yok633

Tidak di masa muda

situs resmi game slot

Desa di perbatasan Beijing******

Tianjin (ANTARA) - Sebelum Festival Musim Semi atau Tahun Baru Imlek tahun ini, tiga desa termasuk Desa Qian'ganjian di Tianjin, Desa Qian'ganjian di Provinsi Hebei dan Desa Hongshimen di Beijing, yang semuanya terletak di daerah perbatasan antara Tianjin, Hebei, dan Beijing, menandatangani perjanjian untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di daerah tersebut dan melindungi Tembok Besar kuno dengan lebih baik.

Sebagai salah satu dari tiga desa itu, Desa Qian'ganjian di Tianjin mengalami banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir, termasuk peningkatan ke jaringan 5G, jalan dua jalur baru dengan lampu-lampu terang pada malam hari yang menghubungkan dengan dunia luar, dan sistem pasokan air yang lebih baik yang bermanfaat bagi setiap rumah tangga.

Berkat pengembangan wilayah Beijing-Tianjin-Hebei yang terkoordinasi, desa itu kini menarik banyak perhatian baik dari investor maupun kalangan wisatawan.

Banyak penduduk dari kota-kota terdekat mengunjungi desa ini pada liburan Festival Musim Semi untuk merasakan suasana meriah sekaligus menikmati pemandangan pedesaan yang asri.
 

 

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

sebuah surga

olahbet

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Penukaran Poin Super

apk judi slot online terpercaya

CEO Apple soroti rencana besarnya kembangkan AI di 2024******

Jakarta (ANTARA) - CEO Apple Tim Cook menyoroti rencana besar perusahaannya kepada para pemegang saham bahwa pada tahun ini perusahaan akan mendalami teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dalam pertemuan baru-baru ini, Tim Cook menyampaikan bahwa Apple akan mengembangkan AI karena teknologi tersebut berpotensi mengubah cara melakukan sesuatu, dari menyelesaikan pekerjaan lebih cepat hingga menyelesaikan masalah dengan cara baru.

Laporan Gizmochina, Kamis (29/2) menyebutkan bahwa Tim Cook mengungkapkan sebenarnya produk Apple sudah pintar dengan AI tanpa disadari penggunanya.

Baca juga: Apple akan hadirkan fitur AI generatif akhir tahun ini

Baca juga: Tim Cook sebut Apple Vision Pro akan dijual "hanya di toko-toko kami"

Dia bahkan menyebut sebenarnya Apple sudah unggul karena lebih dulu menghadirkan AI lewat produk komputernya dan mengklaim memiliki kinerja yang lebih baik dari para pesaingnya.

Namun perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu merasa AI tetap perlu dikembangkan agar lebih banyak solusi bisa dihadirkan oleh gawai-gawainya.

Meski begitu, Apple masih merahasiakan peta jalannya dalam pengembangan AI karena merasa hal itu baru bisa diungkap menjelang produknya dirilis untuk menjaga posisinya menjadi perusahaan terdepan dalam persaingan teknologi.

Namun tidak semua orang setuju dengan betapa rahasianya Apple tentang pekerjaan AI-nya. Sebuah kelompok yang mewakili pekerja, AFL-CIO, ingin Apple mengungkapkan cara mereka menggunakan AI dan memastikan Apple melakukannya dengan cara yang benar.

Meskipun sebagian besar pemegang saham menyukai gagasan tersebut, gagasan tersebut tidak mendapat cukup suara untuk disetujui.

Perdebatan ini menyoroti pembahasan yang lebih luas tentang memastikan AI digunakan secara adil dan benar, terutama terkait hak cipta dan menghormati pencipta.

Baca juga: Tim Cook klaim iPhone platform gim terbaik di dunia

Baca juga: Apple laporkan hasil Q1 turun 5 persen secara tahunan

 

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

bk 77 slot

Lewat roadshow ini, Erick Thohir konsisten benahi kesehatan mental insan BUMN******

Balikpapan (ANTARA) -- Menteri BUMN RI Erick Thohir terus konsisten memperbaiki kesehatan mental karyawan BUMN melalui roadshow eventbertajuk “1000 Manusia Bercerita” yang diikuti 300 insan muda BUMN. Acara ini merupakan roadshowke-5 yang di diselenggarakan di Watu Beach Lamaru, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.

