slot suka toto

Perbaikan kartu terbaik

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

IHSG Diprediksi Datar Awal Pekan Ini Meski Didukung Modal Asing******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan bergeraksidewayspada perdagangan Senin (5/6).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan mengawali bulan yang ke enam pergerakan IHSG hingga saat ini terlihat belum beranjak dari rentang konsolidasi wajarnya dan kembali menguji supportlevel terdekat.

"Meskipun capital inflowtercatat secarayear to datemasih menunjukkan minat investor asing yang masih cukup tinggi terhadap pasar modal Indonesia, namun masih minimnya sentimen membuat IHSG cenderung bergerak sideways," ujarnya dalam riset hariannya.

Hari ini, William merekomendasikan sejumlah saham yang bisa dikoleksi oleh investor, yakni ICBP, BBNI, ASII, SMRA, JSMR, BBRI, TBIG.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat secara teknikal indeks saham kembali menunjukkan momentum bearishatau tren pelemahan.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," kata Ivan.

Ivan memproyeksi IHSG hari ini akan bergerak di level support6.542, 6.509 dan 6.480. Sementara level resistennya di 6.659, 6.719 dan 6.767.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.663 pada Rabu (17/5). Indeks saham melemah 13 poin atau turun 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham. Tercatat ada 201 saham menguat, 331 saham terkoreksi, dan 210 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Lukisan Raja Roh

Kemenhub Beberkan Alasan 2 Pesawat Asing Parkir di Kertajati 1 Tahun******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait dua pesawat asingterparkir di Bandara Kertajati, Jawa Barat, sekitar setahun lebih.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati membenarkan bahwa memang kedua pesawat asing tersebut ada sejak tahun lalu di Kertajati. Namun, secara legal alias sudah mendapatkan izin.

Menurutnya, izin diajukan oleh PT Jasa Angkutan Semesta (JAS) dalam rangka pemeliharaan (maintenance) oleh GMF Aero Wisata (GMF).

Adita menjelaskan kedua pesawat tersebut adalah pesawat sipil Perancis tipe A340-200 dengan kode registrasi F-HFDD dan F-HLMG. Kedua pesawat telah berada di Bandara Kertajati sejak 10 April 2022.

"Kedua pesawat sipil asing tersebut telah keluar dari wilayah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan tujuan Amman, Jordania (registrasi TZ-DTA dan TZ-DTC) setelah memperoleh persetujuan Flight Clearance (FC)sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, sosial media dihebohkan dengan terparkirnya dua pesawat asing di Bandar Udara Kertajati, Jawa Barat, yang diperkirakan sudah lebih dari setahun.

Kabar parkirnya dua pesawat itu awalnya diunggah akun Twitter @BabakTaghvaee1 yang mengungkapkan keduanya merupakan pesawat bekas dari Angkatan Udara Prancis dengan tipe Airbus A340-212.

[Gambas:Video CNN]

Kecintaan pada hiburan Korea

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Raja Iblis

Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi******

Goldman Sachs Group Inc dikabarkan bakal memangkas kurang dari 250 pekerjanya dalam beberapa pekan mendatang.

Dilansir Reuters,Rabu (31/5), seorang sumber mengungkap pengurangan pekerja dilakukan di tengah lesunya pasar.

Sumber juga menyebut PHK bisa terjadi pada seluruh tingkat senioritas, termasuk mitra dan direktur pelaksana.

Sumber kedua mengatakan bank investasi ini telah menjaga ketat anggaran tahun ini. Bank investasi ini terpukul keras di tengah kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) secara agresif untuk menjinakkan inflasi dan perang di Ukraina mengaburkan prospek ekonomi.

Pemangkasan pekerja juga dilakukan oleh saingannya, Morgan Stanley. Sumber Reuters mengungkap Morgan Stanley berencana menghilangkan sekitar 3.000 pekerjaan pada kuartal II, dalam putaran kedua PHK pada enam bulan terakhir. Lazard Ltd juga akan mengurangi tenaga kerjanya sebesar 10 persen.

Pada akhir Februari lalu, Chief Financial Officer Goldman Sachs Denis Coleman mengatakan kepada investor bahwa bank berencana untuk meningkatkan rasio efisiensinya dengan mengurangi jumlah karyawan, bukan mengganti staf yang pergi dan memangkas biaya lainnya.

Rencana tersebut termasuk pengurangan gaji sebesar US0 juta.

Goldman menetapkan target jangka menengah untuk rasio efisiensinya sebesar 60 persen versus 68,7 persen pada akhir Maret. Bank lebih memilih rasio efisiensi yang lebih rendah sebagai indikator profitabilitas yang lebih baik.

Aktivitas merger dan akuisisi global merosot ke level terendah dalam lebih dari satu dekade pada kuartal pertama 2023. Sementara, volume penawaran umum perdana juga turun ke level terendah sejak 2019.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut Indonesiamulai tahun ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Padahal, sebelumnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Alasannya untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan.

Kebijakan ini pun menimbulkan banyak penolakan terutama dari organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hingga para nelayan sendiri.

Greenpeace dan Walhi dengan tegas menolak ikut terlibat dalam kajian PP tersebut dan meminta Jokowi mencabut aturan itu. Bahkan keduanya mengancam bakal menggugat PP tersebut jika tetap dijalankan.

Berikut fakta-fakta seputar aturan ekspor pasir laut di Indonesia:

1. Dilarang Megawati sejak 20 tahun lalu

Megawati pada masa pemerintahannya membatasi eksploitasi pasir laut melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan Megawati pada aturan ini adalah ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Lalu, pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

2. Alasan Megawati larang ekspor 

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

3. Pemasok Utama Pasir Laut ke Singapura

Sebelum Megawati melarang ekspor pasir laut pada masa itu, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut ke Singapura.

Mengutip Reuters, Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut.

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

4. Dibuka kembali oleh Jokowi

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26/2023.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

5. Disentil pelbagai kalangan

Keputusan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan keputusannya.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susidalam akun twitter resminya, Senin (29/5).

Ada juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet yang menilai isi dari PP tersebut agak ganjil. Pasalnya, PP tersebut seharusnya membahas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ia curiga pengaturan soal ekspor pasir laut ini ditunggangi pihak yang selama ini melakukan ekspor secara ilegal.

"Penyisipan Pasal mengenai pemanfaatan pasir laut, termasuk mengatur secara teknis mekanisme jual belinya, akan membuka prasangka publik bahwa adanya orang-orang yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini agar melegalkan aktivitas mereka yang selama ini dilakukan secara ilegal," ucap Slamet kepada CNNIndonesia.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT