funbet303

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

replay777

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Lihat Juga : Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Lihat Juga : Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Evolusi super kelahiran kembali

indo777

Bos Bulog Ungkap Biang Kerok Harga Beras Tak Turun Meski Banjir Impor******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi membongkar biang kerok kenapa lonjakan harga beraspada 2023 kemarin susah dikendalikan oleh pemerintah.

Ia mengatakan sejatinya pemerintah sudah mengeluarkan penugasan impor ke Bulog sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu agar lonjakan harga itu bisa diredam. Dari jumlah itu, 3 juta sudah tereksekusi pada tahun kemarin.

Sementara itu, 500 ribu lainnya akan masuk pada tahun ini. Beras tersebut berasal dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

"Harus diakui bahwa bantuan pangan dan beras SPHP belum berhasil menurunkan harga, tapi berhasil menurunkan inflasi, tapi harga berasnya masih relatif tinggi. Jadi artinya harga beras itu stabil tapi relatif tinggi," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).

"Mengapa belum berhasil menurunkan harga karena memang kondisi produksi situasinya masih berat bahkan berlanjut sampai dengan saat ini," imbuhnya.

Karena belum berhasil itulah, pemerintah membuka keran impor beras lagi untuk tahun ini. Ia mengatakan Bulog sudah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengimpor 2 juta ton lagi tahun ini. 

Namun, ada kemungkinan jumlah tersebut bertambah.

"Intinya kita saat ini 2 juta ton untuk neraca pangan, sudah dibicarakan ada kemungkinan untuk lebih dari 2 juta," katanya.

Di sisi lain, Bayu mengatakan Bulog hanya menguasai delapan hingga sembilan persen dari suplai beras nasional. Sementara sisanya dikuasai oleh swasta baik penggilingan kecil maupun besar yang berkisar 190 ribu penggilingan.

Meski hanya mengusai delapan hingga sembilan persen beras, Bayu menyebut jumlah tersebut sudah cukup. Jika ingin mengusasai lebih besar lagi, sambungnya, Bulog, tentu membutuhkan biaya tambahan.

"Dan kita juga tidak mau mematikan para pelaku yang ada dari swasta," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

padangplay

Jakarta Rugi Rp2,1 T Per Tahun Buntut Banjir di Pesisir******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kerugian ekonomi imbasbanjirpesisir DKI Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Estimasi kerugian ekonomi hanya di Jakarta saja diperkirakan Rp2,1 triliun per tahun," ucapnya.

Selain itu, kerugian ekonomi secara tidak langsung dan potensi kehilangan kesempatan (opportunity cost) akan jauh berlipat ganda dari angka kerugian langsung tadi.

Airlangga menjelaskan wilayah utara Jawa memiliki ancaman erosi, banjir, hingga penurunan permukaan tanah.

Ia menyebutland subsidencePantura Jawa terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun. Di sisi lain, ada juga ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.

Padahal, dari hasil studi pada 2020 menunjukkan bahwa kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen PSB Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.

"Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa," ucap Airlangga.

Oleh karena itu, ia menuturkan ancaman land subsidence dan fenomena banjir Rob yang terjadi di Kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional.

Tapi, juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana.

Airlangga memperkirakan setidaknya terdapat 70 kawasan industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Ksatria Penjaga Santo

vegas99bet

Bamsoet minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menarik kosmetik ilegal dari pasaran.

Dia menyampaikan hal tersebut guna merespons adanya ratusan bungkus kosmetik ilegal yang dijaring atau disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Riau, senilai Rp128 juta. "Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius Menurutnya oknum yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal itu harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku. Dia mengatakan BPOM perlu secara berkala melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kedaluwarsa. Di samping itu, dia mengajak masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan. Masyarakat, kata dia, harus memastikan kemasan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik, serta membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menurutnya sangat berisiko bagi kesehatan. "Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran," katanya. Pada Kamis (29/2), BBPOM di Pekanbaru, Riau, menjaring sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi Rp128.028.500 untuk menyelamatkan kesehatan perempuan. Penjaringan kosmetik ilegal tersebut berasal dari fasilitas klinik kecantikan dan agen kosmetik di Riau dalam kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 19-23 Februari 2024. Pada periode yang sama juga ditemukan 11 produk obat tanpa izin edar dengan nilai ekonomi mencapai Rp21.800.000.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Baca juga: Ketua MPR ajak Perpedin tingkatkan perekonomian nasional

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mahkota Keheningan

aplikasi yang sama seperti akulaku

Fokus pada AI, Google PHK Ratusan Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Google melakukan pemutusan kerja atau PHK terhadap ratusan karyawan yang bekerja di beberapa produk populer, termasuk Google Assistant.

Juru Bicara Google mengatakan, PHK karyawan Google Assistant didorong oleh pergeseran fokus ke arah kecerdasan buatan (AI). Google memang tengah mengintegrasikan model AI terbaru perusahaan ke dalam produk-produknya dengan lebih masif.

Selain di Google Assistant, pemutusan kerja juga terjadi pada divisi atau produk lain seperti Google Nest, Pixel, dan Fitbit.

Lihat Juga : Cara Mengajukan Ganti Rugi dari Google, Simak Langkahnya

Namun, Google sedang berupaya mencari peran lain untuk beberapa karyawan yang terkena dampak di tengah restrukturisasi yang terjadi.

"Kami berinvestasi secara bertanggung jawab pada prioritas terbesar perusahaan dan peluang signifikan di masa depan," ujar Google.

Keputusan ini datang menyusul pengumuman Amazon yang juga melakukan PHK pada beberapa divisinya, seperti Twitch yang teranyar.

Gelombang PHK pasca-pandemi Covid-19 memang melanda industri teknologi dan perekonomian.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

erek 95

Indef proyeksikan inflasi masih berlanjut jelang Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memproyeksikan, kenaikan tingkat inflasi masih akan berlanjut menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Dia memprediksi tingkat inflasi bulan Maret ini dapat mencapai 0,6 persen yang utamanya dipengaruhi oleh tingginya permintaan disusul dengan naiknya harga kebutuhan pokok.

“Maret nanti saya rasa akan lebih tinggi tingkat inflasinya, karena kenaikan tidak hanya terjadi pada beras. Nanti juga akan menyusul transportasi, harga BBM non-subsidi, harga (jalan) tol dan kebutuhan pokok lainnya. Ya telur, daging, gula semua akan naik ya, karena permintaan tinggi di Ramadhan dan Lebaran,” kata Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi bulanan sebesar 0,37 persen pada Februari 2024 (month-to-month/mtm). Sedangkan, secara tahunan Indonesia mengalami kenaikan inflasi 2,75 persen (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 2,57 persen yoy.

Baca juga: BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari

Eko menilai tingkat inflasi bulan ini masih terbilang aman lantaran berada di rentang target inflasi 2024.

Namun, peningkatan tersebut menjadi sinyal khusus bagi pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang memiliki andil pada inflasi bulanan sebesar 0,21 persen.

Tren inflasi komoditas beras pada Februari tercatat 5,32 persen. Peningkatan itu menjadikan beras sebagai penyumbang inflasi bulanan terbesar bulan ini.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang mendorong naiknya harga beras di pasaran. Yang pertama, faktor produksi beras nasional yang kian berkurang. Kemarau panjang imbas dari El Nino dinilai masih menjadi penyebab utama berkurangnya produksi beras. Selain itu, estimasi panen raya baru terjadi pada bulan Maret-April 2024.

Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional pada 2023 mencapai 31,10 juta ton, turun sebanyak 440 ribu ton atau 1,39 persen dibandingkan dengan 2022 di mana tercatat sebesar 31,54 juta ton.

Baca juga: BPS: Waspadai inflasi pada Ramadhan

Faktor kedua yang mempengaruhi inflasi beras yakni adanya keterlambatan distribusi yang disebabkan salah satunya karena program bantuan sosial (bansos) yang marak disalurkan beberapa bulan terakhir.

“Khususnya kemarin-kemarin ya. Kemudian karena Bulog harus melayani bansos dan harus melayani pasar tradisional. Saya rasa kapasitas yang terbatas dari mereka untuk bisa (memenuhi) secara birokrasi ya, bukan cadangannya,” jelasnya.

Faktor ketiga yang turut mempengaruhi adalah periode Pemilu 2024 yang meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Seperti diketahui, penyelenggaraan pesta demokrasi itu turut memberikan stimulus terhadap daya beli masyarakat.

“Tidak ada penyebab tunggal dalam konteks inflasi beras hari ini ya, jadi faktor fundamental produksi yang memang turun karena El Nino, ada faktor distribusi karena bansos (jika) ditarik ke depan,” terang Eko.

Adapun Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan bahwa memang hampir seluruh provinsi mengalami inflasi beras, tepatnya sebanyak 37 provinsi yang mencatatkan kenaikan harga beras. Sementara satu provinsi lainnya mengalami penurunan inflasi beras.

Secara umum, komponen harga bergejolak(volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024