syarat pengajuan pinjaman kredivo

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Kementerian BUMN Bakal Merger 11 Perusahaan, Termasuk Angkasa Pura******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan fokus dalam merger sejumlah perusahaan yang ada saat ini.

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku dari 41 perusahaan yang ada, ia ingin memangkas menjadi 30 perusahaan dan bergerak di 12 klaster.

Menurutnya, selama ini terlalu banyak BUMN yang bergerak di bidang yang sama, salah satunya adalah Angkasa Pura I dan II.

Meski demikian, terkait merger Angkasa Pura, Erick mengaku masih dalam tahap perhitungan untuk prosesnya.

Ia sendiri tak menyebutkan merger Angkasa Pura sebagai salah satu fokus dari program BUMN 2023. Namun, ia menegaskan terus mendorong upaya-upaya merger ini.

"Kalau mau mengerjakan Angkasa Pura, kita harus hitung dulu. Waktu kita merger gimana ke depannya, komplit tidak atau malah memberatkan, gimana airport-airport kecil? Nanti ada waktunya, kita akan dorong," jelasnya.

Erick meyakinkan merger ini dilakukan untuk mengurangi kompetisi antar BUMN dalam satu sektor industri yang sama. Ia juga menyebutkan meski merger dilakukan, pengurangan pegawai belum tentu akan dilakukan.

"Orang sekarang rekrut (pegawai) terus. Kita hanya mau memastikan ngapain sesama BUMN itu kanibal, dan ngapain BUMN itu membunuh sektor-sektor yang private sector sudah ada, dan UMKM ada, mending kita jadi ekosistemnya," papar Erick.

Ia mencontohkan merger antara Damri dan Perum PPD dilakukan dengan perhitungan mendetail. Menurutnya, jika merger BUMN ini selesai dilakukan, maka kementerian bertugas untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di dalam masing-masing sektor industri.

"Yang kita bangun ekosistem, dengan UMKM, Pemda, pengusaha, swasta, kita (BUMN) yang gede-gede, yang masif. Kalau ada apa-apa, BUMN jadi benteng ekonomi nasional dan (bisa) intervensi, makanya harus untung," tegasnya.

Sebelumnya, sembilan program utama BUMN sepanjang 2023 adalah aksi korporasi Pertamina Geothermal Energi, Palm Co., penyelesaian LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu juga aksi korporasi Jasa Marga atau pembangunan tol, penyelesaian restrukturisasi Waskita Karya, ID Food, Defend ID, serta Deregulasi dan penetapan Peraturan Menteri BUMN. Program terakhir adalah penguatan tata kelola investasi dana pensiun BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?******

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009 dan telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Airlangga berdalih perppu diterbitkan dengan alasan; kondisi mendesak. Ia mengatakan ekonomi Indonesia kian dihantui ancaman resesi global hingga stagflasi.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Namun, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari buruh hingga ekonom.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal.

Misalnya pasal mengenai kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK. Ia menilai  pasal itu cukup merugikan karena berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai perbandingan, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Sementara dalam Perppu Cipta kerja, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Buruh juga memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan karena buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan pasal 88F Perpu Cipta Kerja, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Variabel perhitungan upah dalam perppu tersebut berbeda dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, upah minimum provinsi (UMP) dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara Ekonomi Senior INDEF Faisal Basri mempertanyakan alasan yang dipakai pemerintah menerbitkan perppu; demi menyelamatkan ekonomi negara. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi negara yang diklaim pemerintah sedang terancam, justru mereka tetap ngotot melanjutkan pembangunan IKN.

"Kalau perang Ukraina-Rusia yang belum juga usai benar-benar amat membahayakan perekonomian Indonesia sehingga diterbitkan perppu, mengapa pembangunan ibu kota baru terus dilanjutkan? Mana sense of crisisatau sense of urgency-nya?" tulis Faisal dalam akun resmi Twitternya @FaisalBasri, dikutip Senin (2/1).

Lantas benarkah ekonomi negara sedang terancam sehingga perppu harus diterbitkan?

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi dalam negeri maupun global sebenarnya tidak tepat dijadikan alasan urgensi penerbitan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi tahun ini relatif mirip dengan yang dihadapi pada 2022 dan 2021.

