erek2 31

Orde Langit

Daftar Posisi Lowongan Kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka rekrutmen bersama. Ada banyak posisi lowongan kerjaRekrutmen Bersama BUMN Batch 2 yang tersedia.

Pada rekrutmen bersama ini, terdapat 30 instansi BUMN dengan lebih dari 890 posisi. Selain untuk jurusan-jurusan yang spesifik seperti teknik dan akuntansi, beberapa posisi yang dibuka dapat dilamar untuk segala lulusan.

Lihat Juga : Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat

Ilustrasi. Daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Berikut beberapa daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, dirangkum dari laman resmi Rekrutmen Bersama Forum Human Capital Indonesia.

1. Staf Teknologi, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
2. Staf Pengelolaan Proyek, PT industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
3. Staf Information Technology, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
4. Staf Quality Control Testing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
5. Staf Purchasing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
6. Staf Non-Management Trainee, PT Taspen: Jenjang D3
7. Data Analyst, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
8. Data Scientist, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
9. Sales Marketing, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
10. Staf IT, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
11. Staf Portofolio, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
12. Quantity Surveyor, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
13. Engineering Office, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
14. Staf Akuntansi, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
15. Staf Satuan Pengawasan Intern, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
16. Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
17. Laboran/Operator, Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D3
18. Staf Produksi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
19. Asisten Peneliti, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
20. ATLM, PT Biofarma: Jenjang D3
21. Perawat, PT Biofarma: Jenjang D3
22. Staf HC Talent & Development, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
23. Staf Pelaksana HC Operation, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
24. Staf Finance, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
25. Asisten Peneliti Mikrobiologi, PT Biofarma-PT Kimia Farma Tbk: Jenjang D3
26. IT Officer, PT Bank Rakyat Indonesia: Jenjang S1/D3
27. Internal Audit, PT Danareksa: Jenjang S1/D4
28. Assistant Investment Manager (officer), PT Danareksa (Persero) - PT Perusahaan Pengelola Aset: Jenjang S1/D4
29. Pelaksana Reporting & Hubungan Stakeholer, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
30. Pelaksana Penyedia Jasa Pekerjaan, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
31. Business Analyst, PT Danareksa (Persero_- PT Danareksa Capital-PT Reksasentosa Dinamika: Jenjang S1/D4
32. Editor, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustara: Jenjang S1/D4
33. Copywriter, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustaka: Jenjang S1/D4
34. Business Development & Coorporate Planner: Jenjang S1/D4
35. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
36. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
37. Staf Komunikasi & Kelembagaan, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
38. Staf Bidang Hukum, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
39. Staf Keuangan & Akuntansi, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
40. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Kehutanan: Jenjang S1/D4
41. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Pertanian: Jenjang S1/D4
42. Staf Technology, Perum Perhutani, Jurusan Teknik Mesin: Jenjang S1/D4
43. Staf Komunikasi Perusahaan, Perum Perhutani: Jenjang D3
44. Staf Peneliti Riset & Inovasi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
45. Staf Pengujian, QC, dan QA, Perum Perhutani: Jenjang D3
46. Staf Industri Hasil Hutan Bukan Kayu, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
47. Staf Asesor Kompetensi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
48. Staf SDM, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
49. Staf Perpajakan, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
50. Staf Akuntansi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
51. Staf Perancangan & Pengembangan Bisnis: Jenjang S1/D4
52. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani Jurusan Manajemen: Jenjang S1/D4
53. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani, Jurusan Manajemen Hutan: Jenjang S1/D4
54. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
55. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan. Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
56. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Kayu, Perum Perhutani-PR Inhutani I. Jenjang S1/D4
57. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan Tanaman Industri Perum Perhutani, PT. Inhutani I: Jenjang S1/D4
58. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT inhutani I: Jenjang S1/D4
59. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
60. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
61. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
62. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
63. Staf Hukum dan Kepatuhan, Perum Perhutani-PT Palawi Risorsis- PT Palawi Risosis: Jenjang S1/D4
64. Supervisor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3
65. Surveyor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Tersedia Ratusan Posisi

Demikian beberapa posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Selain itu, masih banyak posisi lain yang tersedia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengeceknya di laman resmi Rekrutmen Bersama. Semoga bermanfaat. 

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

PT LII Bantah Jual Kepulauan Widi di Situs Asing******

PT Leadership Islands Indonesia (LII) membantah kabar pelelangan Kepulauan Widi, Maluku Utara di situs Sotheby's Concierge Auctions.

PT LII merupakan perusahaan yang memegang izin untuk secara eksklusif menjalankan usaha di Kepulauan Widi.

Dalam rangka menarik investasi asing besar ke pengembangan Kepulauan Widi, LII mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Sotheby's Auction Concierge yang berbasis di AS dan Inggris.

Hal ini bertujuan untuk menarik investor yang memiliki semangat dan visi yang sama dengan LII, yakni visi yang berfokus pada area konservasi skala besar, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dan pemberdayaan masyarakat.

"Sotheby's Auction Concierge dan LII sama sekali tidak bermaksud untuk "menjual Pulau Widi" dan bahwa Sotheby's Auction Concierge dan LII memahami secara penuh bahwa pulau-pulau di Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia dan karenanya kepulauan tidak dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta mana pun," bunyi pernyataan LII, dikutip dari situs www.widireserve.com, Senin (5/12).

Perusahaan menambahkan proses penggalian dana investasi melalui proses pelelangan atas interest di LII akan dilaksanakan di masa mendatang.

Investor terpilih adalah yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari LII. Salah satu syaratnya adalah yang investor harus berinvestasi dalam jumlah yang signifikan ke dalam pengembangan Kepulauan Widi.

Kepulauan Widi sendiri adalah salah satu ekosistem laut yang unik, kaya akan keragaman biota laut dan langka ditemui sehingga harus dilindungi untuk generasi mendatang.

Hal ini disebut telah menjadi dasar dan penggerak utama bagi LII dalam pengambilan segala keputusan dari sejak LII bertemu dengan instansi pemerintah pada 2014 silam.

"LII juga berkomitmen untuk mendanai kegiatan patroli Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Widi dan berencana untuk membuka Pusat Konservasi bersama dengan eco-lodge pertamanya di kepulauan tersebut pada 2024," ujar LII.

Sebelumnya, situs Sotheby's Concierge Auctions mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Sembilan putaran sangat indah

PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.

Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.

"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).

Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.

"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.

Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.

Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.

"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.

Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.

Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.

Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.

Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.

[Gambas:Video CNN]

Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.

Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.

Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.

Segera menjadi dewa

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Jakpreneur dan Kiprah Pengembangan UMKM di DKI Jakarta******

Program unggulan DKI Jakarta, Jakpreneur masih menjadi harapan sejumlah masyarakat DKI Jakarta dalam upaya mengembangkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi meningkatkan roda perekonomian warga.

Hal itu salah satunya mengemuka dalam pertemuan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta bersama Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tengah pekan kemarin.

Heru berharap wadah pengembangan generasi muda nonpartisipan dapat terus bersinergi menjadi roda penggerak peningkatan kesejahteraan sosial warga Jakarta, khususnya kalangan generasi muda.

Mengenal Jakpreneur

Jakpreneur merupakan sebuah platform untuk warga berjiwa kreatif dan inovatif, untuk mendirikan serta memajukan usaha dalam skala mikro, kecil, hingga menengah (UMKM). Jakpreneur yang merupakan gabungan dua kata, yakni Jak dari Jakarta dan preneur dari entrepreneurship.

Melalui program ini, para pelaku UMKM nantinya akan mendapatkan akses untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian dalam mengembangkan potensi usaha, dengan cara-cara kolaboratif antara Pemprov, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, lembaga, atau pihak-pihak lainnya.

Melalui Jakpreneur, para calon wirausahawan DKI Jakarta akan diberikan fasilitas pendampingan dari Pemprov DKI Jakarta mulai dari permodalan, pemasaran, ide kreatif, laporan keuangan, penyelesaian persoalan usaha, hingga pelatihan menuju pelaku usaha yang unggul.

"Peserta Jakpreneur juga akan difasilitasi untuk memperoleh dokumen perizinan dan/atau non-perizinan sesuai dengan usaha yang dijalankan," tulis pernyataan Pemprov DKI melalui laman Jakarta Smart City.

"Pertumbuhan usaha-usaha baru diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga di Ibu Kota. Terlebih di tengah situasi menantang dengan merebaknya wabah COVID19," lanjut pernyataan Jakpreneur.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas PPKUMKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu per September 2022 telah ada lebih dari 326 ribu pelaku UMKM yang telah bergabung bersama Jakpreneur.

"326 ribu pelaku usaha, sudah melampaui target dari 200 ribu pengusaha," kata Ratu dikutip dari Detik, akhir September lalu.

Program itu kemudian disempurnakan. Pada 2020, Jakpreneur dikenalkan sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang merupakan penyempurnaan program PKT.