erek2 07

One Piece: Rasul Laut

judi slot maxwin

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
 Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Ayah anak itu menempel padaku

mega188

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Riasan merah di seluruh dunia

ibet899

MPR sebut transformasi SMK jadi lebih baik harus konsisten******

Langkah pengembangan SDM yang mampu akselerasi pembangunan nasional harus terus diupayakan ....

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya mewujudkan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing harus terus didorong. "Langkah pengembangan SDM yang mampu mengakselerasi pembangunan nasional harus terus diupayakan dan dipersiapkan secara matang, antara lain, melalui transformasi SMK yang lebih baik," kata Lestari dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Lestari Moerdijat menyebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, terbanyak lulusan SMK sebanyak 9,60 persen.
Menurut dia, jumlah itu cenderung turun jika dibandingkan dengan catatan Februari 2022 yang sebesar 10,38 persen dan sebesar 11,45 persen pada tahun 2021.
 Berdasarkan data tersebut, kata Rerie (sapaan akrab Lestari), sejumlah langkah peningkatan kualitas SMK harus secara konsisten agar pola pengajarannya mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan.
Rerie juga mendorong agar upaya transformasi SMK mampu meningkatkan persentase lulusan yang bisa bekerja dan berwirausaha, berkemampuan bahasa asing, dan meningkatkan jumlah praktisi industri mengajar di SMK.
 Selain itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI berharap sektor industri mampu meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan SMK.
Ia berpendapat bahwa peningkatan kualitas pendidikan vokasi merupakan langkah penting dalam melahirkan SDM yang lebih berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri.

"Dengan demikian, dapat berkontribusi signifikan dalam mengakselerasi pembangunan nasional," pungkasnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius
Baca juga: MPR RI dorong upaya pelestarian budaya demi perkuat eksistensi bangsa

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Barisan Bintang Penyihir

macaubet 77

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
 Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jueji

pola slot gacor 2022

Amazon Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Amazon.com (AMZN.O) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di divisi Buy with Prime. Meski tidak ada rincian terkait jumlah pekerja yang terdampak namun jumlahnya diperkirakan di bawah 5 persen dari total pekerja.

Berdasarkan Reuters, Jumat (19/1), divisi Buy with Prime padahal baru diluncurkan pada 2022 lalu di mana divisi tersebut memberikan layanan untuk pengecer dan layanan melalui jaringan logistiknya.

Meski melakukan PHK, perusahaan memastikan divisi tersebut tetap menjadi prioritas utama. Kendati, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan di divisi tersebut sebelum atau sesudah PHK.

Di sisi lain, sumber Reuters di Amazon yang tak mau disebutkan namanya mengatakan setidaknya ada 30 orang yang terkena PHK tersebut.

Sebelumnya, Amazon juga telah memberhentikan ratusan karyawan di divisi lainnya seperti operasi streaming dan studionya, Twitch dan divisi buku audio, Audible.

Awal pekan ini, Google milik Alphabet (GOOGL.O) juga mengumumkan bahwa telah memberhentikan ratusan karyawan di tim penjualan iklannya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Tuan Perang Ling Tian

simulasi angsuran kredivo

Dugaan Menhub soal Sebab Tabrakan KA di Cicalengka: Pelanggaran SOP******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadibuka-bukaan soal penyebab tabrakan KA Turangga di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (5/1) lalu.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (18/1). Budi menuturkan ada beberapa kemungkinan yang menjadi biang kerok adu banteng kereta itu, salah satunya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).

"Bahwa ada satu kemungkinan, bahwa ada kesalahan teknis, pelanggaran SOP dari faktor manusia, dan hal-hal lainnya yang sedang kami proses di luar konteks itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan telah memberikan sejumlah usulan pada Jokowi. Untuk jangka pendek Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mereformasi sumber daya manusia.

Selain itu, perombakan organisasi di internal Kemenhub pun akan dilakukan. Budi juga mengatakan saat ini pihaknya tengah membuat SOP baru berkaitan dengan KA.

Tak hanya itu, Budi juga akan mengevaluasi sistem single trackyang selama ini masih banyak di beberapa daerah. Ia pun membuka kemungkinan untuk membuka double trackdi wilayah-wilayah tersebut.

Budi juga menyebut pihaknya akan mengevaluasi sistem persinyalan dalam operasional KA.

"Dan juga berkaitan dengan sinyal itu masih manual, bagaimana caranya di tahun anggaran ini kita akan selesaikan semua berkaitan dengan sinyal, khususnya di Jawa," katanya.

Insiden kecelakaan KA Turangga terjadi pada Jumat (5/1) sekitar pukul 06.03 WIB. KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung mengalami tabrakan dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

Dalam kecelakaan itu 4 orang meninggal yang seluruhnya adalah petugas PT KAI (Persero). Sedangkan, seluruh penumpang baik dari KA Turangga yang mengangkut 287 orang dan KA Baraya dengan 191 penumpang selamat.

Kecelakaan KA pun marak terjadi dalam empat bulan belakangan. Kecelakaan pertama terjadi pada Kereta Api Argo Semeru pada Selasa 17 Oktober lalu.

Kecelakaan kedua terjadi pada Kereta Api Turangga dan KA Lokal Bandung Raya yang menewaskan 4 orang pada awal Januari lalu.

Kecelakaan ketiga terjadi pada Minggu (14/01) saat kereta anjlok di Stasiun Tanggulangin.

Terkait insiden-insiden tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan evaluasi.

[Gambas:Video CNN]

Evaluasi dilakukan selain untuk mengungkap penyebab juga untuk mencari solusi terbaik agar ke depan kejadian tersebut tak terulang lagi.

"Kami bersama para pihak terkait tengah berupaya mendalami insiden-insiden yang terjadi ini sehingga harapannya dapat dirumuskan solusi yang dapat dilakukan agar insiden serupa tidak terulang," ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (15/1).

Ia juga mengatakan DJKA terus melakukan peningkatan pada jalur-jalur kereta api dan membangun jalur ganda untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan perjalanan kereta api.

Pembangunan jalur ganda yang dilakukan oleh DJKA mencakup Segmen Cirebon - Purwokerto - Yogya - Solo - Madiun - Wonokromo (rampung pada 2020), Segmen Bogor - Sukabumi (progres mencapai 97,14 persen), dan Segmen Kiaracondong - Cicalengka (Tahap I rampung 2022, Tahap II progres mencapai 76,08 persen).

Sementara untuk memitigasi terjadinya anjlok, DJKA akan melakukan 18 kegiatan peningkatan prasarana perkeretaapian.

Lihat Juga : Melihat Perkembangan Hotel Nusantara yang Dibangun Aguan cs di IKN

Peningkatan mencakup kapasitas jalur, serta fasilitas operasi pendukungnya, pada 2024. Dalam hal ini, DJKA menargetkan agar pada 2024 ini, 94 persen dari keseluruhan jalur kereta api di Indonesia sudah sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2.

"Jika jalur kereta kita sudah mencapai standar kualitas TQI Kategori 2, maka kereta dapat melaju pada kecepatan 80 sampai 100 km/jam, sementara dengan standar kualitas TQI Kategori 2, kereta dapat melaju pada kecepatan 100 sampai 120 km/jam dengan aman dan selamat," urai Risal.

Di sisi lain, Risal mengatakan bahwa DJKA juga terus mendorong penanganan perlintasan sebidang dengan melibatkan Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait.

(mrh/agt)