okejudi

Darah kerajaan

IHSG Ambruk ke 6.843 Usai 340 Saham Tersungkur******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.843 pada Selasa (7/11). Indeks saham melemah 35,04 poin atau minus 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,84 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 340 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,1 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,15 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,18 persen.

Sementara, bursa saham AS bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,18 persen, indeks NYSE Composite minus 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Transaksi Kripto Anjlok Parah, Apa Pemicu Pasar Lesu Darah?******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 nilai transaksinya tembus Rp859 triliun, namun pada 2022 transaksi mata uang digital itu merosot ke Rp306,4 triliun. Tahun ini lebih jatuh lagi, per September 2023 nilai transaksi hanya Rp94,4 triliun.

Penurunan nilai transaksi tersebut justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang terus naik. Pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang, pada 2022 mencapai 16,7 juta orang, serta per September 2023 naik lagi menjadi 17,9 juta orang.

"Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana menganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11).

Faktor lain, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Menurutnya, pengenaan pajak kripto direspons negatif, meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar.

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto Indonesia sampai nilai transaksinya terjun bebas?

Lihat Juga : Pertamina Bersuara soal Ahok Diperiksa KPK

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Robby mengamini kondisi pasar cenderung lesu karena harga aset kripto yang turun di awal tahun.

Namun, ia melihat jatuhnya nilai transaksi kripto tak lepas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kripto, yang diterapkan Maret 2022 lalu.

"Tidak bisa dipungkiri perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan terjadi karena pajak yang dibebankan kepada pengguna," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

PMK 68/2022 mengatur pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pajaknya 0,11 persen dari nilai transaksi. Jika transaksinya di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pajaknya 0,22 persen.

Sementara itu, penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh 0,1 persen untuk transaksi di bursa terdaftar Bappebti, dan 0,2 jika dijual di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti.

Robby menilai penerapan pajak di Indonesia terbilang besar dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan, PPN kripto tidak diberlakukan di banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil.

Chief Compliance Officer (CCO) Reku itu menuturkan tingginya beban yang ditanggung oleh investor ini mengakibatkan modal keluar (capital outflow) yang signifikan. Ia khawatir ini memicu transaksi tidak lagi dilakukan di Indonesia tapi di global. Ironisnya, masyarakat tak mendapatkan perlindungan hukum jika bertransaksi di bursa global.

Maka, Aspakrindo siap melanjutkan diskusi lebih jauh mengenai pajak dan keberadaan exchangeilegal agar tercipta industri yang sehat dan menguntungkan seluruh pengguna di ekosistem aset kripto Indonesia.

Meski nilai transaksi turun, Robby pun menuturkan kripto saat ini masih menjadi aset yang menarik. Ketidakpastian ekonomi global membuat pemodal melirik kripto, yang relatif tak terpengaruh isu-isu tersebut.

Selain itu, imbuh Robby, saat ini pasar kripto juga sedang optimis terhadap halvingBitcoin 2024 mendatang dan pengajuan ETF Bitcoin oleh institusi global.

"Saat ini sejumlah aset kripto seperti Bitcoin dan aset-aset lainnya sedang terapresiasi dan bisa semakin meningkatkan animo masyarakat terhadap aset kripto," ucapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Faktor Eksternal Turut Membuat Transaksi Kripto RI Jatuh

Pedang dan Sihir

Transaksi Kripto Anjlok Parah, Apa Pemicu Pasar Lesu Darah?******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 nilai transaksinya tembus Rp859 triliun, namun pada 2022 transaksi mata uang digital itu merosot ke Rp306,4 triliun. Tahun ini lebih jatuh lagi, per September 2023 nilai transaksi hanya Rp94,4 triliun.

Penurunan nilai transaksi tersebut justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang terus naik. Pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang, pada 2022 mencapai 16,7 juta orang, serta per September 2023 naik lagi menjadi 17,9 juta orang.

"Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana menganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11).

Faktor lain, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Menurutnya, pengenaan pajak kripto direspons negatif, meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar.

