bataravip

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Standard Chartered PHK Lebih dari 100 Karyawan Demi Hemat Rp14 T******

Standard Chartered melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 100 karyawannya di Singapura, London, hingga Hong Kong. Ini dilakukan demi menghemat biaya lebih dari US miliar alias Rp14,8 triliun (asumsi kurs Rp14.897 per dolar AS).

Mengutip Channel News Asia (CNA), PHK ini adalah bagian dari program efisiensi perusahaan. Meski belum diputuskan berapa jumlah korban PHK, pengurangan karyawan diklaim menimpa lebih dari 100 karyawan bank asal Inggris tersebut.

"Ini adalah bagian dari aktivitas bisnis normal untuk meninjau persyaratan peran kami secara berkelanjutan di seluruh bank," kata Juru Bicara Standard Chartered kepada Reuters, Kamis (8/6).

Standard Chartered selama ini memperoleh sebagian besar pendapatannya di Asia. Mereka melaporkan lonjakan laba pada kuartal pertama 2024 sebesar 21 persen, di mana capaian tersebut mengalahkan ekspektasi.

Laba bank tersebut sebelum pajak pada Januari-Maret mencapai US,81 miliar, naik dari tahun sebelumnya sebesar US,49 miliar. Bahkan, catatan ini mengalahkan rata-rata US,43 miliar dari perkiraan 14 analis.

Meski sukses mencatat laba kuartal pertama terbesar dalam sembilan tahun, penghasil pendapatan terbesarnya melalui perdagangan pasar keuangan mengalami pelemahan dibandingkan tahun lalu ketika pasar mengalami rekor volatilitas.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan mutlak

Garuda Buka Suara soal Penerbangan Calon Jemaah Haji Kalsel Tertunda******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk buka suara terkait penyesuaian jadwal penerbangan dan armada pesawat untuk kloter empat calon jemaah hajipada penerbangan Garuda Indonesia dari embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan penerbangan yang sedianya dilakukan pada Sabtu (3/6) dini hari ditunda lantaran adanya kendala teknis pada mesin pesawat yang memerlukan penanganan lebih lanjut, khususnya terkait pergantian spare partpesawat.

Irfan mengatakan kendala teknis tersebut diketahui usai petugas Garuda Indonesia bersama tim terkait tengah melakukan inspeksi akhir kesiapan armada yang akan dioperasikan penerbangan menuju Madinah bagi kloter empat.

Upaya tersebut antara lain pengoperasian pesawat pengganti, penambahan layanan penerbangan bagi jamaah yang terdampak penyesuaian armada, penyesuaian jadwal penerbangan bagi kloter penerbangan selanjutnya, penatalaksanaan flow kedatangan calon jamaah haji hingga penerapan service recovery bagi calon jamaah haji yang terdampak.

"Berkenaan dengan penerapan mitigasi tersebut terdapat penyesuaian jadwal penerbangan yang telah kami koordinasikan lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memastikan kelancaran operasional penerbangan haji," ujarnya.

Irfan menuturkan sebanyak 328 calon jamaah haji kloter empat asal embarkasi Banjarmasin tersebut selanjutnya akan diberangkatkan secara bertahap, di mana 287 jemaah direncanakan akan diberangkatkan pada hari ini, Sabtu (3/5) pada pukul 22.00 Local Time dengan menggunakan armada Airbus A330-400.

Sementara itu, sisa jamaah lainnya akan diberangkatkan dengan dua penerbangan melalui Medan pada Minggu (4/5).

Irfan pun menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Menurutnya, Garuda Indonesia telah berupaya memastikan kesiapan layanan dengan optimal, termasuk melalui penerapan inspeksi aspek safety secara menyeluruh guna memastikan aspek keselamatan penerbangan senantiasa terjaga.

"Melalui kesempatan ini kami turut menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami. Kami menyadari pelaksanaan ibadah haji kali ini merupakan momentum yang telah ditunggu oleh masyarakat Indonesia," ucap Irfan.

Ia menyebut persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya memaksimalkan kesiapan operasional penerbangan haji khususnya terkait potensi identifikasi dan penatalaksanaan safety hazard yang Garuda Indonesia terus optimalkan pada operasional layanan penerbangan haji.

Sebelumnya, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengkritik Garuda Indonesia yang menunda penerbangan jamaah haji embarkasi Banjarmasin melalui akun twitter pribadinya pada Sabtu (3/6).

"Hari ini jamaah haji embarkasi banjarmasin mengalamai delay panjang karena pesawat rusak dan diganti dengan yang lebih kecil. Maskapai @IndonesiaGaruda ini gak profesional. Embarkasi banjarmasin selalu 'dikerjain' begini sejak tahun-tahun lalu," tulisnya.

Dalam unggahan tersebut, Jonathan menyebut penundaan penerbangan bagi jamaah haji bukan pertama kali ini terjadi. Menurutnya, Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan yang sama untuk ke tiga kalinya.

"328 jamaah kloter 4 embarkasi banjarmasin terlantar karena ulah @IndonesiaGaruda. Dan ini bukan yang pertama, sudah terulang untuk kali ketiga selalu bermasalah. Tolong perhatikan BUMN ini pak @erickthohir," ujar Jonathan.

Lihat Juga : Apa Itu Haji Furoda dan Haji Plus? Ini Pengertian dan Perbedaannya

Kekuatan istri

Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 7,8 Juta Penumpang hingga Mei 2023******

Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 7,8 juta penumpangselama periode Januari-Mei 2023. Rinciannya, 4,18 juta penumpang internasional dan 3,64 juta penumpang domestik.

Khusus Mei 2023, jumlah penumpang yang dilayani bandara di Pulau Dewata ini mencapai 1,75 juta penumpang. Sebanyak 804,61 ribu di antaranya merupakan penumpang domestik dan 947,5 ribu penumpang internasional.

"Selama bulan Mei 2023, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1.752.119 penumpang baik domestik maupun internasional. Kami juga mencatat 11.429 pergerakan pesawat pada Mei," kata General Manager BandaraI Gusti Ngurah Rai, Bali Handy Heryudhitiawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6).

Menurut Handy, momen hari libur menjadi faktor pendukung tingginya jumlah penumpang pada Mei lalu.

"Kami mencatat pada beberapa momen libur nasional terdapat kenaikan jumlah penumpang domestik hingga 25 persen," sebutnya.

Kemudian, pada Mei 2023 didominasi rute Jakarta yang menjadi destinasi domestik dengan jumlah pergerakan penumpang tertinggi yakni 398,06 ribu penumpang. Dilanjutkan, Surabaya dengan 114.145 penumpang dan Makassar dengan 44.271 penumpang.

Untuk rute internasional, Singapura menjadi rute paling sibuk dengan melayani 223.504 penumpang dan diikuti dengan Kuala Lumpur dengan 122.882 penumpang, dan Melbourne dengan 73.252 penumpang.

"Selama bulan Mei, terdapat satu penambahan maskapai internasional yakni Aero Dili dengan rute Dili-Denpasar-Dili. Dengan demikian, saat ini kami melayani 29 destinasi internasional dengan 36 maskapai," ujarnya.

Selanjutnya, warga Australia masih menjadi warga negara asing (WNA) yang paling banyak datang ke Pulau Bali di bulan Mei 2023.

Berdasarkan catatan Kantor Imigrasi Khusus Kelas I TPI Ngurah Rai, terdapat 109,87 ribu WNA Australia datang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan dilanjutkan WNA India sebanyak 48.652 orang, dan WNA Tiongkok sebanyak 24.146 orang.

"Di bulan Mei, kami juga melakukan pelayanan kepada pesawat-pesawat peserta KTT ASEAN, serta melakukan berbagai persiapan untuk menerima kedatangan pesawat penumpang terbesar di dunia yaitu Airbus A380 yang mendarat dengan aman dan lancar pada tanggal 1 Juni lalul," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap momentum dan kinerja positif di sepanjang tahun 2023 ini menjadi pertanda bahwa dunia aviasi dan pariwisata segera kembali normal.

Thor yang marah

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Evolusi senjata super

Jokowi Terbitkan Perpres Percepatan Swasembada Gula Nasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).

Perpres itu dikeluarkan dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu. Dan, juga guna mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (biofuel), perlu ditingkatkan produksi bioetanol yang berasal dari produksi tebu.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel)," demikian bunyi poin c bagian pertimbangan dalam Perpres dimaksud dikutip Minggu (18/6).

Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Terdapat peta jalan atauroad mapuntuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya ada lima poin yang disinggung dalam Perpres 40/2023.

Pertama, peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan tebang muat angkut. Kemudian penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan.

Poin ketiga yaitu peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen; peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kilo liter (kL).

"Sumber lahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multiusaha," bunyi Pasal 3 ayat 2 Perpres 40/2023.

Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028. Sedangkan pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Pencapaian peningkatan produksi bioetanol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Peta jalan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak terkait.

Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

"Peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 3 ayat 7 Perpres tersebut.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat