur dari pemerintahan. Luhut, katanya, bahkan menirukan jenderal Amerika Serikat (AS) Douglas MacArthur saat mengatakan akan segera kembali.

"Saya sudah dua kali menjenguk beliau. Enggak ada info ini (mundur dari pemerintahan)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi sebelumnya juga menepis kabar Luhut akan mengundurkan diri. Ia mengatakan Luhut sedang dalam masa pemulihan di Singapura.

"Tidak benar (Luhut mundur dari menko marves). Pak Luhut masih dalam perawatan dokter di Singapura dengan kondisi yang sudah sangat baik dibanding sebelumnya," kata Jodi saat dikonfirmasi.

"Perawatan saat ini dititikberatkan pada fisioterapi," sambungnya.

Kesehatan Luhut menurun dan diketahui publik pada Jumat (6/10). Teranyar, Luhut mengatakan dirinya masih menjalani perawatan di Singapura. Ia mengatakan pemulihan kesehatannya masih memerlukan waktu agar bisa kembali beraktivitas.

Luhut juga menjelaskan dugaan viral foto pria yang sedang menjalani perawatan intensif bukanlah dirinya. Ia mengklaim kondisinya saat ini sudah berangsur membaik.

"Kalau boleh teman-teman tidak usah percaya terhadap foto-foto yang banyak bertebaran seliweran yang aneh-aneh gitu, saya overall dari hasil tim dokter tadi melaporkan progress saya maju sangat signifikan," jelasnya via akun Instagram pribadi, Selasa (17/10).

[Gambas:Video CNN]