slot hari ini

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

judi slot388

Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi******

Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
 Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.


Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno

kerja tanpa modal dapat uang

Pengamat: "Crowdfunding" desa harus selaras dengan pembangunan SDM******

Jakarta (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah mengatakan crowdfunding atau pendanaan dengan melibatkan masyarakat di desa harus dibarengi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa agar berjalan maksimal.

Hal tersebut dikemukakannya dalam merespons visi misi dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat antara para Cawapres pada Minggu (21/1).

"Crowdfunding itu apakah bisa menghalau keinginan warga desa untuk hijrah ke kota? bisa jadi iya, namun itu bisa tumbuh jika kapasitas warga desa meningkat," kata Tantan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tantan mengemukakan kecakapan masyarakat dalam mengidentifikasi peluang dan potensi desa, rasa kemandirian dalam membuat keputusan terkait desa, serta kesadaran untuk membangun desa yang mereka tinggali harus menjadi perhatian untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.   

"Ini adalah semua persoalan mengapa urbanisasi sulit untuk dicegah," ujarnya.  

Di sisi lain, Tantan menyebutkan kota selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi warga desa, karena memiliki lebih banyak peluang. Ia menilai kota selalu diposisikan secara head-to-head dihadirkan untuk menggoda warga desa untuk hijrah ke kota.  

"Akibatnya adalah desa dengan segala potensi yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, kekayaan bumi, alam, serta sumber daya yang ada di desa tidak bisa dikelola secara optimal, karena sumber daya desa yang profesional dan ahli lebih banyak yang hijrah ke kota," paparnya.  

Untuk itu, ia menyarankan agar kebijakan pemerintah harus lebih bisa membangun kapasitas SDM yang ada di desa, agar pemanfaatan sumber daya di desa dapat dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat yang tinggal di desa, merasa cukup untuk tetap tinggal di desa.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengutarakan pentingnya membangun rasa kepemilikan atau sense of belonging di kalangan warga desa, agar warganya tidak kabur ke kota dan membiarkan desa terbengkalai.

"Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor satu se-Indonesia, kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding, jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi," ujarnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Muhaimin ajak capres dan cawapres untuk tobat ekologis

Baca juga: Ganjar-Mahfud siapkan 7 langkah ciptakan lingkungan berkelanjutan

Baca juga: TKN beberkan strategi Prabowo tingkatkan kesejahteran petani

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Peri dokter ajaib

bunga kredit pintar

Indonesia pimpin klasemen peringkat tiga Piala Asia******

Jakarta (ANTARA) - Hingga seluruh tim menyelesaikan dua pertandingan babak penyisihan grup Piala Asia 2023, tim nasional Indonesia memimpin klasemen sementara di antara sesama peringkat ketiga seluruh grup.

Indonesia yang berada di peringkat ketiga Grup D seusai mengalahkan rival sesama negara ASEAN, Vietnam, memiliki tiga poin dengan selisih gol -1, sehingga berada di peringkat pertama dan kedua bersama Bahrain yang memiliki poin dan selisih gol yang sama dengan Indonesia.

Kondisi tersebut membuat Asnawi Mangkualam dan kolega berpeluang besar lolos ke babak 16 besar, meskipun belum sepenuhnya aman.

Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada partai ketiga atau pertandingan terakhir fase grup. Jika menang atau seri, tim asuhan Shin Tae-yong ini dipastikan membukukan satu tempat di babak 16 besar sistem gugur, baik sebagai runner up grup D maupun peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup.

Sesuai regulasi Piala Asia 2023, tim yang berhak lolos ke babak gugur bukan hanya juara dan runner up fase grup saja, tetapi empat tim peringkat tiga terbaik dari seluruh grup.

Jika Indonesia kalah dari Jepang, peluang lolos ke babak 16 besar pun masih terbuka, meskipun akan ditentukan oleh hasil-hasil pertandingan di grup lain.

Baca juga: Thailand hampir dipastikan ke babak 16 besar setelah tahan imbang Oman

Klasemen sementara peringkat tiga Piala Asia 2023

No	Timnas	Main	Poin	M	S	K	SG
1	Indonesia	2	3	1	0	1	2-3= -1
2	Bahrain	2	3	1	0	1	2-3= -1
3	Oman	2	1	0	1	1	1-2= -1
4	Suriah	2	1	0	1	1	0-1= -1
5	Tajikistan	2	1	0	1	1	0-1= -1
6	Palestina	2	1	0	1	1	2-5= -3

Baca juga: Menakar peluang Indonesia amankan posisi 16 besar Piala Asia
Baca juga: Kalah dramatis dari Bahrain, Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023

Pewarta: Dadan Ramdani
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

horebet

Kemenkes: Fase setelah kelahiran penting untuk mencegah stunting******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Lovely Daisy mengatakan salah satu fase penting untuk mencegah stunting pada balita adalah setelah masa kelahiran, terutama saat bayi berusia 6-11 bulan dan 12-23 bulan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Daisy mengemukakan di fase tersebut terjadi lonjakan potensi stunting hingga 1,6 kali lipat, yakni 13,7 persen saat anak berusia 6-11 bulan dan 22,4 persen saat anak berusia 12-23 bulan.

"Kalau kita ingin menurunkan stunting, upaya pencegahan pada fase ini harus diperkuat. Saat usia 6 bulan ini, saatnya bayi mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) karena ASI saja sudah tidak cukup. Jadi, MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi-bayi kita," katanya.

Daisy menekankan, salah satu zat gizi yang harus ada dalam pemberian MPASI adalah protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Alasannya, karena pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein, dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Baca juga: Keragaman jenis MPASI pada anak 6-23 bulan baru mencapai 59,3 persen

Baca juga: Dokter: Ibu perlu kreatif memberikan MPASI meskipun bayi tumbuh gigi

"Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang dapat membantu untuk pertumbuhan," ucapnya.

Hal ini, kata Daisy, diperkuat dengan riset di 49 negara pada 130.432 anak berusia 6-23 bulan yang menunjukkan bahwa stunting pada balita disebabkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani yang beragam terbukti dapat menurunkan risiko terjadi stunting dibandingkan hanya konsumsi satu jenis makanan sumber protein hewani.

Selain itu, riset di Jakarta Pusat, DKI Jakarta mengenai pola konsumsi pada anak usia 25-30 bulan baik yang berstatus stunting maupun normal menemukan bahwa anak yang mengonsumsi makanan rendah energi dan protein memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stunting.

"Di sini, yang penting adalah konsumsi makanannya harus diperhatikan, mencukupi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhannya," tuturnya.

Untuk itu, Daisy berharap peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 yang diperingati setiap 25 Januari yang kali ini mengusung tema "MPASI Kaya Protein Hewani" ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MPASI kaya protein hewani untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari risiko stunting.

Baca juga: Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO

Baca juga: Susu pertumbuhan dapat jadi alternatif penuhi protein cegah "stunting"

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Setan Daqin

slot server thailand super gacor

Bupati Karawang: Pindo Deli 2 dilarang produksi selama penyelidikan******

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh memutuskan agar PT Pindo Deli 2 menghentikan produksi caustic soda selama proses penyelidikan Puslabfor Mabes Polri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Harus ada pertanggungjawaban dari peristiwa keracunan gas klorin dari PT Pindo Deli 2 yang menimpa ratusan warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel," kata bupati, di Karawang, Jumat.

Ia mengatakan, pihaknya bersama pihak kepolisian, TNI dan Kejaksaan Negeri Karawang telah memanggil manajamen PT Pindo Deli 2.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik secara moral maupun moril, kepada 126 warga termasuk ibu hamil yang mengalami keracunan, akibat menghirup gas klorin yang bocor dari tempat produksi caustic soda.

"Ini (peristiwa keracunan yang dialami warga) sudah yang ke lima kali. Kami harap ini yang terakhir," katanya.

Disebutkan, atas peristiwa keracunan yang dialami warga akibat menghirup gas klorin yang bocor dari tempat produksi caustic soda Pindo Deli 2, Pemerintah Kabupaten Karawang kini melakukan intervensi kepada Pindo Deli 2 untuk tidak mengoperasikan pabrik yang memproduksi caustic soda.

"Kegiatan produk caustic soda Pindo Deli 2 harus dihentikan sampai benar-benar ada hasil dari Puslabfor Polri dan Kementerian LHK," kata bupati.

Aep menyampaikan, dari apa yang disampaikan manajemen PT Pindo Deli 2, ada kesalahan teknis saat pergantian shift, dari shift pagi ke shift malam, sehingga gas klorin bocor hingga mengakibatkan ratusan warga keracunan.

Ia juga meminta agar manajemen mengecek kembali kondisi valve dan alat produksi, apakah masih layak atau perlu diganti.

Deputi Direktur PT Pindo Deli, Adil Teguh menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat. Pihak PT Pindo Deli juga siap bertanggungjawab atas kejadian yang terjadi Sabtu (20/1) malam.

Pada Sabtu (20/1) malam ratusan warga Kutamekar, Kecamatan Ciampel, mengalami keracunan gas dari pabrik PT Pindo Deli 2 hingga harus dirawat di rumah sakit.

Baca juga: Pemkab Karawang tunggu Puslabfor tindak Pindo Deli akibatkan keracunan

Baca juga: BPBD Karawang: 123 orang dirawat akibat keracunan gas PT Pindo Deli 2

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

lima elemen langit

slot gacor slot gacor

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024