pinjol ojk tanpa bi checking

link resmi slot 174Jutaan kata 632753Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol ojk tanpa bi checking》

Bamsoet ingin penyesuaian tarif KRL Jabodetabek terjangkau rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan penyesuaian tarif Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Jabodetabek tahun 2024 yang tengah dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), masih tetap terjangkau oleh rakyat.
Menurutnya penyesuaian itu harus menyesuaikan dengan daya beli dan tidak memberatkan bagi masyarakat. Selain itu, menurutnya penyesuaian tarif itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas. "Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, bersama PT Kereta Commuter Indonesia untuk memastikan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan KRL Jabodetabek yang sesuai dengan besaran penyesuaian tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya Kemenhub dan PT KCI perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor yang menyebabkan adanya rencana penyesuaian tarif KRL, sehingga masyarakat khususnya yang kontra dengan rencana tersebut dapat memahami. Dia juga berharap pihak pemerintah bisa mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat. Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa KRL Jabodetabek tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, sarana transportasi itu memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Selain itu, menurutnya penyelenggara layanan publik itu harus memperhatikan rakyat yang kurang mampu dan miskin, yang masih tetap memerlukan subsidi dalam penggunaan transportasi massal tersebut. Sebelumnya pada Januari 2024, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Asdo Artriviyanto mengatakan bahwa penyesuaian tarif layanan KRL Jabodetabek merupakan wewenang dari regulator atau dalam hal ini pemerintah. Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) terakhir pada tahun 2016. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa biaya operasi KRL seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO.

Baca juga: Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak

Baca juga: Bamsoet terima Dubes Singapura dan mengajak berinvestasi di IKN

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Daftar 13 Ruas Tol yang Tarifnya Bakal Naik pada Januari******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sebanyak 13 ruas tolakan mengalami kenaikan tarifselama kuartal I-2024. Salah satunya Tol Cikampek-Palimanan (Cipali).

"Untuk tahun 2024 terdapat beberapa ruas yang rencana akan penyesuaian tarif di kuartal I-2024," ujar Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ali Rachmadi, seperti dikutip Detik pada Jumat (12/1).

Kenaikan tarif tersebut sesuai dengan aturan.

Perhitungan berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Berikut daftar ruas tol yang tarifnya bakalnaik pada kuartal I 2024:

13 Tol yang Tarifnya Mau Naik:
1. Jalan Tol Surabaya-Gresik
2. Jalan Tol Kertosono-Mojokerto
3. Jalan Tol Bali-Mandara
4. Jalan Tol Serpong-Cinere
5. Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
6. Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo
7. Jalan Tol Makassar Seksi 4

8. Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit)
9. Jalan Tol Gempol-Pandaan
10. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
11. Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali)
12. Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1
13. Jalan Tol Integrasi Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak (Tomang-Tangerang Barat-Cikupa)

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：96 togel、prediksi sidney jp paus hari ini、idjplay

Terkait：slot gacor bonus new member、jp jp adalah、giok4d、qqmacanslot、nama slot yang gacor、market slot 888、yuk 77 slot、jackpot388、cara deposit slot via dana、spadegaming 888

---

---

bab terbaru：angka keluar quezon（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30