Bahkan tahun ini, beberapa faktor yang menjadi penyebab pelemahan ekonomi, salah satunya covid-19, sudah mulai melandai.

"Atas dasar itu, menurut saya kurang cocok menjadikan posisi genting perekonomian global dan domestik sebagai alasan diterbitkannya perppu ini," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/1).

Yusuf menambahkan alasan penerbitan perppu ini bisa saja untuk melanjutkan reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun waktu penerbitan perppu dinilai relatif singkat dan tanpa didahului diskusi publik.

Di sisi lain, pemerintah ia nilai tidak konsisten dengan regulasi yang diterbitkannya. Pasalnya Perppu Cipta Kerja dinilai mirip dengan UU Cipta kerja yang sebenarnya sedang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki.

"Kenapa kemudian pemerintah tidak menunggu atau memperbaiki UU Cipta kerja sebelumnya tanpa harus mengeluarkan Perppu ini? Hal ini tentu akan mengundang tanda tanya," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja memang memberikan kepastian untuk iklim investasi di Indonesia dan tentunya menumbuhkan harapan investor masuk ke Indonesia.

Hanya perlu diingat bahwa kacamata investor perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya masalah insentif dan regulasi yang kemudian ditawarkan dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengukur pelaksanaan UU Cipta Kerja, Yusuf menilai berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya melihat bagaimana pengalaman pemerintah selama ini dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Jika melihat ke belakang, Yusuf mengatakan pemerintah pernah mengeluarkan beragam paket kebijakan ekonomi dari 1 hingga 14. Namun, beberapa implementasi paket kebijakan tersebut menemui kendala karena berbagai kesalahan.

"Hal inilah yang menurut saya juga akan menjadi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, melihat track recordpemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan apakah akan mulus dalam tahapan implementasi atau tidaK," ujarnya.

Yusuf mengatakan cara penilaian investor tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi apakah UU Cipta kerja dapat mendorong investasi atau tidak.

Senada, Direktur Segara Institue Piter Abdullah menilai tidak ada kegentingan yang membuat pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi global pada tahun ini memang diprediksi suram, tetapi ekonomi Indonesia dinilai akan baik-baik saja.

Hal itu setidaknya terlihat dari lembaga-lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen hingga 5 persen di tahun ini.

"Perekonomian Indonesia diyakini akan baik-baik saja. Alasan utama Perppu (diterbitkan) saya kira adalah bukan kegentingan. Pemerintah tidak perlu menempuh Perppu yang menurut saya hanya menambah kontroversi dari UU Cipta Kerja," ujar Pitter.

Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan perubahan UU Cipta Keraja secara normal, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, cara itu lebih tepat dan tidak mengundang terlalu banyak pertanyaan atau bahkan spekulasi negatif.

Tak Penuhi Kriteria Kegentingan yang Mendesak

Dewa Tinju Xingyi

Kadin Sebut Hilirisasi dan Pasar Domestik Jadi Kunci Ekonomi RI 2023******

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid optimis hilirisasi dan penguatan pasar domestikmenjadi kunci untuk menerjang badai ekonomi di 2023. Hal ini karena tahun depan diprediksi menjadi tahun yang sulit karena masih ada gejolak ekonomi dan situasi global yang menantang.

Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari 2,9 persen menjadi 2,7 persen. Tak hanya itu, saat ini masih banyak negara dengan inflasi yang tinggi.

Meski demikian, ia optimis Indonesia mampu melewati rintangan tersebut karena memiliki potensi hilirisasi industri untuk meningkatkan perekonomian.

"KADIN berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing komoditas ekspor unggulan dalam negeri," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/12).

Arsjad menuturkan 2023 bisa menjadi tahun yang transformatif jika pelaku usaha mampu mengidentifikasi peluang pasar yang tetap. Ia pun mencontohkan peluang itu bisa dilihat di sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Ia mengatakan Indonesia diberkahi dengan berbagai mineral dan potensi energi terbarukan. Karenanya, Indonesia harus melakukan hilirisasi supaya ada nilai tambah dan memacu pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini perlu kita lakukan selain untuk menerjang potensi badai ekonomi juga untuk mewujudkan tujuan besar kita sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 dan mencapai net zero emission di 2060," imbuh Arsjad.

Selain potensi dari hilirisasi, Indonesia juga harus memaksimalkan pangsa pasar domestik untuk mengembangkan kinerja industri.

