link slot yang bisa main demo

Kamp pelatihan iblis

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

JPMorgan Bakal PHK 63 Karyawan di AS******

JPMorgan Chase berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 63 karyawan di Jersey City, New Jersey,Amerika Serikat(AS).

PHK tersebut rencananya akan mulai berlaku pada September 2023 mendatang. Perusahaan mengatakan PHK dilakukan sebagai bagian dari tinjauan rutin.

"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7).

PHK di JPMorgan ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan merumahkan 500 karyawan di berbagai departemen. Selain itu, JPMorgan juga melakukan PHK pada hampir 1.000 karyawan First Republic, bank yang baru diakuisisi.

Bank yang berbasis di New York ini juga memangkas hampir 40 pekerjaan perbankan investasi pada bulan lalu setelah merosotnya aktivitas pembuatan kesepakatan.

Meski melakukan PHK, jumlah karyawan JPMorgan malah meningkat. Total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini naik 8 persen dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

Ekonom Wanti******

Ekonom Bank DBS mengingatkan soal ancamanEl Nino yang akan terjadi di Indonesia, khususnya di sektor pertanian dan pangan. 

Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif mengatakan El Nino tahun ini diperkirakan bakal separah 2015 lalu.

Ancaman kekeringan tersebut bakal berdampak pada produksi hasil pertanian dan juga harga-harga di pasar. Namun, ia menyebut dampak El Nino terhadap kenaikan harga biasanya agak delay.

"Ada beberapa hal yang pemerintah lakukan untuk menjaga stabilitas pangan. Impor untuk menjaga ketersediaan pasokan. Apakah perlu? Tergantung bahan pangan apa, tapi kan ada beberapa yang selalu dijaga, termasuk beras," tuturnya secara virtual, Jumat (7/7).

Di lain sisi, Maynard menyebut pemerintah tidak perlu mengimpor semua jenis bahan pokok. Ia mencontohkan pemerintah tinggal mengalokasikan hasil olahan sawit untuk kebutuhan ekspor, bioetanol, dan minyak goreng dalam negeri.

Meski begitu, pemerintah kudu mempertimbangkan gejolak harga di negara importir. Pasalnya, bisa jadi ada faktor tak terduga selain peristiwa El Nino, termasuk perang.

Lihat Juga : Luhut Bersuara Keras soal Negara Maju dan Lembaga Dunia Atur Ekspor RI

Senior Economist DBS Radhika Rao mengatakan pemerintah sudah bersiap menghadapi guncangan El Nino. Namun, fenomena itu tak akan berdampak terlalu dalam terhadap inflasi. 

"Sebenarnya dalam delapan hingga sembilan tahun terakhir, kita belum terlalu banyak melihat dampak inflasi karena peristiwa El Nino," ungkap Radhika.

Selain ancaman El Nino, dua ekonom DBS tersebut mewanti-wanti perputaran uang jelang Pemilu 2024. Apalagi, investor biasanya bersikap wait and see menunggu siapa presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi).

"Kami pikir investasi asing agar bergerak perlahan, tidak melambat, tetapi tidak ada penyegaran. Mereka (investor) umumnya akan menunggu hasil pemilu," ramal Randhika.

Sementara itu, Maynard mengatakan kandidat calon presiden (capres) Indonesia sudah cukup jelas, meski pendaftaran masih lama. Terlepas dari siapa penerus Jokowi, ia menekankan hal paling penting adalah menjaga stabilitas pemilu.

Meski begitu, ia menyebut pemilu bisa berdampak positif pada perekonomian Indonesia, terutama di masa kampanye. Kucuran duit dari kandidat dan partai politik diramal bakal mulai terasa efeknya di kuartal IV 2023.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Ekonom Bank DBS Ramal Indeks Saham Akan Positif saat Pemilu 2024******

Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif meramal performa indeks harga saham gabungan (IHSG) masih akan positif saat Pemilu 2024. 

Hal ini tercermin dari pengalaman tiga persta demokrasi sebelumnya. Saat itu kinerja IHSG masih tetap kinclong. 

Ia berharap kinerja positif tersebut bisa terulang di Pemilu 2024. Meski begitu, ia menegaskan sektor pendulang cuan bisa berbeda-beda di setiap tahun politik.

