botakqq

perjalanan

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Bappebti Resmi Luncurkan Bursa Kripto Indonesia******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi meluncurkanbursa kripto.

Pendirian bursa kripto itu dimuat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pembentukan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto.

Hal lain yang juga diatur oleh Bappebti adalah pengelola tempat penyimpanan Aset Kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-PTPAK/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Julukan Menkeu Tukang Utang: Ketinggalan Kereta Jauh

Didid menjelaskan pembentukan bursa kripto yang dilakukan pada masa transisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) difokuskan agar industri mata uang digital itu tetap berjalan dan terjaga dengan baik. Bursa kripto juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui penerimaan negara.

Adapun persetujuan sebagai bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 10 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Didid, dalam pengembangan dan penguatan bursa, kliring, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas.

Ke depan, kata Didid, industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Didid menuturkan perdagangan fisik aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat.

"Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Jumlah Lowongan Kerja di AS Turun di Bawah 10 Juta per Mei 2023******

Jumlahlowongan kerja di Amerika Serikat menurun menjadi di bawah 10 juta pada Mei 2023. 

Mengutip CNN Business, Jumat (7/7), Survei Pembukaan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja BLS mencatat lapangan kerja di AS turun menjadi 9,82 juta pada bulan tersebut. Angka ini turun jika dibandingkan lowongan kerja pada April, yakni 10,3 juta.

Dalam laporannya, penurunan lowongan pekerjaan ini terus terjadi sejak Maret. Saat itu jumlah lowongan kerja di Negeri Paman Sam mencapai 12 juta.

Kepala Ekonom ZipRecruiter Julia Pollak mengatakan keadaan ini terjadi karena banyak perusahaan berusaha mempertahankan pekerja daripada mengurangi jumlah karyawan. Menurutnya, hal ini juga berkaitan dengan inflasi AS yang cukup tinggi dalam beberapa waktu belakangan.

"Banyak perusahaan telah memberikan kenaikan gaji yang besar kepada para pekerja, tetapi dalam istilah yang disesuaikan dengan inflasi, mereka benar-benar melihat pendapatan riil mereka turun, dan pekerja masih mencari pekerjaan berupah lebih tinggi yang akan memulihkan daya beli mereka," ucapnya.

Lihat Juga : Incar Dana Rp2,4 T, Cinema XXI Akan Melantai di Bursa

Di sisi lain, Data JOLTS menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang berhenti bekerja alias resign naik dari 3,77 juta menjadi 4,02 juta. Sedangkan, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) turun dari 1,59 juta menjadi 1,56 juta.

Bank sentral AS (The Fed) berharap pembukaan lapangan kerja bisa terus meningkat. Sebab, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pekerja dapat menyebabkan upah naik.

Pada akhirnya, jika hal itu terjadi inflasi pun bisa ikut-ikutan naik. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. The Fed telah susah payah mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga 10 kali berturut-turut.

Kalau inflasi kembali melonjak, maka tak menutup kemungkinan suku bunga acuan juga kembali dinaikkan.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Incar Dana Rp2,4 T, Cinema XXI Akan Melantai di Bursa******

Perusahaan pengelola bioskop Cinema XXI, PT Nusantara Sejahtera Raya akan melantai di bursa.

Perusahaan akan melakukan penawaran umum saham perdananya atau initial public offering (IPO), dengan harga penawaran awal Rp270 hingga Rp288 per saham.

Dalam prospektus ringkasnya, Nusantara Sejahtera Raya akan melepas sebanyak-banyaknya 8,335 miliar saham dengan nilai nominal Rp8. Jumlah tersebut merupakan 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor usai IPO.

Nusantara Sejahtera Raya juga akan melaksanakan program Employee Stock Allocation (ESA) atau program saham untuk karyawan. Saham yang dibagikan untuk karyawan sebesar 0,13 persen atau sebanyak 11,112 juta saham.

Kemudian, perusahaan juga akan melancarkan aksi korporasi lainnya, yakni Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non-HMETD) atau privateplacement, sebanyak 10 persen saham kepada beberapa investor strategis.

Adapun private placementitu akan dilakukan oleh PT Harkatjaya Bumipersada (HJB) sebanyak 8 persen dan dan PT Adi Pratama Nusantara (APN) sebesar 2 persen.

Berikut Jadwal IPO Nusantara Sejahtera Raya selengkapnya;

Masa penawaran awal: 10-14 Juli 2023

Perkiraan tanggal efektif: 25 Juli 2023

Perkiraan masa penawaran umum saham perdana: 27 Juli-31 Juli 2023

Perkiraan tanggal penjatahan: 31 Juli 2023

Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 1 Agustus 2023

Perkiraan tanggal pencatatan di BEI: 2 Agustus 2023

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

surga memancing

Mentan soal Warga Papua Meninggal: Bukan Kelaparan tapi Diare******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah penyebab enam warga meninggal di Kabupaten Puncak, Papua Tengah adalah akibat kelaparan. Namun, keenam warga itu meninggal lantaran diare. 

"Dua hari ini ngecek banget apa itu kelaparan (yang) membuat dia meninggal. Kok kalau meninggal kelaparan cuma satu keluarga? Jadi kelaparan itu bersifat masif. Oleh karena itu yang ada menurut laporan dari sekretaris wilayah daerah dan kadis setempat bukan kelaparan, (tapi) diare," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).

Syahrul memaparkan keenam warga itu mulanya mengalami muntah. Kemudian diare dan dehidrasi.

Dalam hal ini, Kementan berencana memberi bantuan pada warga.

"Bahwa ada langkah kita ke sana iya. Langkah darurat untuk mem-backupmereka selama 3 bulan. Kan jumlah orangnya juga nggak banyak. Yang kedua temporaryagenda saya akan mobilisasi kurang lebih 10 ribu polybag. Tanaman polybag di sekitar halaman rumah. Karena di sana 6 distrik. Satu distrik yang bersoal," tutur Syahrul.

"Dan kita juga tidak boleh gegabah kan karena ini di Puncak sana dan ada masalah sedikit di sana. Saya punya konsentrasi di Timika sekarang untuk bisa mensuplai. Agenda ketiga, permanen agenda saya akan buat lahan penyangga di sana," imbuh dia.

Lihat Juga : Melihat Gaji Pejabat PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Syahrul melanjutkan, warga di Puncak juga sudah terbiasa dengan cuaca ekstrem di sana. Karena itu, diyakini bahwa tewasnya enam warga itu akibat muntaber. Kendati demikian, dia memastikan akan melakukan pemantauan di wilayah tersebut.

"Dan saya kira kalau di Puncak itu masalah hujan es dan lain-lain setiap tahun seperti itu. Jadi ini menurut saya, tapi mari teman-teman mengecek, bukan karena kelaparan, tapi karena muntaber," kata Syahrul.

[Gambas:Video CNN]