main slot 388

Fenghuang

hari gacor slot

Prajurit TNI AL bersihkan pesisir Hualoy demi angkat potensi wisata******

Jakarta (ANTARA) - Prajurit TNI Angkatan Laut dari Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon bergotong royong bersama warga membersihkan pesisir Hualoy, Pulau Seram, Maluku, untuk mengangkat potensi wisata bahari di daerah tersebut.

Komandan Yonmarhanlan IX Ambon Mayor Marinir Tamyasin Hehanussa dalam siaran resminya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan aksi bersih-bersih itu bertujuan menjaga wilayah pesisir, termasuk laut, agar ekosistem  tetap lestari.

“Laut yang berada di Negeri Hualoy mempunyai terumbu karang yang indah sehingga akan menjadi potensi ekowisata bahari yang dapat berdampak positif bagi masyarakat apabila dilestarikan,” kata Komandan Yonmarhanlan IX Ambon, yang juga memimpin aksi bersih-bersih di kawasan pantai Hualoy, Jumat (1/3).

Tidak hanya menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir, aksi bersih-bersih bersama warga di pesisir Hualoy, menurut Mayor Tamyasin, juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi bersama masyarakat Hualoy.

“Banyak terima kasih untuk sambutannya kepada kami. Kiranya tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik ke depannya,” katanya.

Dalam siaran tertulis yang sama, pemimpin adat setempat Raja Negeri (Desa) Hualoy Arif Tubaka menyambut baik inisiatif dari prajurit Korps Marinir TNI AL itu.

Dia menilai aksi gotong royong membersihkan pesisir merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara masyarakat dan seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon.

Raja Negeri Hualoy, yang mewakili seluruh warga setempat, pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon atas kepedulian mereka terhadap ekosistem pesisir di Hualoy.

Hualoy di Kabupaten Seram Barat, Maluku, merupakan salah satu desa di Pulau Seram yang dikenal dengan wisata alam dan wisata baharinya, termasuk wisata pantai. Desa itu dihuni di antaranya oleh masyarakat adat Negeri Hualoy, yang dipimpin seorang raja/tetua adat. Dalam beberapa sumber sejarah, masyarakat Hualoy kerap ikut dalam perjuangan melawan penjajah kolonial Hindia Belanda, termasuk dalam peperangan yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

slotbangjago

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Buku keinginan

pinjaman online tanpa bi checking 2022

Adeyemi dan Maatsen bawa Dortmund menang 2******

Jakarta (ANTARA) - Borussia Dortmund meraih poin penuh usai menang 2-0 di kandang Union Berlin dalam pertandingan  Bundesliga pekan ke-24 di Stadion An der Alten pada Sabtu malam WIB.

Dua gol tim tamu dicetak oleh Karim Adeyemi dan Ian Maatsen.

Die Borussen gagal menang dalam dua laga sebelumnya dan berada dalam kejaran RB Leipzig.

Berdasarkan laman resmi Bundesliga, hasil ini mengamankan Dortmund pada posisi empat klasemen Liga Jerman dengan 44 poin dari 24 laga, masih satu poin di depan Leipzig yang pada laga lain menang 4-1 atas Bochum.

Sementara Union bertahan pada posisi 14 dengan raihan 25 poin.

Baca juga: Bayern makin jauh tertinggal dari Leverkusen usai diimbangi Freiburg 2-2

Karim Adeyemi membawa Dortmund membuka skor pada menit ke-41.

Tusukannya dari sisi kanan diakhiri sepakan keras yang membentur mistar gawang sebelum memantul masuk gawang.

Setelah sepanjang laga terus menebar ancaman ke gawang Union, Dortmund menciptakan gol keduanya menjelang akhir pertandingan pada menit ke-90.

Ian Maatsen merebut bola dari Josip Juranovic, lalu berlari ke gawang dan menaklukkan kiper untuk membuat kedudukan menjadi 2-0.

Gol itu menutup kemenangan Dortmund atas Union Berlin.

