slot old

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Tiang Sensor Bayar Tol Tanpa Setop Mulai Dipasang di Jagorawi******

PTJasa Marga(Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad akan memasang tiang sensor pembayaran toltanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLLF) di Ruas Tol Jagorawi.

"Pemasangan tiang dengan berat sekitar 4,5 ton dan panjang bentang 24 meter ini, akan dilaksanakan pada KM 18+370 arah Ciawi Ruas Tol Jagorawi akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 pukul 04.00 WIB," ujar Pgs General Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Ginanjar Bekti Rakhmanto seperti dikutip dari Antara, Rabu (19/10).

Ia mengatakan dalam pemasangan ini, pihaknya bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pemilik pekerjaan, berkoordinasi dan atas diskresi Kepolisian akan melakukan pengaturan lalu lintas berupa buka tutup lajur secara situasional.

Jasa Marga pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan pemasangan tiang sensor ini.

Ginanjar mengimbau kepada pengguna jalan agar dapat memperhatikan jadwal pekerjaan tersebut, mengecek kondisi lalu lintas sebelum melakukan perjalanan, dan mengatur waktu perjalanannya.

Kepala Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan I BPJT Kementerian PUPR Galuh Permana Waluyo mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah uji coba, sebelum akhirnya akan meluncurkan teknologi tersebut kepada masyarakat untuk digunakan transaksinya.

Teknologi MLFF merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna jalan tol melakukan proses pembayaran tol tanpa berhenti.

[Gambas:Video CNN]

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan memungkinkan pengguna tol melakukan transaksi melalui aplikasi khusus di smartphone.

Manfaat penerapan teknologi MLFF, antara lain dapat menghilangkan kemacetan di gerbang tol karena tidak terjadi antrean kendaraan, mengurangi polusi dan emisi karbon.

Teknologi ini juga mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka opsi seluruh instrumen pembayaran, serta efisiensi biaya operasional pengumpulan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan jaminan BUJT tetap menerima 100 persen pendapatan tol.

Raksasa datang ke dunia

Kalbe Farma Klaim Tak Pakai Bahan yang Diduga Picu Gagal Ginjal Akut******

Kalbe Farma mengklaim tak menggunakan bahan baku etilen glicol dan dietilen glicol dalam produksi obat sirop.

Klaim ini mereka sampaikan terkait kasus gagal ginjal akut progresif atau atipikal yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Kalbe mematuhi seluruh ketentuan Badan POM dan tidak menggunakan bahan baku Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)," kata Kalbe dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (20/10).

Kasus gagal ginjal akut progresif marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan Selasa (18/10) kemarin sudah ada 206 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 99 orang di antaranya meninggal dunia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menambahkan ratusan kasus gagal ginjal misterius itu didapatkan dari laporan 20 provinsi di Indonesia yang sudah masuk per 18 Oktober 2022. Mayoritas kasus terjadi pada anak usia 1-5 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan, dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Di mana angka kematian pasien yang dirawat, khususnya di RSCM sebagai RS rujukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen," kata Syahril dalam acara daring, Rabu (19/10).

Berkaitan dengan kasus itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi memberikan resep obat sirop kepada pasien. 

Kalbe merespons positif larangan itu.

"Kebijakan antisipatif pemerintah terhadap pengaturan peredaran produk sediaan sirup merupakan bentuk kehati-hatian yang juga menjadi perhatian Kalbe dalam memasarkan obat kepada masyarakat," kata mereka.

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Fu Xian terlahir kembali di kota

Proyek Bendungan Sepaku Semoi Penunjang IKN Sudah 71 Persen******

Pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 71,33 persen.

Dengan demikian proyek bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku itu diharapkan tuntas sesuai target yakni Januari 2023.

"Sampai dengan hari ini, capaian fisik pembangunan bendungan ini sudah 71,33 persen. Kami dapat tuntas sesuai yang kami targetkan," ujar Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sepaku Semoi Irene Lucas di Sepaku, Minggu (23/10), seperti dikutip dari Antara.

Perencanaan awal pembangunan bendungan ini, lanjutnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan, kemudian bendungan ini ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Ia mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan yang sumber airnya dari Sungai Tengin tersebut juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Untuk itu, pihaknya harus mengatur pembagian area khusus dan area publik, karena fungsi utama bendungan adalah untuk area khusus, sehingga untuk kebutuhan kunjungan wisata, maka harus dibuatkan kawasan tertentu yang bersifat umum.

Target Dipercepat Jokowi dari Desember 2023 jadi Januari 2023

Awalnya, lanjut Irene, target rampung bendungan ini pada Desember 2023, namun ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke bendungan tersebut dan minta dipercepat pembangunannya, maka pihaknya mempercepat pekerjaan dan optimis dapat tuntas di Januari 2023.

Ia mengatakan bendungan yang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter per detik ini disiapkan untuk melayani kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) IKN dan warga sekitar atau hingga Kota Balikpapan.

Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang ditargetkan mampu mereduksi banjir sebesar 55 persen ini membutuhkan biaya total Rp556 miliar untuk masa pelaksanaan proyek kurun waktu 2020-2023.

"Kapasitas tampung bendungan ini adalah 10 juta meter kubik dengan panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah urukan tanah homogen," ucap Irene.

Lihat Juga : Laporan dari IKN NusantaraCerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan

Sanatorium Sanjie

Kasus Gagal Ginjal Akut, Erick Minta BUMN Farmasi Cek Ulang Obat******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir memerintahkan BUMN farmasi serta Rumah Sakit (RS) pelat merah untuk mengecek ulang kandungan obat-obatan di tengah kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI).

"Saya sudah meminta Kimia Farma sejak awal untuk mengecek obat-obatan, tidak hanya obat batuk, tapi obat-obatan yang lain yang memang harus aman dan sesuai," ujar Erick dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Sabtu (22/10).

Erick menekankan menekankan keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam layanan kesehatan BUMN.

Menurut Erick, bentuk konkret dari rasa keprihatinan yang terjadi akibat meninggalnya sejumlah anak-anak Indonesia adalah upaya pencegahan.

Karenanya, ia meminta Kimia Farma, Indofarma, RS BUMN, dan apotek-apotek Kimia Farma untuk menyortir jenis-jenis obat yang belum ada pernyataan aman.

"Itu harus kita siapkan secara menyeluruh," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]