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di industri kripto Indonesia sampai nilai transaksinya terjun bebas?

Lihat Juga : Pertamina Bersuara soal Ahok Diperiksa KPK

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Robby mengamini kondisi pasar cenderung lesu karena harga aset kripto yang turun di awal tahun.

Namun, ia melihat jatuhnya nilai transaksi kripto tak lepas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kripto, yang diterapkan Maret 2022 lalu.

"Tidak bisa dipungkiri perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan terjadi karena pajak yang dibebankan kepada pengguna," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

PMK 68/2022 mengatur pembeli atau penerima aset kripto dikenakan PPN dengan dua syarat. Jika transaksi dilakukan di bursa terdaftar Bappebti, pajaknya 0,11 persen dari nilai transaksi. Jika transaksinya di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti, maka pajaknya 0,22 persen.

Sementara itu, penjual atau yang menyerahkan aset kripto dikenakan PPh 0,1 persen untuk transaksi di bursa terdaftar Bappebti, dan 0,2 jika dijual di bursa yang tidak terdaftar di Bappebti.

Robby menilai penerapan pajak di Indonesia terbilang besar dibandingkan dengan negara lainnya. Bahkan, PPN kripto tidak diberlakukan di banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia dan Brazil.

Chief Compliance Officer (CCO) Reku itu menuturkan tingginya beban yang ditanggung oleh investor ini mengakibatkan modal keluar (capital outflow) yang signifikan. Ia khawatir ini memicu transaksi tidak lagi dilakukan di Indonesia tapi di global. Ironisnya, masyarakat tak mendapatkan perlindungan hukum jika bertransaksi di bursa global.

Maka, Aspakrindo siap melanjutkan diskusi lebih jauh mengenai pajak dan keberadaan exchangeilegal agar tercipta industri yang sehat dan menguntungkan seluruh pengguna di ekosistem aset kripto Indonesia.

Meski nilai transaksi turun, Robby pun menuturkan kripto saat ini masih menjadi aset yang menarik. Ketidakpastian ekonomi global membuat pemodal melirik kripto, yang relatif tak terpengaruh isu-isu tersebut.

Selain itu, imbuh Robby, saat ini pasar kripto juga sedang optimis terhadap halvingBitcoin 2024 mendatang dan pengajuan ETF Bitcoin oleh institusi global.

"Saat ini sejumlah aset kripto seperti Bitcoin dan aset-aset lainnya sedang terapresiasi dan bisa semakin meningkatkan animo masyarakat terhadap aset kripto," ucapnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Faktor Eksternal Turut Membuat Transaksi Kripto RI Jatuh

Kekuatan istri

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas Jelang Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Jumat (10/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan indeks menunjukkan pola kenaikan terbatas pasca melalui rentang konsolidasi wajar pada beberapa waktu sebelumnya.

"Namun sentimen belum terlalu terlihat ada yang menonjol untuk dapat menjadi booster terhadap pola gerak IHSG dalam beberapa waktu mendatang," kata William dalam risetnya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi penguatan (bullish).

"IHSG ditutup di atas garis SMA-20 dan dapat menguji kembali resisten 6.878, di mana penembusan di atasnya akan membuka jalan untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di 6.968," katanya.

IHSG ditutup di level 6.838 pada Kamis (8/11) sore. Indeks saham menguat 34,12 poin atau 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 286 saham terkoreksi, dan 216 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

IHSG Loyo ke 6.806 Sore Ini******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.804 pada Rabu (8/11) sore. Indeks saham melemah 39,68 poin atau 0,58 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,34 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,04 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 186 saham menguat, 354 saham terkoreksi, dan 211 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona merah.

Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,58 persen, indeks Straits Times di Singapura melemah 1,4 persen, dan indeks Shanghai Composite di China melemah 0,16 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,07 persen, sedangkan indeks DAX di Jerman melemah 0,11 persen.

Sementara bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,28 persen, indeks Dow Jones menguat 0,17 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,90 persen.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.