petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot online gacor

situs slot trending 172Jutaan kata 416315Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot online gacor》

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak******

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak
Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat (23/2/2024). ANTARA/Karel A Polakitan/aa.
Manado (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara tiba di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meresmikan Bendungan Lolak, Jumat.

Presiden Jokowi tiba di Bendungan Lolak menggunakan helikopter.

Terlihat ada tiga helikopter yang merapat ke helipad dekat bendungan.

Usai mendarat, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung menuju lokasi peresmian yang jaraknya beberapa ratus meter dari helipad.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi mal di Manado
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi efisiensi di Makassar New Port
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Pangkep

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:semestabet

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
situs slot yang gampang jp
situs slot gacor hari ini
maxwin receh 2
pinjol yang tidak bi checking
erek timbangan
situs slot freechip tanpa deposit
batas pembayaran kredivo
persyaratan kredit hp di kredivo
bandar slot online terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot mudah maxwin
Bab 2 slot kasih menang
Bab 3 bandar slot gacor
Bab 4 zeus 138 slot
Bab 5 prediksi togel jitu
Bab 6 game slot gacor malam ini
Bab 7 369slot
Bab 8 surgaplay
Bab 9 judi slot yang gacor
Bab 10 voucher gramedia
Bab 11 slot maxwin hari ini
Bab 12 gocek 88 slot login
Bab 13 angka jitu buat sidney
Bab 14 situs gacor
Bab 15 slot situs
Bab 16 chu togel
Bab 17 cara kredit hp bunga 0
Bab 18 yakin777
Bab 19 bandar togel bonus new member 30
Bab 20 savayaslot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9230bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

303vip
Hadi ingin masukan Mahfud demi tuntaskan PR di Kemenko Polhukam
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kiri) menandatangani dokumen serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Tito Karnavian yang sebelumnya menjadi Plt. Menko Polhukam. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapatkan masukan dari pendahulunya Prof. Mahfud Md. terutama mengenai pekerjaan rumah (PR) di Kemenko Polhukam yang perlu segera dirampungkan.

Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menko Polhukam setelah dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, dan menerima jabatan itu dari Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt.) Menko Polhukam selama kurang dari 20 hari setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Mahfud Md.

“Untuk bertemu Prof. Mahfud pasti karena sebagai orang timur, tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan, apa permasalahannya yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan, walaupun waktunya hanya delapan bulan, tetapi saya akan kerja fulluntuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” kata Hadi saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Terlepas dari niatan itu, Hadi belum menyebutkan waktu dia berencana menemui Mahfud.

Dalam jumpa pers yang sama, Hadi menyebut ada dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi.

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Dia saat jumpa pers terakhirnya sebagai menko Polhukam pada awal bulan ini (1/2) menyebut ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang dia titipkan ke Presiden Jokowi saat mundur sebagai menko polhukam, yaitu soal penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK yang menurut dia sebaiknya dihentikan karena tidak adil bagi para hakim.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Baca juga: Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang terlahir kembali

5 bet slot
Korsel bahas proyek jet tempur yang tertunda dengan Indonesia
Arsip foto - Penerbang TNI Angkatan Udara Letkol Pnb. Ferrel “Venom” Rigonald (kiri) dan Park Ji Won dari Korea Aerospace Industries (KAI) berhasil menguji purwarupa KF-21/IF-X Boramae nomor 4 (XFB1) di Sacheon AFB, Korea Selatan, Jumat (2/6/2023). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.
Seoul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul dan Menlu Indonesia Retno Marsudi sepakat untuk terus bekerja sama dalam pembuatan jet tempur, yang proyeknya melambat akibat penundaan pembayaran oleh Indonesia, kata Kemenlu Korsel pada Kamis.  

Pembahasan masalah itu berlangsung saat  Cho dan Retno bertemu secara bilateral di sela-sela pertemuan para menlu kelompok G20 di Rio de Janeiro pada Rabu (21/2), kata kementerian luar negeri Korsel dalam rilisnya.

Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20 persen dari proyek itu, yang bernilai 8,1 triliun won (sekitar Rp95,07 triliun) dan diluncurkan pada 2015, untuk mengembangkan jet tempur KF-21 hingga 2026. 

