link akun wso pragmatic

Raja Bela Diri Abadi

BUMN Mulai Uji Coba Perdagangan Karbon******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon (carbon trading). Untuk tahap awal, perdagangan karbonini masih bersifat sukarela.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading.

"Jadi sudah ada penandatanganan Letter of Intent (LoI)antara BUMN satu dengan BUMN lainnya pada hari ini, yang isinya bagaimana BUMN yang punya kredit karbon seperti Perhutani bisa dibeli oleh BUMN lainnya yang membutuhkan kredit karbon untuk bisa mencapai target penurunan emisi karbon," kata Pahala melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Rabu (19/10).

Ia menyebut nilai carbon offsetyang diperdagangkan nilainya sekitar US hingga US. BUMN bisa melakukan uji coba dengan harga setengahnya sebagai acuan.

Terkait nilai ekonomi karbon, Pahala menjelaskan kemungkinan besar nilainya antara US hingga US. Nilai ekonomi karbon adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi karbon.

Menurut Pahala, nilai ekonomi karbon dianggap penting untuk diadakan karena dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Selain itu, nilai ekonomi karbon juga dapat mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, Pahala mengungkapkan BUMN diminta untuk serius mulai melakukan transisi energi dengan berbagai cara seperti sinergi dan kolaborasi.

"Kami melihat kolaborasi antara BUMN sendiri untuk membangun kerja sama dalam menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN kita juga bisa kerja sama dengan negara lain. Pada intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi," jelas Pahala.

Perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.

Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Pemerintah Akan Kembangkan Busway di 10 Kota Besar di RI******

Kementerian Perhubungan memastikan akan ada transportasi bus umum seperti Transjakarta atau dikenal dengan nama busway di 10 kota besar di Indonesia, sepertiMedan, Bandung, Surabaya hingga Palembang.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pemerintah memang telah mengembangkan transportasi bus ini sejak 2020 dan terus dipercepat. Langkah transformasi transportasi umum ini tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

"Fokus kami adalah bagaimana pengguna bus bisa merasa nyaman layaknya menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perpindahan moda transportasi ini dapat terjadi," ujarnya dalam acara Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Jumat (21/10).

Selain itu, proporsi penggunaan transportasi umum di Indonesia masih kecil, yakni hanya 20 persen dari total penduduk. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Oleh karenanya, pemerintah dibantu oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga internasional untuk dapat menyukseskan program 'busway' ini dan memperluas wilayah-wilayah cakupan di kota-kota lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Mereka yang membantu adalah lembaga pembangunan internasional pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dalam hal ini, GIZ melakukan kajian di lima kota percontohan dari 10 kota sasaran pemerintah.

Sementara, untuk tarif busway di 10 kota tersebut akan berbeda dengan Transjakarta. Pasalnya ia menilai setiap daerah memiliki kondisi dan kemampuan masyarakat yang berbeda.

Menurut Suharto, kemenhub telah melakukan survei untuk melihat berapa kemampuan membayar masyarakat di 10 kota tersebut. Hasilnya sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk menghitung berapa besaran subsidi yang bakal diberikan.

"Sekarang hasil survei (kemampuan bayar masyarakat) sudah ada di anggaran Kemenkeu. Kami masih menunggu berapa tarif yang tepat. Jadi regulasi PMK nya sedang disusun. Jadi sabar dulu saja, nanti akan kita rilis kalau sudah ada angka final," tegasnya.

Berikut 10 kota yang bakal memiliki 'busway' seperti Jakarta:

1. Palembang
2. Surakarta
3. Denpasar
4. Bandung
5. Makassar
6. Banjarmasin
7. Medan
8. Yogyakarta
9. Surabaya
10. Banyumas

Daftar keahlian saya

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Dia adalah figur tongkat

Bingung Larangan Kemenkes, Pedagang Obat Pasar Pramuka Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur masih menjual obat siropmeski dilarang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mereka menyerahkan masalah risiko gangguan gagal ginjal akutkepada pembeli.

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon mengatakan penjualan dilakukan karena konsumen masih mencari obat tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih bingung soal penarikan obat penurun panas sirop yang dilakukan Kemenkes.

Pasalnya, sampai saat ini pedagang belum menerima daftar obat yang dilarang sementera untuk diperdagangkan dan berapa lama aturan ini diberlakukan.

Meski begitu, Yoyon tidak menampik permintaan obat sirop menurun usai kasus ginjal akut meningkat dan Kemenkes melarang penjualan obat tersebut.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia per Selasa (18/10).

Di lain sisi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat sirop anak di Indonesia.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Produsen Obat Buka Suara soal Polemik Paracetamol Sirop******

PT Indofarma Tbk menyatakan akan mengikuti arahan BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait penghentian penjualan paracetamol dalam bentuk sirop.

"Kami akan ikuti arahan dari BPOM dan Kemenkes," kata Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan paracetamol sirop.

Meski begitu, Arief menjelaskan Indofarma sudah tidak lagi memproduksi paracetamol sirop untuk anak-anak.

Sementara itu, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Noffendri Roestam mengatakan pihaknya masih akan rapat dengan dewan pakar soal setop penjualan paracetamol sirop.

Adapun dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan kasus mencapai 192 orang per Selasa (18/10).

Lonjakan kasus bulanan tertinggi tercatat terjadi pada September 2022 dengan 81 kasus yang dilaporkan.

Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso menambahkan temuan ratusan kasus itu didapatkan dari 20 provinsi di Indonesia.

Temuan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 50 kasus, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kass, dan Bali 17 kasus.

Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami meminta agar seluruh tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirop sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]