zeus007

Kaisar Jiwa yang melahap

Bulog Ungkap Nasib Beras Bekas 'Mandi' Buruh di Gudang Surabaya******

Perum Bulogmengatakanberas bekas 'mandi' buruhdi Gudang Bulog Banjar Kemantren 2 Surabaya Utara akan digunakan sebagai pakan ternak.

BUMN sektor pangan itu menjamin beras-beras tersebut tidak akan disalurkan kepada masyarakat.

"Di gudang itu ada istilahnya beras sweeping, itu beras sisa-sisaan yang tercecer di lantai. Terkait beras kemarin, sama itu diperlakukan sebagai beras sweeping. Jadi itu tidak diolah lagi, kita gunakan biasanya kepada pakan ternak," kata Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya kepada detikcom, Rabu (27/12/2023).

"Intinya beras sweepingitu tidak boleh digunakan untuk konsumsi manusia. Biasanya memang diberikan kepada yang membutuhkan untuk pakan ternak," ucapnya.

Tomi menyebut manajemen Bulog sangat fokus dan berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat. Pengolahan di mesin RtR guna memastikan kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai standar konsumsi.

Standar CBP lainnya adalah soal higienitas, di mana dalam SOP semestinya pekerja di gudang Bulog harus mengenakan pakaian lengkap, rompi, serta alas kaki. SOP itu yang kemudian dilanggar oleh pelaku 'mandi' beras.

"Oknum buruh dalam video yang sedang banyak beredar tersebut merupakan tenaga harian lepas di gudang, bukan karyawan Bulog. Per hari ini buruh tersebut sudah tidak dipekerjakan lagi di gudang," beber Tomi.

Sebuah video merekam laki-laki tanpa baju mandi dan guling-guling di tumpukan beras yang tertuang di gudang Bulog. Pekerja itu tampak riang bermain-main dan diguyur beras. Sementara itu, ada pekerja yang lain mengabadikan momen tersebut.

Video laki-laki 'mandi' beras itu menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan bau apek pada beras karena aksi 'mandi' beras semacam itu. Beberapa yang lain berkomentar dengan narasi negatif.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Saham Boeing Anjlok Imbas Jendela Alaska Airlines Pecah di Udara******

Saham Boeingbabak belur pada perdagangan awal pekan ini, Senin (8/1), buntut insiden pecahnya jendela pesawat Alaska Airlines di udara.

Dilansir CNA,saham Boeing anjlok 8 persen pada perdagangan pra-pasar AS setelah investor melihat kemunduran terbaru yang dialami pabrikan pesawat baru itu.

Apabila kerugian terus berlanjut, perusahaan akan kehilangan nilai lebih dari US,5 miliar, hampir sama dengan biaya pengembangan pesawat baru.

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 177 orang penumpang sebelumnya melakukan pendaratan darurat di negara bagian Oregon, Amerika Serikat (AS),usai panel jendela pesawat Boeing 737 Max 9 itu pecah di udara tak lama setelah lepas landas.

Berdasarkan laporan AFP, pesawat dengan nomor penerbangan 1282 tersebut berangkat dari Bandara Internasional Portland sekitar pukul 17.00 pada Jumat (5/1) waktu setempat. Namun, pesawat kembali ke landasan udara usai kru melaporkan soal masalah tekanan udara.

Usai insiden itu, Alaska Airlines memutuskan menghentikan seluruh penerbangan dengan pesawat Boeing 737 Max 9.

"Menyusul kejadian malam ini pada penerbangan nomor 1282, kami memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan dengan menghentikan sementara 65 armada pesawat 737-9," kata CEO Alaska Airlines Ben Minicucci dalam keterangannya.

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, FAA dan Alaska Airlines masing-masing tengah menyelidiki insiden tersebut.

"Semua pesawat akan kembali melayani penumpang, usai pemeliharaan penuh dan inspeksi keselamatan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Menpan RB Ungkap 249.930 Honorer Lulus CASN 2023******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 249.930 pegawai non ASN atau honorer lulus seleksi CASN 2023.

Ia menuturkan jumlah honorer yang lulus itu tersaring dari total 2,35 juta peserta seleksi.

"Sebanyak 249.930 non asn telah dinyatakan lulus seleksi dgn rincian 836 lulus CPNS, 144.980 PPPK guru, 62.740 PPPK nakes, 41.410 PPPK tenaga teknis," tutur Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (17/1).

Dengan begitu, sisa honorer yang terdata di data base BKN adalah 1.784.584 atau 140.433 di antaranya honorer eks THK-II.

Pemerintah sendiri perlu merampungkan penataan negara honorer sampai dengan Desember 2024. Hal ini seiring akan dihapuskannya posisi tersebut.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN pun dilakukan agar mereka tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kata lain, pemerintah masih punya tugas untuk menyelesaikan penataan tersebut.

Anas mengatakan salah satu strategi yang dijalankannya adalah melalui seleksi CASN 2024. Selain itu, ia juga akan menyiapkan mekanisme khusus bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi agar menjadi PPPK paruh waktu.

"(Dalam seleksi CASN 2024) PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk penataan tenaga Non ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai Non ASN di instansi pemerintah," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Cuma Besok, Transmart Jual Sepeda Listrik Mulai Rp3 Jutaan!******

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan diskon gedeannya untuk sepeda listrik besok, Minggu (28/1).

Transmart bahkan kasih diskon sepeda listrik sampai jutaan rupiah. Diskon ini berlaku satu hari saja selama gelaran pesta diskon tersebut berlangsung.

Lihat Juga : Transmart Diskon 20% Tiap Hari, Belanja Produk Fresh Jadi Lebih Murah

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Premium dari harga normal Rp7.000.000, diskon jadi Rp5.600.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Premium di gerai luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.375.000, diskon jadi Rp5.900.000 per unit.

Selain sepeda listrik, diskon lain juga berlaku untuk sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific. Aneka sepeda tersebut berlaku diskon up to 50%.

Khusus di gerai Pulau Jawa, sepeda gunung (MTB), folding, BMX Exotic dan Pacific dari harga normal mulai Rp1.150.000 diskon jadi Rp920.000.

Sementara di luar Pulau Jawa dari harga normal Rp1.200.000 diskon jadi Rp960.000.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale besok!

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.