web slot

makhluk abadi

pinjol ipb mahasiswa

Delapan poin pernyataan sikap APTISI jelang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Asosisi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendeklarasikan delapan poin pernyataan sikap jelang Pemilu 2024.

Ketua APTISI Budi Djatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan pernyataan sikap itu disampaikan segenap pembina, penasihat dan pengurus APTISI.

"Mengingat waktu yang sudah mendekati hari pemilihan, tanggal 14 Pebruari 2024, demi persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan Pemilu," harapnya.

Kata dia, delapan poin pernyataan sikap APTISI, pertama, mari bersama saling menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi berbangsa dan bernegara dengan tidak saling menyalahkan satu sama lainnya cenderung tendensius.

Kedua, mari bersama saling mengoreksi diri dan memprioritaskan mana yang lebih utama, untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, demi masa depan kehidupan demokrasi bangsa.

Ketiga, mari bersama mendorong stakeholder(pemangku kepentingan, red) terkait untuk mewujudkan reformasi partai politik, demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan

Baca juga: Imlek dinilai sampaikan pesan damai Pemilu 2024

Keempat, kepada seluruh pejabat kampus dan akademisi yang mempunyai kerabat, keluarga maupun saudara menjadi calon legislatif atau tim sukses salah satu calon, agar tidak membawa institusi pendidikan yang menyeret ke dalam politik praktis. Sehingga marwah dan keutuhan kampus sebagai forum intelektual tetap terjaga.

Kelima, bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 4.356, mari bersama berupaya untuk menurunkan suhu politik yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa. Mensosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang damai, penuh kegembiraan dan persaudaraan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Keenam, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses Pemilu dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari 2024. Menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun, demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermartabat.

Ketujuh, mengimbau kepada masing-masing pasangan calon dan para pendukungnya untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoaks serta isu-isu lainnya yang dapat memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa.

Kedelapan, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, APTISI menyerukan agar dapat menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ide, cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada segenap komponen bangsa untuk bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu tahun 2024, sebagai hasil akhir dari pesta demokrasi saat ini.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Cincin Dewa Memasak

cara mencairkan dana di kredivo

Cerita Megawati perjuangkan NU dan Muhammadiyah memenangi Zayed Award******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menceritakan perjuangannya saat menjadi dewan juri agar organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memenangkan penghargaan Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024.

Mulanya, kata dia, dengan mendapatkan tawaran sebagai dewan juri dari Sekretaris Jenderal ZAHF Prof. Mohamed Abdusalam yang merupakan permintaan dari Imam Besar Al Azhar Prof Ahmad el Thayyeb. Namun demikian, dirinya sempat mempertanyakan tawaran tersebut.

"Lalu saya tanya kembali, lho kok beliau kenal saya? Rupanya beliau mengikuti terus sepak terjang perjuangan saya. Yang dikatakan oleh Bapak Sekjen bahwa Ibu (Megawati) ini salah seorang Ibu, perempuan, yang selalu memperjuangkan nasib banyak manusia, tetapi selain itu juga selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia ini," cerita Megawati di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu.

Megawati kemudian bersedia menjadi dewan juri dan meminta Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi untuk mendampingi dirinya.

"Karena kami boleh mengambil asisten begitu untuk bisa menjadi penghubung, seperti tadi yang telah dikatakan itu karena melalui Zoom dan lain sebagainya, dan saya belum punya pengalaman sama sekali sebagai juri," ujarnya.

Megawati lalu mengajukan Muhammadiyah dan NU untuk masuk nominasi penerima penghargaan dan bersaing dengan 120 nominasi lainnya.

Ia kemudian harus menghadapi adanya kocokan untuk mendapat tiga nominasi dan tiga nominasi cadangan. Nominasi itulah yang kemudian diserahkan kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar untuk dipilih siapa pemenangnya.

Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa terdapat enam juri, termasuk dirinya. Namun demikian, hanya Megawati seorang berasal dari Asia.

Megawati dalam pikirannya menyampaikan dirinya akan kalah berdebat untuk memperjuangkan NU dan Muhammadiyah. Sebab, pikirnya, ia merupakan perempuan, Asia, wanita, dan seorang Muslim, sedangkan juri lainnya datang dari Barat.

Fase berikutnya, lanjut dia, adalah pengocokan awal, yang mengeluarkan 15 nominasi. Megawati bersyukur NU dan Muhammadiyah masuk dalam 15 nominasi itu.

Sementara itu, Megawati juga mengusulkan aktivis perempuan dan profesor agama Musdah Mulia mendapat nominasi dari aspek perorangan.

"Lalu saya berpikir bagaimana saya bicara untuk supaya mulai meyakinkan mereka (dewan juri lainnya)," kata Megawati.

Megawati kemudian saat dipersilakan bicara sengaja menggunakan latar belakangnya untuk memengaruhi juri lainnya. Megawati mengenalkan diri pernah menjadi anggota parlemen tiga periode, Wakil Presiden, dan Presiden RI.

"Ketika saya bicara satu-satu, memperkenalkan diri saya adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya seorang perempuan. Saya sengaja men-trigger (memicu) supaya perempuan yang lainnya itu merasa bahwa 'wow', gitu kan," tuturnya.

Megawati menceritakan bahwa setelah dirinya memperkenalkan diri seperti itu, maka dua juri lainnya tampak berbeda kepada dirinya.

Selanjutnya, Megawati menyampaikan bahwa dirinya sangat dekat dengan Muhammadiyah dan NU. Megawati menceritakan bahwa kakeknya merupakan pendiri Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus di Bengkulu.

Megawati lalu menjelaskan kepada dewan juri lainnya bahwa NU dan Muhammadiyah ikut bertempur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah sejak 1912, sedangkan NU 1926.

"Jadi saya bilang kalau foundation (lembaga) ini adalah untuk perdamaian dunia dan perikemanusiaan, maka saya minta bahwa organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) harus bisa dinominasikan," kata Megawati.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Selain itu, juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chile, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah ucapkan terima kasih ke Megawati untuk ZAHF 2024
Baca juga: MPR: Megawati berperan dalam kemenangan NU dan Muhammadiyah di ZAHF

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tawarikh Tirus

cara daftar capcut dapat uang

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Master Pedang Sembilan Surga

bocoran angka jitu sgp hari ini

Presiden terbuka bersilaturahmi dengan tokoh******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo selalu terbuka untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa.

Hal itu disampaikan Ari menanggapi adanya pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengaku diminta menjembatani pertemuan Jokowi dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Presiden selalu terbuka untuk bertemu, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Apalagi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa," ujar Ari dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ari mengatakan inisiatif pertemuan bisa muncul dari mana saja. Menurutnya pertemuan tokoh bangsa dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Yang paling penting adalah silaturahmi antar tokoh bangsa pasti akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Hubungan Jokowi dan Megawati disebut mengalami kerenggangan usai keduanya ditengarai memiliki dukungan berbeda dalam Pilpres 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

mentos 4d

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

cara ngutang di tokopedia

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024