Baca juga: Bayern Muenchen perpanjangan kontrak Eric Dier hingga 2025

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

nabi yang tak terbatas

ojs99bet

Kreasi Prasasti Perdamaian kampanyekan toleransi lewat film******

Jakarta (ANTARA) - Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), sebuah wirausaha sosial yang didirikan pegiat anti terorime dan radikalisme Noor Huda Ismail, mencoba mengampayekan toleransi melalui film "Ahmadiyah's Dilemma" dan "Puan Hayati: Threads of Faith".

"Film ini bertujuan awareness campaignatau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," kata Noor Huda dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu. 

Kedua film tersebut dibedah di Universitas Pamulang Kampus Viktor di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, dengan menghadirkan pembicara Noor Huda Ismail, rapper yang juga penganut Ahmadiyah Malik Ros, serta Dwi Setiyani Utami dan Nata Hening Graita Prameswari, penganut aliran kepercayaan Puan Hayati. 

"Ahmadiyah's Dilemma" menjelajahi lebih dalam perjuangan yang dihadapi oleh pengikut Ahmadiyah. Sedangkan dalam Film Puan Hayati: Threads of Faith, Dwi Utami dan Nata Hening menjelaskan tentang seberapa besar komitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah.

"Sebuah film dapat mengajar manusia untuk saling bertoleransi walaupun memiliki latar belakang agama yang berbeda," ujar Noor Huda yang sekaligus menjadi sutradara kedua film itu.

Dia pun menilai film ini dapat mengajarkan sesama manusia untuk memanusiakan manusia melalui toleransi. Dengan toleransi yang tinggi, dia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar karena keberagamannya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani menilai masyarakat masih belum teredukasi dengan baik akan banyaknya perbedaan.

"Hal ini yang membuat rasa toleransi di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga sikap intimidatif terhadap sesuatu yang berbeda semakin tinggi," ujarnya.

Dia pun mengaitkan hal tersebut terhadap posisi perempuan yang kerap menjadi target intimidasi dan kekerasan.

Dengan adanya dua film ini, Andy berharap perbedaan yang berujung sikap dan tindakan intimidatif dapat berkurang di tengah masyarakat.

"Karena hidup berdampingan sangat penting. Dari peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi, langsung pada dampak peristiwa itu," kata Andy.

Baca juga: Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi

Baca juga: Wali Kota Denpasar: Perayaan Imlek wujud kolaborasi dan toleransi


 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024

Mengorbankan gunung dan sungai

slot55

Polisi terapkan sistem buka tutup jalur di lokasi longsor Liwa******

buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan

Lampung Barat (ANTARA) - Kepolisian Resor Polres Lampung Barat, melakukan sistem buka tutup jalur, di lokasi tanah longsor yang menutupi bahu jalan lintas barat Liwa Lampung Barat menuju Krui Kabupaten Pesisir Barat.

"Tidak ditutup. Hanya diberlakukan buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan, Kecuali roda 6 atau lebih hanya diperbolehkan melintas di atas pukul 17.00 WIB," kata Kasat Lantas Polres Lampung Barat Iptu David Pulner saat dihubungi dari Lampung Selatan, Sabtu.

Ia menyebut bahwa saat ini sebagian material longsor sudah dievakuasi petugas dari ruas jalan dan hingga kini proses evakuasi material masih terus berlangsung.

Baca juga: Longsor, jalur lintas Liwa-Krui Lampung ditutup untuk kendaraan besar
Baca juga: Polisi evakuasi ibu hamil terjebak macet akibat longsor Lampung Barat

Ia juga mengatakan, hingga saat ini petugas gabungan penanggulangan bencana alam Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari TNI, Polri dan dinas terkait bahu membahu untuk membantu masyarakat yang akan melintas di jalur tersebut.

Untuk itu, ia mengimbau warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tidak melakukan perjalanan, baik dari Lampung Barat menuju Pesisir Barat, maupun sebaliknya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju Krui ataupun sebaliknya agar selalu waspada dan berhati-hati," katanya.

Baca juga: Waspada 10 ruas jalan nasional rawan banjir dan longsor di Lampung
Baca juga: Basarnas Lampung: Dua korban longsor Desa Juku Batu ditemukan
Baca juga: Alat berat buka jalan salurkan bantuan usai longsor Lampung Barat

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

zeusslot777

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024