Sebagai imbalan atas penanggungan biaya tersebut, Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan transfer teknologi.

Menurut kesepakatan, Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur itu di dalam negeri. 

Indonesia telah menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Sejauh ini, diperkirakan baru sekitar 278 miliar won (Rp3,2 triliun) yang sudah dibayarkan Indonesia. Dengan demikian, tunggakan Indonesia bernilai hampir 1 triliun won (Rp11,7 triliun).

Kedua menteri, menurut kemenlu Korsel, "sepakat  melanjutkan kerja sama agar proyek kerja sama strategis kedua negara, termasuk pengembangan jet tempur bersama serta partisipasi Korea Selatan dalam 'pembentukan ekosistem mobil listrik' Indonesia berjalan lancar dan mencapai hasil.

Selain itu, Menlu Cho dan Menlu Retno juga sepakat untuk bekerja sama dalam merevisi kuota impor Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda sebagai upaya menciptakan lingkungan investasi bisnis yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan Korsel.  

Sementara itu, Cho juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly di sela-sela pertemuan multilateral tersebut.

Bersama Menlu Joly, Cho membahas hubungan bilateral, kerja sama keamanan dan ekonomi, serta isu-isu regional dan global.

Cho dan Joly sepakat untuk segera menyelesaikan rencana aksi di bidang-bidang yang disepakati kedua negara untuk bekerja sama di bawah kemitraan strategis komprehensif, sebagai tindak lanjut dari KTT para pemimpin pada 2022.

Mereka juga sepakat untuk mengadakan pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara, serta berupaya memajukan kemitraan di bidang pertahanan dan keamanan.

Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Indonesia, Korsel Sepakat Kembangkan Jet Tempur

Baca juga: Pemerintah selidiki tuduhan insinyur Indonesia curi data jet KF-21

 

Dua pesawat tempur F-16 Program Falcon Star eMLU kembali mengudara



 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali sebagai istri militer

cara menghasilkan uang dari google translate
Polri bongkar jaringan pornografi anak sesama jenis
Wakapolresta Bandara Soetta AKBP Ronald F.C Sipayung saat menunjukan sejumlah barang bukti hasil pengungkapan kasus pornografi anak online di Tangerang, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Azmi Samsul Maarif/am.
"Jadi ada lima pelaku yang diamankan dengan peran yang berbeda-beda ada peran yang membuat konten merekam, menyiapkan fasilitas, kemudian ada peran orang dewasa yang sebagai pelaku dalam video itu,"
Tangerang (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan internasional penjualan video pornografi anak sesama jenis melalui aplikasi layanan pengiriman pesan telegram.

"Jadi ada lima pelaku yang diamankan dengan peran yang berbeda-beda ada peran yang membuat konten merekam, menyiapkan fasilitas, kemudian ada peran orang dewasa yang sebagai pelaku dalam video itu," ucap Wakapolresta Bandara Soetta AKBP Ronald F.C Sipayung dalam konferensi pers di Tangerang, Sabtu.

Ia menerangkan kelima pelaku yang berhasil diamankan dalam kasus jaringan pornografi anak ini diantaranya HS, yang berperan sebagai pelaku utama dalam memproduksi konten pornografi. MA, selaku pelaku pencabulan dan penyebaran konten, AH, pembeli konten pornografi, KR, pelaku pencabulan dan penyedia fasilitas. Kemudian, NZ, pembeli konten, pelaku pencabulan serta penyedia fasilitas.

"Pelaku yang merupakan orang dewasa dengan melibatkan anak sebagai korban dalam video, kemudian itu yang menjadi konten yang diperjualbelikan atau didistribusikan kepada orang-orang yang memang mencari dari konten pornografi itu," ujarnya.

Adapun untuk korban dari kasus ini, terdapat sebanyak delapan orang anak yang berstatus di bawah umur dengan rentang usia 12 sampai 16 tahun.

"Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh pendidik, kita menemukan bahwa ada delapan anak-anak yang menjadi korban dalam jaringan internasional pornografi," ujarnya.

