situs yang gacor

Pengkhianat menyayangi istrinya

Hary Tanoesoedibjo Mundur dari Posisi Dirut MNC Digital******

Hary Tanoesoedibjo mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama PT MNCDigital Entertainment Tbk.

Mengutip detik.compada Selasa (31/1), bos MNC Digital ini tercatat telah mengajukan surat pengunduran diri sejak 26 Januari 2023.

Informasi ini diperoleh dari laporan informasi dan fakta materil MNC Digital yang ditandatangani oleh Direktur MNC Digital, Ella Kartika dan Dewi Tembaga.

"Menerapkan pembatasan bagi direksi perusahaan publik untuk menjabat sebanyak-banyaknya pada 2 perusahaan publik," bunyi laporan tersebut.

"Maka pada 26 Januari 2023, perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Hary Tanoesoedibjo dari jabatan Direktur Utama Perseroan," tambah laporan tersebut.

Hary Tanoesoedibjo merupakan anak dari Ahmad Tanoesoedibjo, pendiri MNC Group. Hingga saat ini, ia masih menjabat sebagai Chairman PT MNC Investama Tbk, dahulu PT Bhakti Investama Tbk.

Hary Tanoe telah mulai membangun bisnis media segera setelah ia lulus kuliah. Hingga saat ini dirinya masih memiliki sejumlah stasiun TV, stasiun radio, dan surat kabar. Hary Tanoe juga menjabat di berbagai anak perusahaan MNC Group.

Dirinya diketahui sudah menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC sejak Februari 2004. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Utama pada: PT Global Mediacom Tbk sejak 2002, PT Media Nusantara Citra Tbk sejak 2004, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak 2010, PT MNC Land Tbk sejak 2011, PT GLD Property sejak 2012.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Hary Tanoe juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT MNC Sky Vision Tbk (Indovision) sejak 2006, PT MNC Sekuritas sejak 2004, PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak 2009, PT Media Nusantara Informasi sejak 2009 dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV) sejak 2011.

Tidak lama setelah itu, pada 2016 ia mengundurkan diri sebagai CEO Media Nusantara Citra (MNC), yang memiliki empat stasiun TV nasional, untuk fokus pada politik.

Lalu, pada 11 Maret 2022 lalu, PT MNC Studios International Tbk (MSIN) mengubah namanya menjadi PT MNC Digital Entertainment Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hary Tanoe pada saat itu diangkat sebagai Direktur Utama MNC Digital, menggantikan Ella Kartika yang akhirnya menempati posisi direktur.

Pembayaran super

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Strategi Nanchen

Buwas Buka Suara soal Sebab Mentan Tak Ikut Rapat Beras dengan Jokowi******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan alasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak hadir dalam rapat terbatas mengenai persediaan beras bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.

Dalam rapat itu, Buwas hadir bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Buwas kemudian menjelaskan rapat itu hanya membahas distribusi beras sehingga Syahrul Yasin Limpo yang mengurus bagian produksi tidak hadir.

Ia pun menjelaskan Jokowi hanya rapat bersama dirinya Zulkifli Hasan dan Arief Prasetyo karena mereka lah yang bertugas mengurus stabilitas ketersediaan dan harga beras.

"Iya (bertiga saja) karena yang mengurus stabilisasi kan saya, Pak Arief, Pak Mendag," ujarnya.

Buwas pun menegaskan rapat tersebut hanya membahas soal beras dan tidak membahas hal lain. Ia mengatakan dalam rapat itu Jokowi menugaskan agar beras Bulog segera didistribusikan. Selain itu, Jokowi juga disebut meminta agar cadangan beras petani (CBP) dipenuhi dengan mengutamakan dari produksi beras dalam negeri.

Di sisi lain, Buwas juga menanggapi kabar dirinya akan menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Buwas mengatakan saat ini ia lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai dirut Bulog.

Kendati demikian, ia mengatakan sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih sebagai Dirut Bulog.

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah, enggak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya.

"Dari dulu saya kalau diberikan amanah ya saya kerjakan," lanjutnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Nama Syahrul masuk dalam daftar menteri yang diusulkan PDIP untuk dicopot.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

Daftar PHK Perusahaan Global: Amazon, Twitter, hingga Netflix******

Badai pemutusan hubungan kerja(PHK) tak kunjung reda. Perusahaantop global bahkan tak kuat menahan gejolak perekonomian.

'Saudara kandung' Google, induk Facebook, Twitter, hingga Amazon adalah beberapa perusahaan yang terpaksa menjadikan karyawannya pengangguran.

Terbaru, Pinterest memberhentikan 150 orang alias kurang dari 5 persen jumlah keseluruhan karyawannya. Ada juga platform transfer uang online PayPal yang mengumumkan bakal memangkas 2.000 karyawannya alias 7 persen dari seluruh pekerja perusahaan.

Khusus untuk Philips, ini adalah PHK lanjutan dari 2021 dan 2022. Rencananya, separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini. Sedangkan sisanya baru akan dilaksanakan pada 2025.

CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

Selain tiga perusahaan tersebut, ada beberapa perusahaan global lain yang ramai-ramai memberhentikan karyawannya. Gerakan PHK massal ini terjadi di berbagai sektor industri, mulai dari teknologi, perbankan, hingga industri makanan dan minuman (FnB).

Berikut daftarnya:

1. Amazon

CEO Amazon Andy Jassy mengatakan dalam memo yang dibagikan perusahaan ke karyawan, pekerja yang terdampak kebijakan PHK, termasuk di antaranya HRD dan toko Amazon.

Lebih dari 18 ribu karyawan terdampak PHK dengan dalih memburuknya kondisi ekonomi global belakangan ini. Informasi lengkap soal siapa saja yang terkena PHK akan disampaikan pada 18 Januari mendatang.

"Perusahaan sebenarnya berhasil bertahan lama melewati fase yang menantang. Tapi sekarang ini, perusahaan tidak dalam mode ekspansi karena kondisi makin berat setiap tahun," kata Jassy.

2. 'Saudara kandung' Google

Anak usaha Alphabet Inc selaku induk perusahaan Google yang bergerak di bidang kesehatan, Verily, bersiap melakukan PHK terhadap 15 persen karyawannya. PHK ini bakal berdampak kepada sekitar 240 karyawan Verily.

Kabar PHK tersebut bocor dari email CEO Verily Stephen Gillett kepada para karyawannya. PHK ini bakal menjadi yang pertama memukul perusahaan induk Google tersebut setelah gelombang PHK industri dan kekhawatiran resesi global.

Keputusan PHK ini menjadi bagian dari restrukturisasi perusahaan yang berencana mengurangi ketergantungan finansial dari perusahaan induk Google Alphabet Inc.

3. Meta

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya. Per akhir September, perusahaan mempekerjakan 87.314 karyawan. PHK massal itu merupakan yang pertama kali dilakukan sejak 18 tahun berdiri.

Keputusan itu diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Langkah itu juga serupa dengan yang diambil sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsoft.

CEO Meta yang juga salah satu orang terkaya dunia Mark Zuckerberg mengatakan PHK ini merupakan keputusan tersulit yang pernah ia lakukan dalam sejarah Meta.

"Saya memutuskan untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 13 persen dan melepaskan lebih dari 11 ribu karyawan berbakat kami. Kami juga mengambil sejumlah langkah tambahan untuk menjadi perusahaan yang lebih ramping dan lebih efisien dengan memangkas pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal I," ungkap Zuckerberg.

4. Twitter

Twitter tercatat melakukan PHK terhadap 3.700 karyawan pada awal November dalam rangka perampingan budget oleh Elon Musk. Selain karena PHK, ada pula ratusan karyawan yang memilih mundur dari perusahaan tersebut setelah akuisisi Musk pada awal Oktober lalu.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar. PHK lanjutan terjadi pada akhir 2022 dan berdampak ke tim kebijakan publik serta media dan hiburan.

PHK McDonald's Hingga Netflix

Orang-orang menghormati

Daftar Diskon 8 Produk JD.ID Jelang Tutup di RI, Elektronik 99 Persen******

JD.ID menebar diskonbesar-besaran untuk delapan kategori produk sebelum mereka tutup permanen. Ada diskon 99 persen barang elektronik tertentu hingga 92 persen untuk kebutuhan rumah tangga.

Layanan belanjaonline(e-commerce) mengumumkan akan berhenti beroperasi di Indonesia per 31 Maret 2023. 

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Rabu (1/2).

Setelah pengumuman tutup muncul, JD.ID memberikan informasi obral gede-gedeanuntuk beberapa produk yang dijual di platform jual-beli daring tersebut. Promosi diskon tersebut dibagikan melalui akun Instagram dan situs resmi JD.ID.

Berikut daftar 8 produk diskon yang ditawarkan sebelum tutup permanen pada 31 Maret 2023:

- Diskon 99 persen produk elektronik tertentu
- Diskon sampai dengan 98 produk fashion, seperti aksesoris, tas, hingga outfit
- Promo sampai dengan 80 persen untuk jam tangan dan aksesoris
- Diskon peralatan gaming hingga 90 persen
- Diskon hingga 89 persen kebutuhan olahraga ditambah ekstra kupon Rp150 ribu
- Diskon sampai dengan Rp500 ribu untuk pembelian gadget via Akulaku Paylater
- Diskon sampai dengan 92 persen untuk kebutuhan rumah tangga
- Clearance Sale harga di bawah Rp50 ribu untuk kebutuhan rumah tangga tertentu

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka