desa88

Pembayaran super

77neko

Kementan Minta Bulog Fokus Serap Gabah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pertanian (Kementan) ikut menanggapi keluhan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang mendapat izin impor daging kerbautahun ini.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Syamsul Ma'arif menuturkan Bulog sebaiknya fokus untuk menyerap gabah dan jagung petani saja.

Ia mengatakan saat ini beban Bulog sangat berat. Untuk menyerap hasil panen jagung dan gabah petani saja tidak sanggup, sehingga sebaiknya tidak menambah beban perusahaan.

Ia menjelaskan sesuai hasil rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 28 Maret 2024, diputuskan izin impor daging kerbau hanya diberikan pada PT Berdikari dan PT PPI.

"Jadi begitu keputusan pemerintah selaku regulator," imbuhnya.

Menteri Pertanian Andi Amran sebelumnya juga meminta Bulog memperkuat penyerapan dan distribusi hasil panen raya petani. Bulog diharapkan mampu membeli gabah panen dengan harga yang menguntungkan bagi para petani.

Menurut Amran, saat ini Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas yang ditargetkan adalah padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

Lihat Juga : Daftar Tol yang Diskon saat Mudik, Berlaku Mulai Hari Ini

"Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya," kata dia.

Belakangan, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan pihaknya tak mendapat izin impor daging kerbau tahun ini. Padahal, pihaknya sudah mengajukan izin sejak awal tahun.

Saat ditanya alasan mengapa Bulog tidak bisa mendapatkan izin impor, Bayu enggan menjawabnya. "Jangan nanya ke Bulog, tanya ke orang yang punya otoritas di bidang daging," ucapnya di Jakarta, seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Selasa (2/4).

Bayu menuturkan sejak awal 2024 pihaknya telah mengajukan izin impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton. Namun, sampai dengan H-8 jelang Lebaran Idul Fitri, Bulog masih belum mendapatkan izin importasi tersebut.

Padahal, daging kerbau impor yang didatangkan Bulog kerap menjadi primadona atau ramai diborong masyarakat saat menjelang Idul Fitri.

"Iya, betul (dia primadona), banyak dicari (masyarakat). Jadi silahkan ditanya saja lah yang punya otoritas perdagingan, Bulog otorisasinya kan lebih banyak di beras," ucap Bayu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

kehidupan konseptual

hokiom88

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga : OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga : Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

slot gacor 5k

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

safir88

Presiden Jokowi dijadwalkan gelar "open house" di Jakarta saat Lebaran******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menggelar acara ramah-tamah atau open house di Jakarta pada Lebaran 2024.

"Sementara dijadwalkan begitu," kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Pratikno memastikan bahwa Presiden Jokowi akan merayakan momen Lebaran 2024 di Jakarta.

Saat ditanya lebih lanjut kapan acara ramah-tamah tersebut digelar, Pratikno menjawab rencana tersebut masih dirampungkan.

"Belum, belum difinalkan. Rencana (open house) di Jakarta," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Pratikno mengatakan bahwa Presiden mendapat surat dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menghadiri dan melaksanakan Salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Berbeda dengan tahun ini, pada Idulfitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023, Presiden Jokowi merayakan momen Lebaran bersama keluarga di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap berada di Jakarta saat Lebaran 2023.

Pada tahun lalu, keduanya tidak menggelar open house, baik untuk awak media maupun para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Mensesneg sebut Presiden Jokowi berkemungkinan lebaran di Jakarta
Baca juga: Pratikno bantah dititipkan Jokowi untuk masuk kabinet Prabowo
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dunia abu-abu yang berbeda

qqslot88

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Jakarta, CNN Indonesia--

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.

(skt/asa)

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

e slot

Presiden Jokowi lantik Tonny Harjono sebagai KSAU di Istana Negara******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melantik Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Presiden Joko Widodo menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Pelantikan Tonny dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/TNI/Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Maret 2024.

Usai pembacaan Keppres, kemudian Presiden Jokowi memimpin pengucapan sumpah jabatan.

Marsdya Tonny kemudian melakukan penandatanganan berita acara yang disaksikan oleh Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Pada pelantikan tersebut, Tony mendapat kenaikan pangkat. Ia pun kini berpangkat Marsekal.

Presiden Jokowi kemudian melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada Tony.

Acara pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan  (Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024