pekerjaan yang cepat menghasilkan uang

Tuan Penyihir Serbaguna

IBM Bakal PHK 3.900 Karyawan******

IBM Corp mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 3.900 karyawannya pada Rabu (25/1) lalu. Ini sekitar 1,5 persen dari jumlah karyawan globalnya yang mencapai 260 ribu orang.

Produsen komputer terkemuka Amerika Serikat (AS) ini mengambil langkah PHK lantaran penjualan beberapa aset dan penurunan kinerja perusahaan pada 2022 serta proyeksi 2023.

PHK massal ini terkait pemisahan bisnis Kyndryl, serta bagian dari unit AI, Watson Health, yang menimbulkan biaya US0 juta selama periode Januari hingga Maret.

Kabar PHK ini membuat saham IBM turun 2 persen. Analis menyebut para investor mengharapkan langkah-langkah pemotongan biaya yang lebih dalam.

"Tampaknya pasar kecewa dengan besarnya PHK yang diumumkan, yang hanya berjumlah 1,5 persen dari tenaga kerjanya," kata analis senior Investing.com Jesse Cohen kepada Channel News Asia, Kamis (26/1).

Arus kas IBM pada 2002 sebesar US,3 miliar. Angka ini di bawah target perusahaan yakni US miliar.

Perusahaan juga memperkirakan pertumbuhan pendapatan tahunan akan konstan karena turunnya permintaan. Belum lagi, kekhawatiran klien yang akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi.

Pertumbuhan bisnis perangkat lunak dan konsultasi IBM melambat secara berurutan pada kuartal keempat 2022.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi Sun Wukong

Harga Mayoritas Kripto Teratas Merah, Ethereum Paling Keok******

Harga mayoritas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar amblas pada perdagangan Jumat (27/1).Ethereum mencatatkan pelemahan paling dalam.

Mengutip coinmarketcap, harga 10 kripto teratas rata-rata melemah, setelah sempat reboundtinggi di perdagangan sebelumnya.

Ethereum jatuh 3.04 persen ke harga US.567 per koin. Dalam sepekan, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua ini naik tipis 0,68 persen.

BNB terperosok 2,21 persen ke harga US1 per koin pada perdagangan 24 jam. XRP tergelincir 2,55 persen ke harga USMengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan******

Jhon LBF menjadi sorotan karena dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan tanpa prosedur.

Mantan karyawan berinisial SDP menyuarakan ketidakadilan yang diterima ia dan kawan-kawannya selama bekerja di sana, melalui Twitter.

Ia menyebut Jhon telah sewenang-wenang memotong gaji hingga memecat karyawan hanya cuma telat membalas chat WhatsApp di luar jam kerja. Jhon juga dituding melarang karyawannya berteman dengan mantan karyawan perusahaannya.

"Kembali lagi ya, kita kalau mau dengar berita yang sebenarnya silahkan boleh tanya saja sama karyawan saya 136 orang yang masih bekerja dan aktif di perusahaan saya. Bagaimana kita memperlakukan karyawan, sangat saya manjakan karyawan di sini," ujarnya dalam klasifikasi tersebut yang dikutip, Senin (24/1).

Menurutnya, semua karyawan dimanjakan tanpa ada perbedaan, misalnya yang lama atau yang baru. Pegawai yang baru pertama kali kerja saja langsung diberikan uang saku untuk biaya transportasi.

"Aturan ini tidak dibeda-bedakan. Semua karyawan yang baru pertama kali kerja saja, saya langsung tanya satu hal 'kamu punya ongkos nggak buat operasional?" jelasnya.

Bila karyawan tersebut tidak memiliki uang, maka akan langsung diberikan. Ia mengatakan bukti pengiriman uang kepada karyawan baru dan bahkan yang lama untuk menebus ijazah masih ada dan bisa dibuktikan.

Jhon sendiri merupakan komisaris utama perusahaan konsultan bisnis Hive Five (PT Lima Sekawan Indonesia).

CNNIndonesia.compada Rabu (25/1) menelusuri langsung ke kantor Hive Five yang beralamat di 18 Office Park Building 21th Floor Unit C. Jl. TB Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Sekitar pukul 09.00 WIB, nampak sejumlah karyawan terpantau berdatangan ke gedung kantor.

Mereka datang dengan mengenakan seragam kemeja hitam bertuliskan nama perusahaan di bagian punggung. Karyawan perempuan yang memakai hijab, kompak mengenakan hijab berwarna kuning gelap.

Pemandangan di lobby gedung pun sudah tidak terlalu sibuk saat itu. Beranjak ke lantai 21, tempat kantor Hive Five berada, para karyawan tadi tampak melakukan tapping ID untuk masuk area kantor.

Kantor itu berupa sebuah ruangan besar dengan meja-meja yang berbaris rapi. Setiap karyawan mempunyai meja sendiri. Suasana di dalam kantor terlihat ramai dengan karyawan yang mulai beraktivitas.

Kendati demikian, Jhon LBF disebut tidak berada di kantor. Salah satu resepsionis mengarahkan untuk menghubungi sekretaris Jhon, yang ternyata juga tak sedang di kantor dan diberikan kontak WhatsApp yang bersangkutan.

Saat dihubungi, nomor sang sekretaris masih tidak aktif. Hal ini terlihat dari pesan WhatsApp yang dikirimkan masih menunjukkan simbol centang satu.

[Gambas:Video CNN]

Cardano juga jatuh 1,8 persen ke harga USBakal Pindah, Kantor Kementerian di IKN Mulai Dibangun******

Menteri PPN/ Kepala BappenasSuharso Monoarfa mengatakan saat ini pembangunan gedung sejumlah kementerian mulai dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini disampaikan Suharso saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur pada pekan lalu.

"Terdapat sejumlah titik yang kami tinjau tahapan pembangunannya terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek yang sedang berjalan di KIPP adalah pengembangan lahan yang dilakukan dengan dua tahapan," ujarnya melalui unggahan Instagram pribadinya @suharsomonoarfa yang dikutip pada Rabu (25/1).

Adapun titik pembangunan tersebut meliputi pembangunan istana negara hingga kantor Menteri Koordinator negara seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Berikut rincian yang dibangun:

1. Hunian Pekerja Konstruksi
2. Gedung Kementerian Koordinator 1
3. Gedung Kementerian Koordinator 2
4. Gedung Kementerian Koordinator 3
5. Gedung Kementerian Koordinator 4
6. Istana Negara dan Lapangan Upacara
7. Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1
8. Rumah Tapak Jabatan.

Ia menjelaskan untuk gedung Istana Negara dan lapangan upacara disebutkan telah mulai dibangun oleh PT Wijaya Karya sejak November 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.

Sedangkan, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1 telah dimulai pembangunannya sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai juga pada Oktober 2024

"Proyek ini telah dijalankan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, infrastruktur dan penataan Kawasan," jelasnya.

Kemudian, untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 2 akan dimulai pada Januari 2023 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Proyek ini nantinya dijalankan oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, infrastruktur dan penataan kawasan," imbuhnya.

Selanjutnya, pembangunan gedung dan Kawasan kantor kementerian koordinator 3 juga telah dimulai sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Proyek ini dikerjakan oleh PT Virama Karya.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, infrastruktur dan penataan Kawasan," pungkas Suharso.

[Gambas:Video CNN]

DPR bakal mengundang Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia untuk membahas kasus Meikarta. Pasalnya, perizinan Meikarta sempat tersandung kasus korupsi pada 2018.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan menanyakan seluruh izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang apartemen Meikarta, kepada menteri BKPM.

"Kami akan datangkan menteri investasi (Bahlil Lahadalia), di mana menteri investasi mengurus seluruh izin yang ada," kata Andre di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018. Mereka yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.

Kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Selepas kasus korupsi itu, proyek Meikarta tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.

Lihat Juga : Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati-Hati Beli Apartemen Inden

Selain bakal memanggil Bahlil Lahadalia, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukan rapat gabungan dengan Komisi III dan Komisi XI DPR. Andre mempermasalahkan dugaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Meikarta yang tak melibatkan konsumen.

Masalah PKPU tersebut bakal dibahas di Komisi III, ditambah dengan adanya tuntutan hukum dan gugatan perdata secara tiba-tiba dari pengembang Meikarta kepada konsumen senilai Rp56 miliar.

Sementara itu, Komisi XI bakal diminta untuk mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bank Indonesia (BI) terkait permasalahan pengawasan terhadap Bank Nobu. Ini adalah bank anak usaha Lippo Group sekaligus tempat di mana konsumen mencicil pembelian unit apartemen Meikarta.

"Kami juga ingin mengundang Dirjen Pajak. Karena tadi dalam penelusuran ada pungutan terhadap PPN. Permasalahannya, pajak PPN itu setor nggak terhadap negara?" ungkap Andre.

Temuan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditarik Meikarta itu diungkap oleh Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri perwakilan Meikarta hari ini.

Menurut Daeng, konsumen Meikarta mengadu karena dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen meski unit apartemen belum diterima.

"Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan. Tugas DPR untuk menuntaskan itu. DPR nggak akan mundur selangkah pun untuk membela rakyat melawan Meikarta," tegas Andre.

Selain itu, DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta sekaligus Bos Lippo Group James Riady dan keluarga untuk hadir di DPR 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan RDPU perdana hari ini. Bahkan, pengembang Meikarta tersebut sama sekali tidak mengirimkan surat berisi informasi mengapa berhalangan hadir.

[Gambas:Video CNN]

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga 1 dolar AS. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Polygon kembali masuk daftar top 10 kripto setelah merebut kembali posisi 10 krito dengan market share terbesar dari Solana. Polygon menjadi satu-satunya koin yang menghijau di perdagangan hari ini, menguat 8 persen ke harga US,08.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

Kisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?******

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung sampai ke titik penyelesaian hingga saat ini. Masalah justru memasuki babak baru di mana PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu sejumlah konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Meikarta tidak dihadirkan dalam rapat itu. DPR sudah berencana untuk memanggil pihak Meikarta, tetapi belum ada kepastian waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Padahal jika mengacu pada Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Mirisnya lagi, konsumen yang menjadi debitur Bank Nobu mengaku harus tetap membayarkan cicilan untuk pembelian apartemen Meikarta yang tak kunjung mereka lihat wujudnya.

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebutkan saat ini terdapat anggota komunitas yang berhenti membayarkan cicilan KPA kepada Bank Nobu. Tapi, mereka mendapatkan intimidasi berbentuk surat peringatan.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stress dong," papar Rudy di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Bentuk Badan Pengawas Perlindungan Konsumen Properti

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

<句子>

Jiang Qiao Zhanyi

<句子>

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

<句子>