situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di dunia

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Shinta Kamdani Terpilih Jadi Ketua Apindo Gantikan Hariyadi Sukamdani******

Pebisnis Shinta W. Kamdani terpilih secara aklamasi menjadi ketua Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) periode 2023-2028 di Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-XI yang diselenggarakan di Jakarta Kamis (15/6) ini.

Shinta menjadi perempuan pertama setelah 71 tahun organisasi tersebut berdiri.

"Saya merasa terhormat dengan terpilih sebagai ketua umum perempuan pertama di organisasi yang sudah berusia 71 tahun ini. Amanah ini bagi saya adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar," kata Shinta seperti dikutip dari detik.com, Kamis (15/6).

Sementara itu, Ketua Umum Apindo periode 2018-2023 Hariyadi B. Sukamdani berharap terpilihnya pemimpin baru ini akan memberikan warna baru bagi Apindo sehingga bisa pengusaha Indonesia bisa bersaing di level global.

Menurutnya, program kerja yang diusung Shinta relevan dengan konteks nasional dan mampu menggerakkan Apindo untuk berperan lebih besar.

"Saya optimis dengan program kerja serta program aksi unggulan yang diusung di periode baru ini, Apindo dapat meningkatkan kontribusi sebagai bagian dari solusi untuk mengakselerasi momentum pemulihan nasional," ucapnya.

Sekilas tentang melampaui

Luhut Belajar 'Lompatan Kodok' dan China di Balik Mandor Asing di IKN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemilihan mandor asing di megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan tanpa alasan.

Menurut Luhut, pemilihan mandor asing bisa menjadi cara Indonesia mendapatkan transfer ilmu dan mempercepat pembangunan proyek hijau.

Hal itu seperti yang terjadi pada pengembangan industri kendaraan listrik di mana Indonesia bisa melakukan lompatan berkat belajar dari China.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa,"

Kendati demikian, ia menegaskan tak semua pekerja di IKN akan menggunakan tenaga kerja asing (TKA). Hanya mandor saja yang akan memakai pekerja asing dan selebihnya pekerja lokal.

"Kita pakai saja dulu dia (tenaga asing) nanti sambil jalan kita masukin orang Indonesia lagi, seperti yang kejadian di industri-industri integrity kita," jelasnya.

Luhut sebelumnya mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Erick Thohir Akan Negosiasikan Kegiatan Merugikan di Sirkuit Mandalika******

Menteri BUMN Erick Thohir akan menegosiasikan ulang pelaksanaan sejumlah kegiatan atau event di Sirkuit Mandalika, terutama yang memberatkan atau membuat buntung. 

Rencana itu disampaikannya di Gedung DPR, Kamis (15/6) terkait kerugian Rp100 miliar yang dialami oleh Sirkuit Mandalika, salah satunya akibat pelaksanaan World Superbike (WSBK).

"Ada beberapa eventyang saya rasa memang misalnya memberatkan ya kita negosiasi ulang. Ya itu hal yang biasa," katanya.

Meski ada demikian, rencana negosiasi itu tak akan dilakukan untuk penyelenggaraan MotoGp. Ia mengatakan ajang tersebut akan tetap dipertahankan supaya bisa terselenggara di Sirkuit Mandalika.

Erick berdalih MotoGp tetap dipertahankan karena ajang tersebut sangat penting untuk memoles citra Indonesia di mata internasional, khususnya di sektor pariwisata.

"MotoGP nya itu kita pertahankan karena itu sangat positif untuk branding sebuah negara," katanya.

"Walaupun tentu kalau jangka pendek belum terasa, tapi kalau sudah 2-3 tahun itu menjadi merek yang berkesinambungan itu menjadi kekuatan," katanya.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika merugikan. Kerugian tersebut salah satunya terjadi pada penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kegiatan tersebut telah menyebabkan kerugian sampai Rp100 miliar. Karena masalah itu, InJourney berencana menghapus penyelenggaraan WSBK dari Sirkuit Mandalika .

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Penguasa Binatang Buas

Daftar Empat Stasiun yang Dilewati Kereta Cepat Jakarta Bandung******

Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengatakan ada empat stasiun yang akan dilewati oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Jakarta sampai Kabupaten Bandung. 

Empat stasiun tersebut yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang (Karawang), Stasiun Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), dan Stasiun Tegalluar (Kabupaten Bandung).

Emir mengatakan saat ini pembangunan empat stasiun tersebut terus dikebut, di mana untuk Stasiun Halim dan Stasiun Tegalluar masing-masing sudah mencapai 93 persen. 

Emir mengatakan bagi penumpang dari Jakarta yang ingin menuju Kota Bandung, bisa berhenti di Stasiun Padalarang. Dari situ, penumpang bisa melanjutkan perjalanan ke Stasiun Bandung menggunakan kereta api (KA) feeder (pengumpan).

Adapun tarif untuk KA feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Dengan begitu, penumpang tidak perlu membayar lagi.

"Feeder kami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nanti jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

Dalam kesempatan lain, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km per jam.

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan.

Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km per jam, 300 km per jam, 350 km per jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Adapun KCIC menargetkan proyek ini bisa beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, dan uji coba untuk penumpang pada 18 Agustus. 

Sebelumnya, KCJB dilanda masalah baru. Mengutip Reuters, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak rencana PT KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Sebaliknya, Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Luhut Respons Kritik IKN Diawasi Mandor Asing: Kita Ini Kadang Munafik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons kritikan yang datang terkait pernyataannya bahwa pembangunan IKN akan diawasi oleh mandor asing. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan pemikiran yang egois.

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut dikutip daridetikfinance, Selasa (13/6).

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormatpakebule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.