Dia menyebutkan, para pelaku memproduksi konten-konten video pornografi anak itu dilakukan secara mandiri melalui rekaman handphone pribadi. Kemudian, mereka menyebarluaskan serta menjual belikan melalui akun telegram premium VGK.

"Kita yakini bahwa konten-konten itu sudah terjual atau didistribusikan. di mana pelaku-pelaku ini mendapatkan mendapatkan keuntungan dengan menjual video-video tersebut," tuturnya.

Sementara itu, dalam pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat kepada pihaknya sejak 21 Agustus 2023 lalu mengenai tindak pidana pornografi jaringan internasional. Selanjutnya, pihaknya melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Federal Bureau Of Investigastion (FBI) U.S.

Dari hasil penyelidikannya, pihaknya kemudian berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku yang diduga memproduksi dan mendistribusikan konten pornografi anak tersebut. Setelah itu, berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial HS di wilayah Kedaung, Tangerang, Banten, beserta beberapa barang bukti hasil produksi konten pornografi tersebut.

Pengakuan dari pelaku, para korban dijanjikan akan diberikan sejumlah uang serta bonus kredit yang bisa dimanfaatkan untuk bermain games online.

Karena bujuk rayu tersangka, kata Ronald, korban pun tertarik tawaran pelaku yang kemudian mengajak korban lainnya untuk menjadi objek dari konten pornografi tersebut.

"Para korban ini diperdaya oleh pelaku dari aktivitas di games onlinedengan main bareng (Mabar). Hingga kemudian pelaku menawarkan aksi itu dengan memberikangiftyang bisa digunakan bermain games," paparnya.

Ia juga mengatakan, atas hasil penjualan konten pornografi anak ini, pelaku mendapat perolehan keuntungan kurang lebih hingga mencapai Rp100 juta.

"Pelaku menjual video dengan harga , 0 US dolar. Atau nilai rupiah Rp100 ribu hingga Rp300 ribu," katanya.

Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat (1).

"Atau ancaman ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara," kata dia.

 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Mengguncang langit

situs paling gacor 2022
PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah
Arsip foto - Anak-anak terlihat di tempat penampungan sementara di kota Rafah, Jalur Gaza selatan (8/11/2023). ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.
Washington (ANTARA) - Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis menyatakan keprihatinan setelah Badan Pangan PBB menghentikan pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan ke Jalur Gaza bagian utara.

"Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan kekurangan gizi parah, dan pengiriman bantuan dikurangi ketika jumlahnya perlu ditingkatkan," kata Francis.

"Saya menegaskan kembali tuntutan saya dan Majelis Umum PBB yang berulang kali menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Ini adalah masalah hidup dan mati, termasuk anak-anak yang tidak bersalah," tulis Francis di X.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada Selasa mengumumkan bahwa mereka menghentikan pengiriman bantuan pangan yang sangat dibutuhkan ke Gaza utara "sampai kondisi memungkinkan distribusi secara aman."

"WFP sangat berkomitmen untuk segera menjangkau orang-orang yang putus asa di seluruh Gaza, tetapi keselamatan dan keamanan untuk menyalurkan bantuan pangan itu penting - dan bagi orang-orang yang menerimanya - harus dipastikan," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan dari 29.410 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal serta kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Sementara itu, kurang dari 1.200 warga Israel diyakini telah tewas dalam serangan Hamas.

Perang Israel di Gaza telah memaksa 85 persen penduduk wilayah itu menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan pangan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Arab Saudi sebut Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Baca juga: AS akui tingginya kerawanan pangan di Gaza, minta tingkatkan bantuan

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

pola maxwin
KPU bakal gelar PSU di Kuala Lumpur tanpa metode pos
Arsip foto - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos.

"KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.

"Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih," katanya.

Sehingga, PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru. Adapun data yang dimutakhirkan itu akan disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode tps di luar negeri.

Hasyim mengatakan KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan.

Selain itu KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU.

“Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan," jelas Hasyim.

Untuk diketahui, ada tiga metode pemungutan suara di luar negeri, yakni: pemungutan suara di tps, kotak suara keliling (ksk) dan pos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Baca juga: Bawaslu minta KPU dorong pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Petugas deportasi dari semua bidang

hoki303
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024