rtp bola88

spoiler alur cerita

KKP Bentuk Tim Tentukan Ekspor Pasir Laut, Ajak Walhi******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir lautsedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak,"  katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5).

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Erick Thohir Usul ke DPR Agar INKA Diberi Tambahan Modal Negara Rp3 T******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan ke DPR agar PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan tambahan modal dari negara dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp3 triliun pada 2024.

Hal ini dilakukan agar INKA bisa meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta api.

Erick mengatakan usulan tersebut telah ia bahas di level pemerintah saat rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Erick mengatakan gerbong kereta api perlu ditambah karena pertumbuhan penumpang pasca pandemi covid-19 yang jauh dari prediksi PT PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, jika produksi INKA tidak bisa mencukupi, maka harus dilakukan impor gerbong kereta api. Namun harus dalam jumlah yang terbatas.

[Gambas:Video CNN]

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin kita minta karena itu hanya menutupi gap dari kebutuhan beberapa tentu 6 atau 7 bulan ke depan," kata Erick.

Terkait dengan impor kereta, Erick berharap INKA dan KAI bisa duduk bersama agar bisa menyesuaikan data kebutuhan kereta dengan produksi INKA. Dengan begitu polemik impor yang sejak beberapa bulan telah dibahas bisa menemui kejelasan.

"Kedua belah pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu, supaya tidak jadi polemik hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian," kata Erick.

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Harga Cabai******

Mayoritas harga pangan kompak melandai pada awal pekan ini dibandingkan pekan lalu. Bahan pokok itu seperti daging sapihingga beraskualitas super.

Mengutip hargapangan.id, Senin (5/6), cabai merah besar terjun bebas dari Rp47.150 per kg menjadi Rp43.750 per kg. Cabai merah keriting merosot dari Rp43.600 per kg menjadi Rp41.500 per kg.

Cabai rawit merah anjlok dari Rp46.050 per kg menjadi Rp44.900 per kg. Daging sapi kualitas 1 turun dari Rp138.350 per kg pada pekan lalu menjadi Rp137.500 per kg pada pekan ini. Daging sapi kualitas 2 turun dari Rp129.200 per kg menjadi Rp128.700 per kg.

Minyak goreng curah tergelincir dari Rp15.850 per kg menjadi Rp15.800 per kg. Minyak goreng bermerek 1 turun dari Rp21.650 per kg menjadi Rp21.500 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek 2 turun dari Rp20.200 per kg menjadi Rp20.100 per kg.

Gula pasir premium turun dari Rp16 ribu per kg menjadi Rp15.950 per kg. Gula pasir lokal turun dari Rp14.700 per kg menjadi Rp14.650 per kg.

Beras kualitas medium I turun dari Rp13.550 per kg menjadi Rp13.500 per kg, beras kualitas medium II turun dari Rp13.300 per kg menjadi Rp13.250 per kg.

Beras kualitas super I stagnan di Rp14.800 per kg, beras kualitas super II juga masih di level Rp14.250 per kg.

Beras kualitas bawah II yang stabil di Rp12 ribu per kg. Bawang putih ukuran sedang juga stabil di Rp39.150 per kg.

Sementara itu, harga ayam ras segar naik dari Rp38.600 pada pekan lalu menjadi Rp38.900 per kg di awal pekan ini. Cabai rawit hijau naik dari Rp37.850 per kg menjadi Rp37.950 per kg.

Beras kualitas bawah I naik tipis dari Rp12.350 per kg menjadi Rp12.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

2 Pesawat Asing Parkir di Bandara Kertajati******

Sebanyak dua pesawat asingterparkir di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Mereka diperkirakan parkir sudah lebih dari setahun.

Kabar parkirnya dua pesawat itu awalnya diunggah akun Twitter @BabakTaghvaee1. Ia mengungkapkan keduanya merupakan pesawat bekas dari Angkatan Udara Prancis dengan tipe Airbus A340-212.

Executive General Manager Bandara Kertajati Nuril Huda pun membenarkan kabar terkait adanya dua pesawat asing parkir di bandara tersebut.

Menurutnya, pesawat asing tersebut bukan lagi diperuntukkan untuk tugas kemiliteran Prancis dan telah beralih menjadi pesawat kargo. Saat ini, pesawat tersebut masih menunggu proses izin penerbangan kargo.

"Itu rencananya buat pesawat kargo," jelasnya.

Kementerian Perhubungan pun membenarkan keberadaan dua pesawat tersebut memang ada di Bandara Kertajati.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan kedua pesawat tersebut adalah tipe A340-200 dengan registrasi F-HFDD dan F-HLMG merupakan pesawat sipil Perancis. Kedua pesawat telah berada di Bandara Kertajati sejak 10 April 2022 hingga 23 Mei 2023.

Menurutnya, kedua pesawat asing itu telah memiliki izin untuk berada di Bandara Kertajati dalam rangka pemeliharaan (maintenance) oleh GMF Aero Wisata (GMF).

"Pemeliharaan pesawat adalah sepenuhnya merupakan ranah perusahaan dalam hal ini GMF dengan skema 'business to business' bersama pihak operator pesawat atau perwakilannya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

Kementerian BUMN Akan Jadikan Waskita Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menjadikan PT Waskita Karya sebagai anak usaha PT Hutama Karya. Cara yang dilakukan adalah dengan menginbrengkan 70 persen saham pemerintah di Waskita Karya ke Hutama Karya.

"Ide sementara kita menginbrengkan saham pemerintah ke HK. Nanti porsi pemerintah kan publik ya. Saya lupa kalau tidak salah sekitar 70-an persen itu akan diinbrengkan ke Hutama Karya," ungkap Tiko, sapaan, akrabnya, di gedung DPR, Senin (5/6).

Jika opsi tersebut mau diambil, Tiko menyebut Waskita Karya harus menyelesaikan terlebih dahulu proses restrukturisasi keuangannya. Pasalnya Hutama Karya itu sendiri sudah memiliki tugas berat yaitu menyelesaikan Trans Sumatra.

Tiko menyebut dengan inbreng saham pemerintah tersebut, Waskita akan diuntungkan karena akan lebih mudah memperoleh proyek konstruksi. Hutama Karya akan memberikan proyek ke Waskita.

"Jadi tujuannya itu ke depan itu dia ada proyek yang steady dari atas gitu. Kalau sekarang kan dia ikut nge-bid di mana-mana tapi kalah bersaing. Nanti malah bukan untung malah boncos terus, dapat project rugi terus," papar Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Kadin DKI Ungkap Pasir Laut Diekspor Sebelum Izin Jokowi: Cuannya Gede******

Ekspor pasir laut disebut-sebut telah dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi, sejumlah pengusaha telah diberikan izin, tetapi ekspor dibatasi.

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," ujar Diana di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Sudah banyak teman-teman yang sudah mengeluhkan mereka sudah punya IUP-nya, punya surat-surat semua tapi mereka dibatasi ekspornya," jelas dia.

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? Gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjut dia.

Ia menyebut pengusaha kini masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Ia menilai ekspor pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisalah dengan pengusahanya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja," kata Diana.

"Cuannya gede," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dengan meneken Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Kemudian, pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap tersebut diutamakan berbendera Indonesia.

Lihat Juga : Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura

Apabila tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.