Apalagi, ancaman resesi global masih menjadi resiko terberat yang harus dihadapi oleh pengusaha. Berkurangnya permintaan global, terutama bagi industri berorientasi ekspor juga berdampak pada kinerja perusahaan yang akan berisiko untuk mengurangi beban operasional, salah satunya dengan PHK.

"Permintaan domestik Indonesia masih kuat, dimana berkontribusi sebesar 55 persen pada PDB Indonesia. Maka dari itu, selama daya beli konsumsi masyarakat dapat kita jaga, roda ekonomi Indonesia dapat terus berputar," ucap Arsjad.

Selain itu, ia juga menilai dukungan pemerintah juga sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat tersebut.

Menurutnya, pasar domestik harus turut diperkuat melalui akselerasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri). Arsjad menambahkan penguatan UMKM untuk mendukung rantai pasok dalam negeri juga sangat diperlukan untuk mensukseskan upaya ini.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang Abadi

Perppu Ciptaker Tak Batasi Jenis Pekerjaan yang Bisa Dialihdayakan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember kemarin tetap tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing,sama seperti Omnibus Lawsebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsorcingdiikat produk hukum setingkat uu, bukan pp.

UU Ketenagakerjaan mengatur batasan bagi pekerjaan yang bisa dialihdayakan, yaitu yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Pasal 66 UU Ketenagakerjaan lama membatasi outsourcinghanya dibolehkan untuk kegiatan jasa penunjang.

"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi," bunyi Pasal 66 UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Bisnis Penitipan Hewan Raup Cuan saat Nataru, Omzet Capai Puluhan Juta******

Bisnis penitipan hewanmendapat berkah selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, banyak warga yang menitipkan hewan peliharaannya selama liburan di luar kota.

Kementerian Perhubungan menyebutkan potensi pergerakan warga sebesar 16,34 persen dari jumlah penduduk. Artinya, terdapat sekitar 44,7 juta orang yang akan bepergian.

Pemilik Tobbyto Catshop Ninuk menceritakan setidaknya 20 kucing dititipkan kepada dirinya. Meski tak seramai saat lebaran, angka ini meningkat dari hari-hari biasanya.

Selain sebagai penitipan, ia juga menyediakan klinik dan dokter hewan. Saat musim sedang tidak bersahabat, menurutnya, banyak kucing yang datang untuk berobat dan menjalani perawatan.

Klinik dan penitipan hewan yang berdiri sejak 2013 di Tebet Barat, Jakarta Selatan ini pun lebih banyak menerima kucing-kucing yang melakukan rawat inap.

"Ini termasuk rawat inap dan penitipan sekitar 20-an, saya nggak hitung satu-satu, kalau hari biasa juga nggak sepi banget sih. Kucing yang datang ke sini tuh kebanyakan buat perawatan dibanding buat titip inap," tutur Ninuk.

Ia mengaku omzetnya naik cukup signifikan. Jika bukan musim libur, dalam sebulan Ninuk bisa menghasilkan Rp10 juta-Rp15 juta. Namun, ketika sedang libur Nataru, ia bisa meraup hingga Rp20 juta per bulan.

"Kalau lebaran lebih ramai lagi, tapi tahun kemarin itu kan dari pandemi, memang tidak seramai sebelum pandemi. Saya lupa angkanya. Sekitar Rp30-an (juta) ada lah," ucapnya.

Saat ini, menurut Ninuk, kompetisi bisnis petshopdan penitipan hewan makin berkembang setelah pandemi. Sebab, semua orang bisa memasarkan usahanya melalui internet.

Meski demikian, ia tak khawatir. Pasalnya, Ninuk mengaku lebih banyak menerima kucing-kucing hasil rescue.

Dalam perawatan dan masa inap itu, Ninuk akan memisahkan kucing-kucing yang sudah disteril dan belum disteril.

"Jadi kebanyakan yang datang kesini itu kucing-kucing rescue. Jadi banyak dana sosial dari kita sendiri, dengan harusnya di-charge Rp1 juta, kita charge-nya cuma Rp350 ribu atau Rp400 ribu," paparnya.

Peningkatan omzet serupa juga dirasakan pemilik Mimoshi Pet Care Tendy Gunawan. Usaha penitipan yang mulai dibuka pada 2016 ini biasa menghasilkan Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Kini, saat libur Nataru, penitipan anjing dan kucing berlokasi di Tebet Timur ini mampu meraup keuntungan hingga Rp10 juta-Rp20 juta.

"Sebulan gitu bulan biasa Rp2 juta-Rp3 juta, kalau musim liburan bisa Rp10 juta-Rp20 juta. Signifikan banget," tutur Tendy.

Ia mengungkapkan peningkatan ini mulai dirasakan sejak pertengahan Desember. Terutama saat Natal hingga 3 Januari sudah penuh.

"Kalaufull-nya sekarang, dari seminggu terakhir sejak Natal. Jadi ada yang Natalan keluar tanggal 28-29 (Desember), terus masuk lagi tahun baruan," ucapnya.

Tendy pun mematok harga Rp80 ribu-Rp150 ribu per malam bergantung dengan ukuran hewan yang dititipkan. Ia mengaku meraup keuntungan jauh lebih banyak saat libur Nataru ketimbang lebaran. Sebab, usahanya lebih banyak menampung anjing.

Meskipun pada hari-hari biasa ia tetap memiliki pelanggan yang biasa menitipkan peliharaannya.

Lebih jauh, Tendy membandingkan libur Nataru tahun ini jauh lebih baik ketimbang masa pandemi 2019-2020. Saat itu, ia mengaku tak ada peliharaan yang dititipkan padanya.

"Kami usaha mulai 2016, baru pas pandemi enggak ada order sama sekali, tahun 2019-2020 itu. Baru 2021 akhir sudah mulai ada. Order tahun ini sudah seramai sebelum pandemi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

OJK dan BEI Pede IHSG Bangkit Tahun Depan******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) bergejolak sepanjang 2022. Kendati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) optimis IHSG bisa bangkit tahun depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengakui bahwa kinerja pasar modal Indonesia sepanjang 2022 terus diwarnai gejolak fluktuasi pasar. Ia tak menutup mata bahwa ada pelemahan bursa secara global, terlebih dalam satu bulan terakhir.

Meski begitu, ia mengklaim kinerja pasar modal secara year to date(ytd) masih positif. IHSG per 28 Desember 2022 berada di posisi 6.850 atau tumbuh 4,09 persen secara ytd. Namun, ia tak menampik bahwa angka tersebut memang relatif menurun ketimbang beberapa tahun lalu.

Soal proyeksi 2023, Inarno tidak secara gamblang menerka bagaimana pergerakan IHSG. Ia menilai para ekonom lebih punya kapasitas memprediksi secara akurat bagaimana pergerakan bursa nantinya.

"Tetapi kalau kami melihat perkembangan di 2022, saya sih cukup optimis ya 2023 akan cukup baik. Apalagi kalau melihat di pipeline kami masih banyak (perusahaan) yang ingin go public, terutama dalam beberapa waktu ke depan. Ada juga beberapa emisi yang besar sudah masuk ke dalam pipeline kami," tegas Inarno.

Senada, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengaku optimis dengan proyeksi IHSG di 2023. Meski percaya diri bakal bangkit, Iman menegaskan ada prinsip kehati-hatian yang diterapkan.

Secara teknikal, Iman mengatakan hal paling mudah untuk mengukur indeks saham adalah melihat indeks LQ45 yang berkontribusi 80 persen. Jika dibedah, 5 urutan teratas IHSG didominasi oleh sektor perbankan dan telekomunikasi. Naik turunnya saham di dua sektor tersebut bakal berpengaruh ke suku bunga.

Meski kebijakan suku bunga agresif The Fed hingga adanya inflasi berpengaruh terhadap bursa, Iman mengatakan fokus BEI adalah rata-rata nilai transaksi harian (RNTH). Iman menegaskan cuan bagi bursa didapat dari value atau volume transaksi. Jadi, indeks tinggi tidak berdampak signifikan jika volume transaksi rendah.

"BEI sama dengan yang disampaikan Bank Indonesia (BI) dan Presiden (Joko Widodo) bahwa RNTH BEI meningkat dari tahun ini yang kami prediksi Rp13,75 triliun menjadi Rp14,75 triliun. Artinya optimis, tapi waspada," tegas Iman.

[Gambas:Video CNN]