Erick Thohir melalui Staf Khusus III, Arya Sinulingga, mengungkapkan bahwa Menteri Erick ingin karyawan BUMN memiliki mental yang kuat dan sehat sedari usia muda agar ketika kelak menjadi pimpinan di BUMN dapat memberikan kinerja positif. 
“Bisa membawa perusahaan agar konsisten profitdi sisi lain juga memiliki karyawan dengan kesehatan jasmani dan mental yang baik. Apalagi Pak Erick terus mendorong agar individu berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi pemimpin perusahaan,” jelas Arya.
Hal ini sejalan dengan Employee Well-being Policy(EWP) yang sudah dirilis oleh Menteri BUMN beberapa waktu. EWP merupakan pondasi agar seluruh BUMN dan karyawannya tidak hanya mengejar profituntuk perusahaan namun juga memberikan keseimbangan bagi kesehatan mental karyawan.
Dalam kegiatan “1000 Manusia Bercerita” terdapat diskusi inspiratif dengan sejumlah tokoh yang mempunyai pengalaman erat mengenai kesehatan mental di antaranya Aurelie Moeremans (aktris), Adinda Cresheilla (Putri Indonesia Pariwisata 2022), Hendrick Tanuwidjaja (Praktisi Mindfulness), Raden Prisya (Mindfulness & Well-being Coach), Fadjar Djoko Santoso (Millenials/BUMN Runners & VP Corporate CommunicationPertamina).
Selain mengajak karyawan BUMN di Kalimantan pada acara 1000 Manusia Bercerita, terdapat workshop influencerBUMN untuk peningkatan kompetensi komunikasi karyawan BUMN lewat media sosial. Workshopdiisi dengan sesi dan tema khusus membuat konten Ibu Kota Negara (IKN) dan aset BUMN di Balikpapan. Rangkaian event ditutup dengan acara lari pagi Fun Run 5K pada Rabu (28/2) bersama seluruh peserta eventdan BUMN Runners Kalimantan dengan rute start dimulai dari Lapangan Merdeka sampai dengan Kompleks Perumahan Pertamina Balikpapan.
Adapun seluruh rangkaian kegiatan event merupakan kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Pertamina, Pegadaian, Bukit Asam dan Pembangunan Perumahan (PP). Kalimantan Timur (Balikpapan) dipilih sebagai kota ke-5 dalam rangkaian roadshow eventsetelah sebelumnya diadakan di Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (Magelang), Jawa Timur (Malang), dan Bali (Denpasar).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Hancurkan Tuhan

slotace99

TII sebut penggunaan Sirekap baik, bagian dari keterbukaan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai tujuan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sangat baik, yakni sebagai bagian dari keterbukaan data Pemilu.

"Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar memperkuat integritas Pemilu," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, menurutnya, persoalan masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, penggunaan Sirekap mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Menurut Arfianto, KPU seharusnya dapat serius mengimplementasikan Sirekap dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang baik kepada petugas KPPS sehingga bisa meminimalisasi persoalan teknis di lapangan.

Sementara itu, Chief Technology Office Dattabot, Imron Zuhri mengatakan Sirekap bukanlah aplikasi yang rumit dan permasalahan yang dihadapi juga bukan permasalahan yang baru.

Sebab, KPU pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap di tahun 2020, sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi.

“KPU seharusnya dapat transparan dan membuka seluas-luasnya kepada publik terkait persoalan teknis dari penggunaan Sirekap," ujar Imron.

Hal ini penting agar semua orang dapat memberikan masukkan kepada KPU untuk perbaikan Sirekap ke depannya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: TII ajak semua pihak untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Wu Yeruomeng

infortpslot

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024