Maynard mencontohkan gelaran Pemilu 2014 membuat sektor konsumer hingga pertambangan mendulang cuan. Namun, sektor konsumer malah lesu di Pemilu 2019 lalu.

"Padahal, tahun pemilu diharapkan uang-uang kampanye bisa membantu konsumsi, tapi ternyata tidak direfleksikan di harga saham," tuturnya.

Di lain sisi, Maynard mewanti-wanti soal sentimen negatif jelang Pemilu 2024. Pasalnya, investor diklaim cenderung wait and seemenanti siapa The Next President pengganti Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Menteri ESDM Tak Mau Jokowi Longgarkan Ekspor Nikel Cs Lagi

Berkaca dari kontestasi politik tahun sebelumnya, ia mengatakan investor asing amat memelototi program-program kerja calon presiden. Program baru hingga yang berubah akan sangat menentukan sikap investor ke depan.

Senada, Senior Economist DBS Radhika Rao menyebut investor bakal bergerak pasif jelang kontestasi politik tersebut. 

"Kami pikir investasi asing agar bergerak perlahan, tidak melambat, tetapi tidak ada penyegaran. Mereka (investor) umumnya akan menunggu hasil pemilu," ramal Randhika.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan stakeholder terkait membatasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk hanya untuk kendaraan tertentu hingga 17 Juli 2023. Bahkan, ASDP tak menjual tiket penyeberangan untuk sementara waktu.

Langkah tegas ini diambil untuk mengurai antrean panjang kendaraan menuju Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Antrean yang terjadi sejak pekan lalu itu imbas tingginya volume kendaraan dan gangguan cuaca buruk yang berdampak pada terganggunya pelayanan penyeberangan.

Kesepakatan bersama ini diambil dalam rapat koordinasi pimpinan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno.

Hadir pula Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M Yusuf Hadi, Kepala BPTD Wilayah XI Jawa Timur, Wakapolres Banyuwangi, Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Ketapang BPTD Wilayah XI, Kasatlantas Banyuwangi, dan Kadishub Provinsi Bali.

"Untuk percepatan layanan, kami fokuskan layanan penyeberangan di Ketapang menuju Gilimanuk untuk kendaraan penumpang serta truk logistik yang mengangkut bahan sembako dan energi (BBM) hingga 17 Juli 2023. Untuk kendaraan lain yang mengangkut barang nonesensial, ditunda dulu," tegas Hendro dalam keterangan resmi, Minggu (8/7).

Di lain sisi, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) menambah armada kapal di dermaga MB 1, 2, dan 3 dari semula 15 unit menjadi 18 kapal. Sedangkan di dermaga LCM ditambah menjadi 15 kapal dari 12 unit.

ASDP juga mengoperasikan KMP Jatra II mulai Jumat (7/7) lalu. Kapal ini melayani lintasan penyeberangan jarak jauh rute Ketapang-Lembar sebagai kapal perbantuan untuk mengurai kepadatan di lintas Ketapang-Gilimanuk.

Lihat Juga : Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar

Meski begitu, ASDP mengimbau masyarakat untuk menunda sementara rencana perjalanan dengan kapal ferry lintas Ketapang-Gilimanuk. Hal ini dikarenakan alasan operasional dan antisipasi cuaca ekstrem, khususnya di perairan Selat Bali.

"Saat ini, untuk sementara kami tidak membuka penjualan tiket online Ferizy untuk lintas Ketapang-Gilimanuk, hingga antrean kendaraan yang memadati pelabuhan dapat diatasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk sementara agar dapat menunda perjalanan hingga kondisi kembali kondusif," imbau GM ASDP Cabang Ketapang Syamsudin.

Sementara itu, jumlah penumpang yang sudah menyeberang dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang pada Jumat (7/7) hingga Sabtu (8/7) pukul 08.00 WIB ada 23.783 orang dengan total 5.315 unit kendaraan. Sebaliknya, jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk menyentuh 23.041 orang dengan 5.437 unit kendaraan.

Berdasarkan data Posko Ketapang, sejak 27 Juni 2023 hingga 7 Juli 2023, jumlah kapal yang beroperasi menyentuh 35 unit. Sedangkan realisasi total penumpang mencapai 277.283 orang atau naik 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 196.857 orang.